Sinergi Kemenkum Sulsel, Pemkab Soppeng, Kawal Pembentukan Produk Hukum Daerah
Jum'at, 03 Apr 2026 13:01
Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, bersama jajaran di Kantor Bupati Soppeng, Rabu (2/4/2026), yang berlangsung di Ruang Kerja Bupati. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Komitmen memperkuat kualitas pembentukan produk hukum daerah terus diperkuat melalui sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng.
Hal tersebut tercermin dalam kunjungan Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, bersama jajaran di Kantor Bupati Soppeng, Rabu (2/4/2026), yang berlangsung di Ruang Kerja Bupati.
Dalam pertemuan tersebut, Andi Basmal menegaskan pentingnya proses harmonisasi sebagai tahapan strategis dalam memastikan produk hukum daerah memiliki landasan yang kuat, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta implementatif di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melakukan harmonisasi terhadap 25 produk hukum daerah.
“Dari jumlah tersebut, terdapat 6 rancangan yang kami kembalikan untuk dilakukan pengkajian ulang, khususnya terkait kejelasan dasar hukum yang digunakan. Hal ini penting agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan tidak menimbulkan tumpeng tindih aturan di kemudian hari,” jelas Andi Basmal.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa peran Kanwil Kemenkum Sulsel tidak hanya sebatas melakukan evaluasi, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.
Sementara itu, Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan apresiasinya atas dukungan yang selama ini diberikan oleh Kanwil Kemenkum Sulsel. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk terus memperkuat kerja sama dalam pembentukan produk hukum daerah.
“Kami siap mendukung dan bekerja sama dengan Kementerian Hukum dalam proses pembentukan peraturan daerah, agar setiap kebijakan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Suwardi.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati, menegaskan kesiapan jajarannya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pemerintah.
“Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah maupun rancangan peraturan kepala daerah, sehingga setiap produk hukum yang dihasilkan semakin berkualitas,” ungkap Heny.
Melalui sinergi yang terus terjalin ini, diharapkan proses pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Soppeng dapat berjalan lebih optimal, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut tercermin dalam kunjungan Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, bersama jajaran di Kantor Bupati Soppeng, Rabu (2/4/2026), yang berlangsung di Ruang Kerja Bupati.
Dalam pertemuan tersebut, Andi Basmal menegaskan pentingnya proses harmonisasi sebagai tahapan strategis dalam memastikan produk hukum daerah memiliki landasan yang kuat, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta implementatif di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melakukan harmonisasi terhadap 25 produk hukum daerah.
“Dari jumlah tersebut, terdapat 6 rancangan yang kami kembalikan untuk dilakukan pengkajian ulang, khususnya terkait kejelasan dasar hukum yang digunakan. Hal ini penting agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan tidak menimbulkan tumpeng tindih aturan di kemudian hari,” jelas Andi Basmal.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa peran Kanwil Kemenkum Sulsel tidak hanya sebatas melakukan evaluasi, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.
Sementara itu, Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan apresiasinya atas dukungan yang selama ini diberikan oleh Kanwil Kemenkum Sulsel. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk terus memperkuat kerja sama dalam pembentukan produk hukum daerah.
“Kami siap mendukung dan bekerja sama dengan Kementerian Hukum dalam proses pembentukan peraturan daerah, agar setiap kebijakan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Suwardi.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati, menegaskan kesiapan jajarannya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pemerintah.
“Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah maupun rancangan peraturan kepala daerah, sehingga setiap produk hukum yang dihasilkan semakin berkualitas,” ungkap Heny.
Melalui sinergi yang terus terjalin ini, diharapkan proses pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Soppeng dapat berjalan lebih optimal, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
(GUS)
Berita Terkait
Sulsel
Harmonisasi Ranperbup Kabupaten Sidrap Terkait Standar Harga Satuan Tahun 2027
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Sidenreng Rappang
Sabtu, 17 Okt 2026 14:11
News
Matangkan Layanan Kemenkum Sulsel Melalui Evaluasi Aplikasi La Macca
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum (TUM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Meydi Zulqadri, terus mendorong optimalisasi pelayanan administrasi melalui pengembangan dan implementasi aplikasi La Macca. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan layanan yang lebih cepat, terintegrasi, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel.
Kamis, 15 Okt 2026 21:06
News
Harmonisasi Empat Produk Hukum Kota Makassar, Tiga Rancangan Lanjut ke Tahap Berikutnya
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap empat rancangan produk hukum daerah Kota Makassar
Kamis, 15 Okt 2026 10:01
News
Dukung Optimalisasi SIMAKO dan Penguatan Layanan Kekayaan Intelektual
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mendukung optimalisasi Sistem Pendampingan dan Fasilitasi Merek Kolektif (SIMAKO) serta penguatan layanan Kekayaan Intelektual (KI)
Rabu, 14 Okt 2026 09:43
News
Kemenkum Sulsel Pelajari Strategi Penindakan Pelanggaran KI Bersama Pakar Indonesia-Denmark
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan mengikuti DGIP-DKPTO Roving Seminar on Intellectual Property (IP) Enforcement atau Seminar Keliling Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual
Selasa, 13 Okt 2026 20:20
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Musprovlub FOKSI Sulsel Tetapkan Syamsu Alam Jadi Ketua Baru, Target Ikut Pra PON 2027
2
Athirah Baruga Education Expo Tampilkan 99 Karya Siswa, 7 Guru Besar jadi Penguji
3
Geely Ricklean Makassar Punya Fasilitas 3S, Buru Penjualan 500 Unit di 2026
4
Modal Usaha Rp1,5 Miliar, IKA Unhas Bantu Mahasiswa Jadi Pengusaha
5
Bosowa Berlian Motor Gelar Fuso Mosaic Campaign, Dukung Bisnis Pelanggan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Musprovlub FOKSI Sulsel Tetapkan Syamsu Alam Jadi Ketua Baru, Target Ikut Pra PON 2027
2
Athirah Baruga Education Expo Tampilkan 99 Karya Siswa, 7 Guru Besar jadi Penguji
3
Geely Ricklean Makassar Punya Fasilitas 3S, Buru Penjualan 500 Unit di 2026
4
Modal Usaha Rp1,5 Miliar, IKA Unhas Bantu Mahasiswa Jadi Pengusaha
5
Bosowa Berlian Motor Gelar Fuso Mosaic Campaign, Dukung Bisnis Pelanggan