Polda dan Disnakertrans Sulsel Siapkan Langkah Tekan 231 Ribu Pengangguran

Kamis, 19 Nov 2026 16:56
Polda dan Disnakertrans Sulsel Siapkan Langkah Tekan 231 Ribu Pengangguran
Kepala Disnakertrans Sulsel, Dr. Jayadi Nas, dan Kapolda Sulsel, Irjen Pol. Dr. M. Awal Chairuddin, di Aula Mappaodang Mapolda Sulsel, Kamis (19/11/2026). Foto: SINDO Makassar/Dewan Ghiyats Yan G
Comment
Share
MAKASSAR - Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel menyiapkan langkah kolaboratif untuk menekan angka pengangguran terbuka yang mencapai 231 ribu orang. Upaya tersebut akan dilakukan melalui pemutakhiran data pencari kerja, pelatihan keterampilan, hingga penyaluran tenaga kerja ke perusahaan.

Kepala Disnakertrans Sulsel, Jayadi Nas, mengatakan jumlah angkatan kerja di Sulsel saat ini hampir mencapai 5 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 4,8 juta orang telah bekerja.

"Angkatan kerja di Sulawesi Selatan itu hampir 5 juta, yang sudah bekerja itu 4,8 jutaan, sehingga muncul angka pengangguran sebanyak 231 ribu orang," ungkapnya dalam konferensi pers peluncuran Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Aula Mappaodang Mapolda Sulsel, Kamis (19/11/2026).

Jayadi optimistis angka pengangguran tersebut dapat ditekan melalui berbagai peluang kerja yang tersedia. Bahkan, ia menilai Sulsel berpotensi menjadi tujuan pencari kerja dari luar daerah.

"Insyaallah pengangguran kita yang 231 ribu itu mampu kita jawab dengan baik, dan tidak menutup kemungkinan justru orang yang di luar Sulawesi Selatan, pengangguran yang ada di luar Sulawesi Selatan, akan datang ke Sulawesi Selatan mencari pekerjaan," sambungnya.

Sementara itu, Kapolda Sulsel, Irjen Pol. M. Awal Chairuddin, menegaskan penanganan pengangguran menjadi tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

"Angka pengangguran di Sulawesi Selatan ini masih di angka 231.000. Ini merupakan PR kita bersama, kerja keras kita bersama," sebutnya.

Sebagai langkah awal, Polda Sulsel berencana menggelar pertemuan dengan para pemangku kepentingan dari seluruh kabupaten/kota. Pertemuan tersebut akan melibatkan bupati, wali kota, ketua DPRD, kepala dinas tenaga kerja, kapolres, hingga kepala balai latihan kerja.

Awal Chairuddin mengatakan, pendataan ulang diperlukan untuk mengetahui jumlah pencari kerja yang membutuhkan pelatihan serta kapasitas balai latihan kerja dalam menampung peserta.

"Langkah berikutnya itu adalah mendata kembali, juga menghadirkan para kepala balai yang siap menampung berapapun jumlah dari kabupaten/kota angkatan yang akan dilatih untuk menjadi lebih terampil lagi. Sehingga saat disalurkan nanti di perusahaan-perusahaan yang siap menampung, insyaallah akan lebih bermanfaat lagi," tegasnya.

Data dari kepolisian dan dinas tenaga kerja di tingkat kabupaten/kota nantinya akan disandingkan dengan kapasitas balai latihan kerja. Hasil pendataan tersebut juga akan menjadi bahan pembahasan terkait dukungan anggaran dari DPRD kabupaten/kota.

"Artinya, dapatkan data berapa data yang didapatkan dari kepolisian dan dinas tenaga kerja di jajaran kabupaten/kota, bisa dijumlahkan, dan daya tampung balai diklik itu berapa, sehingga nanti bisa didukung oleh pendanaan dari DPRD kabupaten/kota. Sehingga Insyaallah nanti dihasilkan semacam hasil langkah-langkah pengangguran yang efektif, bisa turun di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan," pungkasnya.

Di sisi lain, Disnakertrans Sulsel juga tengah mempersiapkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Jayadi mengatakan, pengumuman besaran UMP akan dilakukan setelah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur pengusaha dan pekerja.

"Insyaallah sebentar kami tetapkan UMP 2027. Kemudian nanti diumumkan, nanti saya beritahu kapan diumumkannya. Kita cari hari baiklah (jadwal pengumuman UMP yang tepat)," terangnya.

Ia menegaskan, keputusan mengenai besaran UMP tidak dapat ditentukan sebelum rapat pleno Dewan Pengupahan dilaksanakan.

"Tergantung hasil rapat pleno nanti (pengumuman kenaikan UMP). Kami tidak bisa mendahului karena banyak orang yang ada di dalamnya, ada pengusaha, ada pekerja, sehingga kami harus duduk bersama dulu untuk memastikan ada kenaikan atau enggak," tutupnya.
(MAN)
Berita Terkait
Berita Terbaru