Proyek Irigasi Kelara-Karalloe Jeneponto Tuai Sorotan, Diduga Dikerja Asal Jadi

JENEPONTO - Pengerjaan proyek rehabilitasi saluran irigasi Kelara-Karalloe di Kabupaten Jeneponto kembali menuai sorotan.

Proyek senilai Rp6,38 miliar yang anggarannya bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui BBWS Pompengan Jeneberang itu diduga dikerjakan asal jadi tanpa mengindahkan standar teknis.

Proyek yang berlokasi di Kelurahan Tolo Kota, Kecamatan Kelara yang berbatasan dengan kabupaten Gowa tersebut dilaksanakan oleh CV. Nanda Aliza ini, disorot tajam oleh sejumlah pihak, salah satunya pengurus DPP Lembaga Investigasi Negara (LIN) setelah melakukan inspeksi ke lokasi, pekan lalu.

Ketika berada di lokasi, seorang pria yang mengaku sebagai pelaksana lapangan, Ainul Yakin, tampak kebingungan saat ditanya mengenai sumber material yang digunakan untuk pekerjaan tersebut.

“Materialnya... saya kurang tahu, tunggu saya tanya dulu mandor Pak,” ucapnya gugup, lalu bergegas meninggalkan wartawan untuk menemui seseorang di sekitar proyek.

Tak lama, seorang pria berperawakan kurus yang disebut-sebut sebagai mandor proyek menyebut bahwa material diambil dari wilayah Jombe, arah Sapanang. Lokasi tersebut selama ini diduga sebagai kawasan galian C ilegal yang belum mengantongi izin resmi.

"Jombe, Pak. Arah masuk ke Sapanang," jawabnya singkat.

Pernyataan itu kemudian diperkuat oleh pengakuan sopir truk pengangkut batu yang ditemui di tempat berbeda. Ia menyebut material berupa batu berasal dari sungai di wilayah Mangepong.

“Batu dari Mangepong, yang sungaiyya,” ujarnya dalam logat Makassar.

Temuan ini membuat DPP LIN menduga material yang digunakan belum melalui proses uji laboratorium atau verifikasi teknis sesuai ketentuan dalam kontrak proyek infrastruktur milik negara.

Pengurus DPP Lembaga Investigasi Negara (LIN), Andi Azis Rifai, turut angkat suara. Menurutnya, kualitas material pasir dan batu yang digunakan dalam proyek tersebut sangat meragukan.

"Kuat dugaan material yang digunakan tidak berdasarkan hasil uji lab," tegas pria yang akrab disapa Karaeng Rani itu.
Ia mengingatkan bahwa pekerjaan irigasi yang tak sesuai standar teknis sangat berisiko terhadap keberlangsungan sektor pertanian di wilayah tersebut.

“Kalau pekerjaan dilakukan asal-asalan, petani yang jadi korban. Irigasi rusak sebelum waktunya, sawah bisa gagal panen,” ujarnya prihatin.

LIN mendesak pihak BBWS Pompengan Jeneberang sebagai pemilik proyek agar segera melakukan evaluasi menyeluruh, khususnya dalam hal pengawasan dan kualitas pelaksanaan di lapangan.

"Kami mendorong BBWS melakukan pengawasan ketat agar proyek ini tak jadi kerugian negara dan bencana bagi petani," tutupnya.