Realisasi PAD Rendah, DPRD Maros Minta Bupati Evaluasi Camat dan OPD

Selasa, 17 Nov 2026 16:08
Realisasi PAD Rendah, DPRD Maros Minta Bupati Evaluasi Camat dan OPD
Anggota DPRD Maros, Andi Safriadi. Foto: Istimewa
Comment
Share
MAROS - DPRD Maros meminta Bupati Maros mengevaluasi kinerja camat dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya masih rendah. Desakan ini muncul setelah hasil evaluasi menunjukkan sejumlah instansi belum mampu mencapai 60 persen dari target pendapatan.

Anggota DPRD Maros, Andi Safriadi, mengatakan capaian PAD tersebut menjadi perhatian serius legislatif. DPRD akan merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar mengevaluasi camat dan OPD yang realisasi pendapatannya masih jauh dari target.

"Kecamatan dan OPD yang capaiannya masih jauh dari target akan menjadi perhatian khusus DPRD," katanya, Selasa (17/11/2026).

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Maros, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menjadi OPD dengan capaian PAD terendah. Dari target Rp6,2 miliar, realisasinya baru Rp2,9 miliar atau 47 persen.

Capaian rendah juga terlihat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Kopumdag). Dari target Rp4,3 miliar, realisasinya baru Rp2,2 miliar atau 50,94 persen.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi baru merealisasikan Rp207 juta atau 55 persen dari target Rp378 juta. Sementara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah mencapai Rp333 juta atau 55 persen dari target Rp600 juta.

Adapun Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah merealisasikan Rp4,1 miliar atau 72,70 persen dari target Rp5,7 miliar. Dinas Perikanan mencapai Rp833 juta atau 75 persen dari target Rp1,1 miliar, sedangkan RSUD dr La Palaloi merealisasikan Rp56 miliar atau 77 persen dari target Rp72 miliar.

Di tingkat kecamatan, terdapat 10 wilayah dengan realisasi PAD di bawah 85 persen. Kecamatan Moncongloe menjadi yang terendah, yakni baru Rp1,8 miliar atau 39 persen dari target Rp4,6 miliar.

Posisi berikutnya ditempati Kecamatan Tanralili dengan realisasi Rp1,1 miliar atau 49 persen dari target Rp2,3 miliar. Kecamatan Tompobulu mencapai 53 persen atau Rp1 miliar dari target Rp1,9 miliar.

Sementara Kecamatan Maros Baru baru merealisasikan Rp499 juta atau 54 persen dari target Rp911 juta. Kecamatan Turikale mencapai 61 persen, Marusu 62 persen, Bontoa 63 persen, Lau 68 persen, Simbang 80 persen, dan Bantimurung 82 persen.

Safriadi menilai, rendahnya realisasi PAD dapat berdampak langsung terhadap kemampuan belanja Pemerintah Kabupaten Maros. Menurutnya, pendapatan daerah harus seimbang dengan kebutuhan belanja pemerintah.

"PAD dan belanja harus seimbang. Apabila PAD kita tahun ini tidak memenuhi target, otomatis akan memengaruhi belanja kita di Kabupaten Maros," jelasnya.

Dia meminta OPD dan pemerintah kecamatan bekerja lebih maksimal untuk mengejar kekurangan target, mengingat waktu pencapaian semakin terbatas menjelang akhir tahun anggaran.

Menurutnya, capaian PAD yang rendah tidak boleh terus berulang setiap tahun. Evaluasi terhadap camat dan kepala OPD dinilai perlu dilakukan, sementara kemungkinan pergantian pejabat disebutnya harus menjadi peringatan bagi jajaran pemerintah daerah.

"Ini menjadi warning buat OPD beserta camat-camat yang tidak memenuhi PAD, karena sangat berdampak terhadap belanja kita di Kabupaten Maros," tutupnya.
(MAN)
Berita Terkait
Berita Terbaru