Tanda Tangan Diduga Dipalsukan, Pria Bantaeng Laporkan Oknum Notaris ke Polisi

BANTAENG - Seorang warga di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, berinisial AA (48), melaporkan dugaan pemalsuan dokumen yang mencatut namanya. Kasus ini mencuat usai AA menyambangi Kantor Pertanahan setempat, Sabtu (26/7/2025).

Kedatangannya ke kantor tersebut bertujuan untuk mengecek status sertifikat tanah miliknya.

Namun, AA justru dibuat kaget saat menemukan dokumen tambahan berupa surat pernyataan balik nama yang tak pernah ia buat sebelumnya.

“Saya terkejut karena di dalam berkas sertifikat saya, ada surat pernyataan yang menyatakan persetujuan balik nama. Padahal saya tidak pernah merasa membuat atau menandatangani dokumen itu,” jelas AA.

Menurut penuturan AA, sertifikat tanah itu memang pernah ia jaminkan di salah satu bank, yakni Bank BRI. Ia menegaskan bahwa hanya melakukan tanda tangan dalam proses penjaminan tersebut, bukan untuk keperluan lainnya.

“Saya hanya tanda tangan saat proses pengajuan ke Bank BRI. Tapi di berkas yang saya lihat, tercantum nama Notaris DM sebagai pihak yang mengurus balik nama,” ungkapnya.

Merasa dirugikan, AA memutuskan untuk mengambil langkah hukum. Ia berencana membawa perkara ini ke ranah pidana serta melaporkan oknum notaris yang bersangkutan ke Majelis Kode Etik Notaris.

“Kami tidak akan tinggal diam. Langkah hukum sudah kami siapkan, termasuk juga rencana melaporkan oknum notaris ke lembaga pengawas profesi,” tegas AA.

Dokumen yang dipermasalahkan oleh korban meliputi surat kuasa dan surat pernyataan atas namanya yang dipakai untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM). Anehnya, dalam salah satu surat kuasa tertera tanggal April 2025 padahal saat itu AA mengaku tidak pernah membuat ataupun menandatangani dokumen tersebut.

AA pun telah melaporkan dugaan pemalsuan ini ke Polres Bantaeng. Tanah yang dimaksud berlokasi di Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, dengan nomor sertifikat 114.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng, Mardiyah, menuturkan bahwa pihaknya akan membuka dokumen yang dimaksud apabila sudah ada laporan resmi dari kepolisian.

“Kami akan menyerahkan dokumennya bila sudah ada laporan polisi. Itu sesuai dengan prosedur internal kami,” ujarnya, Jumat (11/7/2025).