Sinergi Kemenkum Sulsel, Pemkab Soppeng, Kawal Pembentukan Produk Hukum Daerah

Jum'at, 03 Apr 2026 13:01
Sinergi Kemenkum Sulsel, Pemkab Soppeng, Kawal Pembentukan Produk Hukum Daerah
Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, bersama jajaran di Kantor Bupati Soppeng, Rabu (2/4/2026), yang berlangsung di Ruang Kerja Bupati. Foto: Istimewa
Comment
Share
MAKASSAR - Komitmen memperkuat kualitas pembentukan produk hukum daerah terus diperkuat melalui sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng.

Hal tersebut tercermin dalam kunjungan Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, bersama jajaran di Kantor Bupati Soppeng, Rabu (2/4/2026), yang berlangsung di Ruang Kerja Bupati.

Dalam pertemuan tersebut, Andi Basmal menegaskan pentingnya proses harmonisasi sebagai tahapan strategis dalam memastikan produk hukum daerah memiliki landasan yang kuat, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta implementatif di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melakukan harmonisasi terhadap 25 produk hukum daerah.

“Dari jumlah tersebut, terdapat 6 rancangan yang kami kembalikan untuk dilakukan pengkajian ulang, khususnya terkait kejelasan dasar hukum yang digunakan. Hal ini penting agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan tidak menimbulkan tumpeng tindih aturan di kemudian hari,” jelas Andi Basmal.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa peran Kanwil Kemenkum Sulsel tidak hanya sebatas melakukan evaluasi, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.

Sementara itu, Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan apresiasinya atas dukungan yang selama ini diberikan oleh Kanwil Kemenkum Sulsel. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk terus memperkuat kerja sama dalam pembentukan produk hukum daerah.

“Kami siap mendukung dan bekerja sama dengan Kementerian Hukum dalam proses pembentukan peraturan daerah, agar setiap kebijakan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Suwardi.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati, menegaskan kesiapan jajarannya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pemerintah.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah maupun rancangan peraturan kepala daerah, sehingga setiap produk hukum yang dihasilkan semakin berkualitas,” ungkap Heny.

Melalui sinergi yang terus terjalin ini, diharapkan proses pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Soppeng dapat berjalan lebih optimal, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
(GUS)
Berita Terkait
Kemenkum Sulsel Kembangkan Pengetahuan Desain Visual, Optimalkan Komunikasi Publik Pemerintah
News
Kemenkum Sulsel Kembangkan Pengetahuan Desain Visual, Optimalkan Komunikasi Publik Pemerintah
Upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), dalam memperkaya pengetahuan desain visual guna mengoptimalkan komunikasi publik pemerintah diwujudkan dengan mengikuti kegiatan Pembinaan Teknis Kehumasan Kementerian Hukum secara virtual
Kamis, 18 Jun 2026 20:19
Ajak Warga Binaan Rutan Makassar Pahami Arah Baru Hukum Pidana Indonesia
News
Ajak Warga Binaan Rutan Makassar Pahami Arah Baru Hukum Pidana Indonesia
Tim Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), menyambangi langsung Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Makassar
Kamis, 18 Jun 2026 13:55
Dukung Penguatan Forum Komunikasi Kebijakan untuk Hasilkan Kebijakan Berkualitas
News
Dukung Penguatan Forum Komunikasi Kebijakan untuk Hasilkan Kebijakan Berkualitas
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mendukung penguatan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) sebagai wadah kolaboratif dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas, responsif, dan berbasis bukti.
Rabu, 17 Jun 2026 15:03
Kemenkum Sulsel Edukasi Pelajar SMPN 48 Makassar Bangun Iklim Sekolah Aman dan Nyaman
News
Kemenkum Sulsel Edukasi Pelajar SMPN 48 Makassar Bangun Iklim Sekolah Aman dan Nyaman
Kesadaran hukum sejatinya bisa dipupuk sejak bangku sekolah. Itulah yang dilakukan tim penyuluh hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) saat menyambangi SMPN 48 Makassar
Selasa, 16 Jun 2026 21:44
Andi Basmal Pesankan Pengalaman Jadi Fondasi untuk Peserta Magang Nasional
News
Andi Basmal Pesankan Pengalaman Jadi Fondasi untuk Peserta Magang Nasional
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, menegaskan bahwa pengalaman yang diperoleh selama mengikuti Program Magang Nasional harus menjadi fondasi
Senin, 15 Jun 2026 17:26
Berita Terbaru