Dari AI hingga Sekolah Gratis, Luwu Timur Gas Pol Transformasi Pendidikan

LUWU TIMUR - Arah baru pendidikan di Luwu Timur mulai terlihat jelas. Bukan hanya soal sekolah, tapi bagaimana menyiapkan generasi yang siap menghadapi dunia berbasis teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI).

Hal itu terlihat dalam seminar dan workshop nasional yang digelar PGRI Luwu Timur di Gedung Matano Player, Sorowako, Rabu (06/05/26).

Di tengah pembahasan soal masa depan pendidikan, Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, justru menegaskan hal paling mendasar: tidak boleh ada anak yang putus sekolah.

"Tidak ada alasan anak tidak sekolah. Semua kami biayai, dari TK sampai kuliah, kecuali SMA yang tidak full karena bukan kewenangan kami sepenuhnya," tegas Irwan.

Pernyataan ini menjadi penegas bahwa transformasi pendidikan di Lutim tidak hanya bicara teknologi, tapi juga akses yang merata.

Irwan juga memaparkan berbagai program unggulan, mulai dari Kartu Pintar, Mandalish, hingga sekolah berbahasa Inggris hasil kerja sama dengan Briton.

"Tugas utama saya adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di Luwu Timur, sehingga SDM kita mampu mengelola SDA yang kita miliki," ujarnya.

Di sisi lain, PGRI menyoroti pentingnya peran guru dalam perubahan ini. Ketua PGRI Lutim, Sunarto, mengingatkan agar pelatihan tidak sekadar formalitas.

"Ikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh, agar kita bisa mendidik anak-anak yang tidak hanya berilmu, tapi juga berkarakter," tegas Sunarto.

Menariknya, Ketua Umum PB PGRI, Prof Unifah Rosyidi, mengungkapkan bahwa dirinya rela mengubah agenda internasional demi hadir di Luwu Timur.

"Seharusnya saya ada di Madrid (Spanyol) hari ini, tapi saya memilih ke Luwu Timur," katanya.

Ia mengaku terkesan dengan komitmen daerah terhadap pendidikan.

"Di sini lengkap, SDA ada, SDM juga ada. Maka sangat tepat kalau perhatian ke guru menjadi prioritas. Dari situ akan lahir kota masa depan," jelasnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Sulsel, Prof Hasnawi Haris, menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan guru.

"Di mana pun PGRI berada, fokusnya tetap sama, bagaimana meningkatkan profesionalisme, perlindungan, dan kesejahteraan guru," ujarnya.

Tak hanya soal teknologi dan kebijakan, isu perlindungan guru juga ikut disorot. Unifah menegaskan pentingnya jaminan hukum bagi tenaga pendidik.

"Kami tidak ingin guru berhadapan dengan proses hukum yang panjang. Harus ada perlindungan, baik melalui aturan maupun pendekatan kearifan lokal," tambahnya.