Anwar Purnomo Apresiasi Rencana Pusat Alihkan Status PPPK ke Penuh Waktu
Kamis, 19 Nov 2026 17:01
Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Andi Anwar Purnomo. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyambut positif wacana kebijakan pemerintah pusat yang akan mengalihkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu. Kebijakan ini dinilai tidak hanya memberi kepastian bagi para tenaga kerja, tetapi juga berpotensi memperkuat ruang fiskal daerah.
Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Andi Anwar Purnomo, mengungkapkan bahwa rencana peralihan tersebut mencakup seluruh formasi tenaga kerja, tanpa terkecuali. Selain itu, skema pengambilan alih penggajian oleh pemerintah pusat menjadi angin segar bagi pemerintah daerah.
"Jadi kalau kita menyambut baik ya dari sisi penggajiannya nanti akan diambil alih pusat. Kemudian itu juga disampaikan bahwa PPPK paruh waktu bukan hanya tenaga guru yang akan beralih ke penuh waktu, tetapi baik tenaga teknis, kemudian tenaga kesehatan, pendidikan, semuanya akan beralih," ujar Andi Aan sapaannya saat ditemui di ruangannya pada Kamis (19/11/2026).
Meski demikian, Andi Aan menekankan bahwa wacana positif ini perlu segera dikawal dengan payung hukum yang jelas. Pihaknya mendorong pemerintah pusat untuk menindaklanjuti rencana tersebut melalui regulasi tertulis, baik berupa undang-undang maupun peraturan menteri.
Kepastian regulasi dinilai sangat krusial mengingat pemerintah daerah harus menyusun perencanaan anggaran secara presisi. Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap mengalokasikan anggaran belanja pegawai untuk menjamin pembayaran gaji para PPPK.
"Ini kabar baik, tetapi di satu sisi juga perlu ditindaklanjuti dengan aturan tertulis berupa undang-undang atau peraturan menteri yang mengatur. Karena kami ini menunggu dari sisi anggaran pun, kami tetap menyediakan gaji. Pemerintah provinsi sudah menyiapkan gaji untuk PPPK kita," jelasnya.
Ia menambahkan, apabila kebijakan pengalihan penggajian tersebut resmi terealisasi melalui bantuan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, beban APBD Sulsel akan berkurang signifikan.
"Ketika ada masuk bantuan berupa Dana Alokasi Umum untuk gaji PPPK, itu tentunya memperkuat kekuatan fiskal kita nanti," pungkasnya.
Sebagai informasi, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Sulsel saat ini tercatat mencapai hampir 40.000 orang untuk kategori Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Sementara itu, total PPPK diperkirakan berada di angka 15.000-an orang, yang merupakan akumulasi dari pengangkatan gelombang besar pada 2025 sebanyak 11.000 orang, ditambah kontrak pada 2026, 2027, serta tahun-tahun sebelumnya.
Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Andi Anwar Purnomo, mengungkapkan bahwa rencana peralihan tersebut mencakup seluruh formasi tenaga kerja, tanpa terkecuali. Selain itu, skema pengambilan alih penggajian oleh pemerintah pusat menjadi angin segar bagi pemerintah daerah.
"Jadi kalau kita menyambut baik ya dari sisi penggajiannya nanti akan diambil alih pusat. Kemudian itu juga disampaikan bahwa PPPK paruh waktu bukan hanya tenaga guru yang akan beralih ke penuh waktu, tetapi baik tenaga teknis, kemudian tenaga kesehatan, pendidikan, semuanya akan beralih," ujar Andi Aan sapaannya saat ditemui di ruangannya pada Kamis (19/11/2026).
Meski demikian, Andi Aan menekankan bahwa wacana positif ini perlu segera dikawal dengan payung hukum yang jelas. Pihaknya mendorong pemerintah pusat untuk menindaklanjuti rencana tersebut melalui regulasi tertulis, baik berupa undang-undang maupun peraturan menteri.
Kepastian regulasi dinilai sangat krusial mengingat pemerintah daerah harus menyusun perencanaan anggaran secara presisi. Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap mengalokasikan anggaran belanja pegawai untuk menjamin pembayaran gaji para PPPK.
"Ini kabar baik, tetapi di satu sisi juga perlu ditindaklanjuti dengan aturan tertulis berupa undang-undang atau peraturan menteri yang mengatur. Karena kami ini menunggu dari sisi anggaran pun, kami tetap menyediakan gaji. Pemerintah provinsi sudah menyiapkan gaji untuk PPPK kita," jelasnya.
Ia menambahkan, apabila kebijakan pengalihan penggajian tersebut resmi terealisasi melalui bantuan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, beban APBD Sulsel akan berkurang signifikan.
"Ketika ada masuk bantuan berupa Dana Alokasi Umum untuk gaji PPPK, itu tentunya memperkuat kekuatan fiskal kita nanti," pungkasnya.
Sebagai informasi, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Sulsel saat ini tercatat mencapai hampir 40.000 orang untuk kategori Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Sementara itu, total PPPK diperkirakan berada di angka 15.000-an orang, yang merupakan akumulasi dari pengangkatan gelombang besar pada 2025 sebanyak 11.000 orang, ditambah kontrak pada 2026, 2027, serta tahun-tahun sebelumnya.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Dua Hari Berdebat, Abd Rahman Berhasil Perjuangkan Rp48,6 Miliar untuk Jalan dan Jembatan di Bantaeng
Abd Rahman berhasil mengamankan dan memperjuangkan anggaran sebesar Rp48,6 miliar untuk Bantaeng dalam rapat kerja Pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2027.
Kamis, 19 Nov 2026 15:52
Sulsel
PW Fatayat NU Sulsel bersama PB PKB Bahas Tantangan Kesejahteraan Perempuan dan Anak
Pengurus PW Fatayat NU Sulsel periode 2026–2031 melakukan silaturahim dan audiensi dengan Fadhilah Fahriana, Ketua Perempuan Bangsa PKB sekaligus Anggota DPRD Sulsel di Ruang Rapat Fraksi PKB, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu (18/11/2026).
Kamis, 19 Nov 2026 11:34
Sulsel
Abdul Rahman Minta Pemprov Perhatikan Bantaeng, Jangan Dianaktirikan
Sekretaris Komisi D DPRD Sulsel, Abdul Rahman menyoroti Kabupaten Bantaeng yang menurutnya hampir tidak tersentuh program pembangunan Pemerintah Provinsi Sulsel dalam beberapa tahun terakhir.
Rabu, 18 Nov 2026 12:45
Sulsel
DPRD Sulsel Rapat Tertutup Bahas Pokir Bermasalah Hasil Temuan KPK
DPRD Sulsel menggelar rapat tertutup bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Inspektorat dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi di kantor sementara dewan pada Selasa (17/11/2026).
Selasa, 17 Nov 2026 19:28
News
Pemkab Maros Minta Pemerintah Pusat Tanggung Gaji PPPK Penuh Waktu
Wacana perubahan status 4.520 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros.
Selasa, 10 Nov 2026 11:37
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kejari Jeneponto Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Proyek SPAM Rp8,1 Miliar
2
Dukung Pemulihan Aktivitas Pasar Pa’Baeng-Baeng Pascakebakaran, Adira Finance Dampingi 36 Pedagang
3
Tim Sakti Kopi FT UNM Bawa Teknologi Irigasi ke Petani Kopi
4
Pascakebakaran, Adira Finance Bantu Pulihkan Usaha 36 Pedagang Pasar Pa’baeng-baeng
5
OJK & LPS Teken Juklak Pertukaran Data, Kebut Persiapan Program Penjaminan Polis
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kejari Jeneponto Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Proyek SPAM Rp8,1 Miliar
2
Dukung Pemulihan Aktivitas Pasar Pa’Baeng-Baeng Pascakebakaran, Adira Finance Dampingi 36 Pedagang
3
Tim Sakti Kopi FT UNM Bawa Teknologi Irigasi ke Petani Kopi
4
Pascakebakaran, Adira Finance Bantu Pulihkan Usaha 36 Pedagang Pasar Pa’baeng-baeng
5
OJK & LPS Teken Juklak Pertukaran Data, Kebut Persiapan Program Penjaminan Polis