Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Pemkab Maros Semakin Baik
Selasa, 14 Feb 2023 14:41

Ketua Ombudsman RI, Mokhammmad Najih menyerahkan hasil penilaian standar kepatuhan pelayanan publik Pemkab Maros, Selasa (14/2/2023). Foto/Najmi S Limonu
MAROS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros menerima hasil penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Yanlik) tahun 2022 dari Ombudsman, Selasa (14/2/2023). Hasil penilaian diterima di Mal Pelayanan Publik.
Perolehan nilai pelayanan publik Pemkab Maros 2022 berada di angka 70,37. Hasil penilaian ini meningkat bila dibandingkan tahun 2021, yang berada di angka 68,1.
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menuturkan, evaluasi penilaian kepatuhan Yanlik masih merujuk pada enam unit pelayanan. Yakni, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Puskesmas Lau, Puskesmas Mandai, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial.
"Kehadiran saya di sini, sebenarnya ingin melihat lebih dekat dinamika perkembangan dari upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah dalam hal standar pelayanan publik," ungkapnya.
Baca juga: KPP Pratama Maros Target Penerimaan Pajak Capai Rp385 Miliar pada 2023
Najih mengatakan, kualitas tertinggi diperoleh DPMPTSP. Hasil penilaian kepatuhan merupakan penggabungan atas hasil kinerja empat dimensi penilaian. Yakni, dimensi input, dimensi proses, dimensi output dan dimensi pengaduan.
"DPMPTSP Pemkab Maros berhasil memperoleh rapor hijau opini A kategori kualitas tertinggi, dengan perolehan nilai 89,18. Beberapa OPD sudah memberikan pelayanan yang baik, hanya saja masih perlu melakukan beberapa perbaikan. Terutama di input dan outputnya," jelasnya.
Najih mencontohkan, di Dinas Sosial masyarakat sudah merasakan pelayanannya. Hanya saja, ruang pengaduan bagi masyarakat masih belum tertata baik.
"Setelah kami meninjau, belum ada pemenuhan standar yang merata. Kami mengajak jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Baca juga: Ratusan Rumah dan Sawah di Kabupaten Maros Terendam Banjir
Sementara itu, Bupati Maros, AS Chaidir Syam mengaku senang dengan kehadiran Kepala Ombudsman RI. Menurutnya, penilaian yang diberikan menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik ke masyarakat.
"Memicu semangat kita lagi. Memberikan gambaran kepada kita semua, terutama pada saya dan kepala OPD. Tadi sudah diumumkan penilaiannya, ada beberapa yang mendapat raport hijau dan lainnya ada kuning dan merah," tuturnya.
Lebih ditekankan lagi untuk memerhatikan kualitas input, ketersediaan sarana, SDM oleh penyelenggara pelayanan. Juga output, yang dirasakan masyarakat setelah mendapatkan pelayanan.
"2023 kami akan memperbaiki pusat-pusat layanan tersebut, SOP akam lebih ditata. Proses digitalisasi dan proses teknologi akan kami manfaatkan dengan maksimal, sehingga masyarakat cukup mengakses website atau pun sosial media dalam menyampaikan pengaduan," tutupnya.
Perolehan nilai pelayanan publik Pemkab Maros 2022 berada di angka 70,37. Hasil penilaian ini meningkat bila dibandingkan tahun 2021, yang berada di angka 68,1.
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menuturkan, evaluasi penilaian kepatuhan Yanlik masih merujuk pada enam unit pelayanan. Yakni, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Puskesmas Lau, Puskesmas Mandai, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial.
"Kehadiran saya di sini, sebenarnya ingin melihat lebih dekat dinamika perkembangan dari upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah dalam hal standar pelayanan publik," ungkapnya.
Baca juga: KPP Pratama Maros Target Penerimaan Pajak Capai Rp385 Miliar pada 2023
Najih mengatakan, kualitas tertinggi diperoleh DPMPTSP. Hasil penilaian kepatuhan merupakan penggabungan atas hasil kinerja empat dimensi penilaian. Yakni, dimensi input, dimensi proses, dimensi output dan dimensi pengaduan.
"DPMPTSP Pemkab Maros berhasil memperoleh rapor hijau opini A kategori kualitas tertinggi, dengan perolehan nilai 89,18. Beberapa OPD sudah memberikan pelayanan yang baik, hanya saja masih perlu melakukan beberapa perbaikan. Terutama di input dan outputnya," jelasnya.
Najih mencontohkan, di Dinas Sosial masyarakat sudah merasakan pelayanannya. Hanya saja, ruang pengaduan bagi masyarakat masih belum tertata baik.
"Setelah kami meninjau, belum ada pemenuhan standar yang merata. Kami mengajak jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Baca juga: Ratusan Rumah dan Sawah di Kabupaten Maros Terendam Banjir
Sementara itu, Bupati Maros, AS Chaidir Syam mengaku senang dengan kehadiran Kepala Ombudsman RI. Menurutnya, penilaian yang diberikan menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik ke masyarakat.
"Memicu semangat kita lagi. Memberikan gambaran kepada kita semua, terutama pada saya dan kepala OPD. Tadi sudah diumumkan penilaiannya, ada beberapa yang mendapat raport hijau dan lainnya ada kuning dan merah," tuturnya.
Lebih ditekankan lagi untuk memerhatikan kualitas input, ketersediaan sarana, SDM oleh penyelenggara pelayanan. Juga output, yang dirasakan masyarakat setelah mendapatkan pelayanan.
"2023 kami akan memperbaiki pusat-pusat layanan tersebut, SOP akam lebih ditata. Proses digitalisasi dan proses teknologi akan kami manfaatkan dengan maksimal, sehingga masyarakat cukup mengakses website atau pun sosial media dalam menyampaikan pengaduan," tutupnya.
(RPL)
Berita Terkait

Sulsel
Bupati Maros Lantik Empat Kepala Desa PAW
Bupati Maros AS Chaidir Syam melatik empat kepala desa hasil Pergantian Antar Waktu (PAW), Kamis (24/4/2025)
Kamis, 24 Apr 2025 17:45

Sulsel
Bupati-Wabup Maros Wawancara Langsung 24 Kepala OPD yang Ikut Job Fit
Bupati Maros, As Chaidir Syam bersama Wakil Bupati, Muetazim Mansyur melakukan wawancara kepada 24 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangkaian pelaksanaan job fit atau evaluasi jabatan.
Kamis, 24 Apr 2025 05:27

Sulsel
Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Bupati Maros Ikut Penanaman Padi Serentak
Bupati Maros AS Chaidir Syam mengikuti gerakan tanam padi secara virtual serentak di 14 Provinsi yang dihadiri Presiden RI, Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, di Jawa Tengah.
Rabu, 23 Apr 2025 18:13

Sulsel
Pembentukan Koperasi Merah Putih di Maros Terkendala SDM
Program pembentukan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Maros belum bisa berjalan optimal.
Rabu, 23 Apr 2025 15:18

Sulsel
Dianggap Mengganggu Lalu Lintas, Lapak Pedagang di Maros Ditertibkan
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Maros menertibkan sembilan lapak pedagang kaki lima (PKL) yang berada di sepanjang Jalan Nasrun Amrullah hingga Labuang Kassi.
Rabu, 23 Apr 2025 13:35
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Kronoligis Dugaan Pemerasan Kades di Wajo dan Klarifikasi LSM
2

Muswil PAN Sulsel Digelar 4 Mei, 10 Calon Berebut Jabatan Ketua
3

Sindikat Passobis di Sidrap Raup Keuntungan Ratusan Juta Sebulan
4

Indosat Dorong Transformasi Digital Tambang Lewat AI Day
5

Gunakan DTSEN, Pendamping Bansos Bantaeng Berhasil Verifikasi 5.153 KK
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Kronoligis Dugaan Pemerasan Kades di Wajo dan Klarifikasi LSM
2

Muswil PAN Sulsel Digelar 4 Mei, 10 Calon Berebut Jabatan Ketua
3

Sindikat Passobis di Sidrap Raup Keuntungan Ratusan Juta Sebulan
4

Indosat Dorong Transformasi Digital Tambang Lewat AI Day
5

Gunakan DTSEN, Pendamping Bansos Bantaeng Berhasil Verifikasi 5.153 KK