Masa Tanggap Darurat Diperpanjang, PT Vale Komitmen Tuntaskan Pemulihan di Towuti

TOWUTI - Sejak hari pertama insiden kebocoran pipa minyak di Kecamatan Towuti pada 23 Agustus 2025, prinsip kebersamaan menjadi landasan setiap langkah pemulihan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur (Lutim) bersama PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) bergerak cepat, bekerja berdampingan dengan para ahli, aparat, dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap dampak ditangani secara adil, transparan, dan menyeluruh.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam forum pemaparan yang dipimpin langsung oleh Bupati Lutim, Irwan Bachri Syam. Dalam forum ini, solusi pemulihan disampaikan kepada enam desa terdampak: Lioka, Langkea Raya, Baruga, Wawondula, Matompi, dan Timampu.

Selain memaparkan klasifikasi dampak dan skema kompensasi, forum ini juga mengumumkan perpanjangan masa tanggap darurat hingga 12 September 2025, sebagai bukti keseriusan bahwa proses pembersihan dan pemulihan benar-benar dituntaskan.

Bupati Irwan menegaskan pentingnya keadilan dan keterbukaan dalam setiap langkah pemulihan. “Insya Allah kami kawal sampai tuntas. PT Vale sudah menyatakan komitmennya, dan apa yang menjadi harapan masyarakat akan terus diupayakan agar terjawab dengan solusi terbaik,” ujarnya.

Bagi PT Vale, arahan pemerintah menjadi panduan utama. Direktur dan Chief of Sustainability & Corporate Affairs Officer PT Vale, Budiawansyah, menegaskan bahwa perusahaan hadir sebagai mitra masyarakat.

“Kami hadir bukan hanya sebagai perusahaan, tetapi sebagai mitra masyarakat. Karena itu, kami mengikuti arahan Bupati, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, para ahli, dan seluruh pemangku kepentingan. Pemulihan ini dilakukan dengan pendekatan ilmiah, prinsip transparansi, dan dengan hati untuk masyarakat,” tegasnya.

Sejak hari pertama, tim gabungan dari dinas teknis, BPBD, camat, dan PT Vale melakukan asesmen lapangan. Dampak diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori: sawah, kebun, empang, ternak unggas, ternak besar, nelayan, dan sumur air.

Masing-masing kategori ditentukan berdasarkan tingkat keparahan, mulai dari rendah, sedang, hingga tinggi. Berdasarkan klasifikasi ini, skema kompensasi dirancang agar penanganan terhadap warga terdampak sesuai dengan kondisi nyata yang mereka hadapi.

Kepala Desa Lioka, Yuliana, menyebut bahwa skema ini membawa kelegaan bagi warganya. “Ini keputusan yang sangat bijaksana dari Pak Bupati dan PT Vale. Masyarakat merasa lebih tenang karena ada kepastian. Kami berharap tindak lanjutnya nanti betul-betul clear and clean di lapangan,” katanya.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Desa Timampu, Samsul, yang menyebut keresahan petani mulai terjawab. “Banyak petani menunda panen karena khawatir sawahnya terdampak. Kini, setelah dijelaskan mekanismenya, warga lebih tenang untuk panen dan menyimpan hasilnya,” jelasnya.

Head of External Relations PT Vale, Endra Kusuma, menegaskan bahwa pemulihan Towuti tidak hanya berhenti pada kompensasi.

“Komitmen kami tetap sama sejak hari pertama: menjawab keresahan masyarakat dengan solusi terbaik. Selain kompensasi, kami melibatkan tim ahli independen untuk melakukan asesmen berkala agar tidak ada dampak sosial, kesehatan, maupun lingkungan yang tersisa,” pungkasnya.

Perpanjangan masa tanggap darurat hingga 12 September 2025 menjadi bukti bahwa tidak ada langkah yang dilakukan secara tergesa-gesa. Pemulihan Towuti dijalankan dengan koordinasi erat, kepemimpinan pemerintah, keterlibatan masyarakat, serta komitmen penuh dari PT Vale.

Semua pihak bergerak bersama, memastikan bahwa Towuti benar-benar pulih dan kehidupan masyarakat dapat berjalan kembali secara normal dan berkelanjutan.