Hingga Juni, Capaian Pajak Bumi dan Bangunan Maros Masih Rendah
Rabu, 30 Jul 2025 14:27
Ilustrasi. Foto: Istimewa
MAROS - Capaian pajak bumi bangunan (PBB) di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), masih rendah hingga Juni 2025.
Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, realisasi PBB baru mencapai 9,64 persen atau Rp3,9 miliar dari total target yakni Rp40,5 miliar.
Kepala Bapenda, M Ferdiansyah mengatakan, pengumpulan PBB terkendala jumlah blanko Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Sementara, ada sistem pemecahan wajib pajak.
"Dulunya cuma satu SPPT untuk kawasan perumahan, sekarang bisa sampai 30," ujarnya.
Tak hanya itu, sistem pembayaran online juga bermasalah. Tahun ini, pihaknya menganggarkan pembelian server baru sistem pembayaran PBB online.
"Kami juga akan mengajukan ke bank pemerintah daerah untuk membantu mobil mobile pajak," bebernya.
Dia menuturkan, saat ini masih ada beberapa OPD yang hingga kini capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah.
Beberapa diantaranya yakni Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga baru mengumpulkan Rp1,3 miliar atau 14,51 persen dari target Rp9 miliar.
Lalu Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan (Kopumdag) baru mengumpulkan Rp1 miliar atau 23,16 persen dari target Rp4,3 miliar.
Dinas Pekerjaan Umum, baru mengumpulkan Rp6,6 miliar atau 24,09 persen dari target Rp8,6 miliar.
"Kopumdag itu akibat masih kurang daya beli masyarakat, pariwisata akibat fasilitas kurang memadai, dan PU karena alat berat yang sudah tua," bebernya.
Sementara itu, Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur menyoroti rendahnya capaian PBB. Pihaknya bahkan menegur sejumlah camat dengan capaian PBB yang rendah.
Pasalnya dari 14 kecamatan hanya 4 diantaranya yang berhasil mencapai target yang ditetapkan.
"Yang sesuai target hanya Camba, Bantimurung, Maros Baru dan Marusu," sebutnya.
Dia menyebutkan persoalan blanko terbatas harus diatasi. Jika memungkinkan, blanko sudah dicetak bulan Desember dan dibagikan segera.
"Ini harus dicarikan solusi karena kendalanya SPPT yang tidak terbit, jika seperti ini, maka kita tidak akan capai target lagi," sebutnya.
Tahun ini, Pemkab Maros menargetkan PAD Rp342 miliar. Namun, baru terkumpul Rp135 miliar atau 39 persen dari target.
Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, realisasi PBB baru mencapai 9,64 persen atau Rp3,9 miliar dari total target yakni Rp40,5 miliar.
Kepala Bapenda, M Ferdiansyah mengatakan, pengumpulan PBB terkendala jumlah blanko Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Sementara, ada sistem pemecahan wajib pajak.
"Dulunya cuma satu SPPT untuk kawasan perumahan, sekarang bisa sampai 30," ujarnya.
Tak hanya itu, sistem pembayaran online juga bermasalah. Tahun ini, pihaknya menganggarkan pembelian server baru sistem pembayaran PBB online.
"Kami juga akan mengajukan ke bank pemerintah daerah untuk membantu mobil mobile pajak," bebernya.
Dia menuturkan, saat ini masih ada beberapa OPD yang hingga kini capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah.
Beberapa diantaranya yakni Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga baru mengumpulkan Rp1,3 miliar atau 14,51 persen dari target Rp9 miliar.
Lalu Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan (Kopumdag) baru mengumpulkan Rp1 miliar atau 23,16 persen dari target Rp4,3 miliar.
Dinas Pekerjaan Umum, baru mengumpulkan Rp6,6 miliar atau 24,09 persen dari target Rp8,6 miliar.
"Kopumdag itu akibat masih kurang daya beli masyarakat, pariwisata akibat fasilitas kurang memadai, dan PU karena alat berat yang sudah tua," bebernya.
Sementara itu, Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur menyoroti rendahnya capaian PBB. Pihaknya bahkan menegur sejumlah camat dengan capaian PBB yang rendah.
Pasalnya dari 14 kecamatan hanya 4 diantaranya yang berhasil mencapai target yang ditetapkan.
"Yang sesuai target hanya Camba, Bantimurung, Maros Baru dan Marusu," sebutnya.
Dia menyebutkan persoalan blanko terbatas harus diatasi. Jika memungkinkan, blanko sudah dicetak bulan Desember dan dibagikan segera.
"Ini harus dicarikan solusi karena kendalanya SPPT yang tidak terbit, jika seperti ini, maka kita tidak akan capai target lagi," sebutnya.
Tahun ini, Pemkab Maros menargetkan PAD Rp342 miliar. Namun, baru terkumpul Rp135 miliar atau 39 persen dari target.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
Pajak Perolehan Tanah Dipotong 75 Persen, Bapenda Sebut Pertama Kali Diterapkan
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali membuat gebrakan dalam pelayanan publik.
Kamis, 06 Agu 2026 14:19
News
Dilanda Kekeringan, Empat Kecamatan di Maros Masuk Zona Merah
Sebanyak empat kecamatan di Kabupaten Maros ditetapkan sebagai zona merah kekeringan akibat krisis air bersih yang semakin parah pada musim kemarau tahun ini.
Kamis, 06 Agu 2026 14:11
Sulsel
355 ASN Maros Ikuti Profiling BKN, Perkuat Penerapan Manajemen Talenta
Sebanyak 355 Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros mengikuti kegiatan profiling di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar, Rabu (5/8/2026).
Rabu, 05 Agu 2026 08:36
News
Jalan Simpang Tiga SPBU Moncongloe Dikerjakan, Pengendara Diminta Gunakan Jalur Alternatif
Pengerjaan peningkatan jalan di kawasan Simpang Tiga SPBU Moncongloe, Kabupaten Maros, mulai dilaksanakan.
Minggu, 02 Agu 2026 14:39
News
KALLA Kembali Raih Predikat Wajib Pajak Korporasi Terbaik Sulselbartra 2025
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh jajaran Kanwil DJP Sulselbartra dalam kunjungan ke Wisma Kalla, Makassar, Kamis (23/7).
Senin, 27 Jul 2026 16:46
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Surat Keluhan Soroti Guru Sejarah SMAN 9 Jeneponto, Dinas Pendidikan Diminta Evaluasi
2
16 Atlet Bulutangkis Peraih Super Tiket Lanjutkan Asa ke Tahap Karantina
3
Lantik BPC Perhumas Makassar, Glory Oyong Tekankan Komunikasi Proaktif dan Empati Krisis
4
Milad ke-28, IJTI Sulselbar Soroti Krisis Ekosistem Pers di Era Digital
5
Pemkab Lutim Tegaskan Pendanaan Santunan sesuai Aturan dan Prosedur Resmi
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Surat Keluhan Soroti Guru Sejarah SMAN 9 Jeneponto, Dinas Pendidikan Diminta Evaluasi
2
16 Atlet Bulutangkis Peraih Super Tiket Lanjutkan Asa ke Tahap Karantina
3
Lantik BPC Perhumas Makassar, Glory Oyong Tekankan Komunikasi Proaktif dan Empati Krisis
4
Milad ke-28, IJTI Sulselbar Soroti Krisis Ekosistem Pers di Era Digital
5
Pemkab Lutim Tegaskan Pendanaan Santunan sesuai Aturan dan Prosedur Resmi