Atasi Geng Motor dan Perang Kelompok, TNI-Polri Didesak Bertindak Tegas

MAKASSAR - DPRD Kota Makassar melakukan kunjungan silaturahmi dengan jajaran Polrestabes Makassar, Kejaksaan dan TNI di Polrestabes Kota Makassar, Kamis (5/11/2026).

Pertemuan ini dilakukan untuk membangun sinergi antara DPRD, Pemerintah Kota Makassar, Polri, dan TNI dalam mencegah serta mengatasi maraknya perang kelompok dan aksi geng motor.

Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis Misba, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penindakan tegas dari aparat kepolisian dan TNI terhadap para pelaku aksi kejahatan jalanan tersebut.

"Pihak kepolisian meminta kepada kami anggota DPRD untuk memberikan penegasan kepada pihak Polri dan TNI. Kami mewakili masyarakat meminta kepada Polri, polsek, dan TNI untuk menindak tegas pelaku perang kelompok dan geng motor. Menggingat sudah banyak cukup korban, kurang lebih sudah 5 orang yang meninggal dunia dalam dua tahun terakhir, termasuk yang terkena busur," katanya.

Legislator partai Hanura itu mengimbau para camat dan lurah untuk berperan aktif turun ke tengah masyarakat guna memberikan edukasi kepada para pemuda agar tidak terlibat dalam perang kelompok.

"Perang kelompok ini sangat merugikan orang yang tidak bersalah. Kaitannya dengan itu, kalau Makassar kacau, banyak hal yang tidak bisa berjalan dengan baik di pemerintahan. Sinergilah antara DPRD Kota Makassar, pemerintah kota (dalam hal ini camat, lurah, dan RT/RW), serta para tokoh masyarakat untuk bersama-sama menghimbau masyarakat dan mencegah perang kelompok serta geng motor," pesannya.

Ia menekankan kepada pihak kepolisian bahwa langkah pencegahan perang kelompok lebih efektif dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif para tokoh masyarakat secara intensif.

"Hampir sekarang ini (Kecamatan) Manggala sudah tidak terlihat lagi perang kelompok, khususnya di Manggala Parang, karena saya rajin ikut menemui anak-anak muda dan tahu semua pelakunya. Tapi menurut Kapolres, memang penyebab utama dari para pelaku perang kelompok ini adalah karena anak-anak tidak punya kegiatan," katanya.

Muchlis menilai pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya agar generasi muda memiliki kegiatan produktif dan tidak terjerumus dalam aksi kejahatan jalanan.

"Data juga yang dihimpun oleh kepolisian bahwa beberapa orang anak yang terlewat perang kelompok itu adalah anak tidak sekolah. Di mana kehadiran pemerintah? Kenapa ada anak-anak yang tidak sekolah sampai hari ini? Saya menghimbau kepada dinas pendidikan untuk ambil cepat data anak-anak tidak sekolah itu untuk disekolahkan kembali. Ada memang programnya, kan semua anak harus sekolah," imbuhnya.

Muhclis kepada meminta jajaran Polri dan TNI bertindak tegas di lapangan serta mengajak seluruh orang tua untuk lebih ketat menjaga anak-anak mereka untuk mencegah timbulnya korban baru.

"Kapolres minta DPRD meminta kepada kepolisian untuk minta tegas dan TNI, serta mengimbau kepada para orang tua untuk jaga anaknya. Jaga anaknya karena korban perang kelompok dan geng motor ini sudah cukup banyak di Kota Makassar dan sangat meresahkan," tegasnya kepada awak media.

Muchlis menyampaikan desakan DPRD Kota Makassar agar aparat Polri dan TNI tidak ragu bertindak tegas di lapangan.

"Bertindak tegas maksud saya, kalau memang ada yang terbukti bersalah, jangan diberikan toleransi lagi. Toleransi karena sudah mengancam jiwa orang lain, sudah mengancam nyawa orang lain. Tapi apapun alasannya juga, anak-anak ini adalah anak-anak kita, jadi mari sama-sama kita bina anak-anak itu, supaya anak-anak ini tidak ikut perang-perang kelompok lagi," pungkasnya.