Iwan Aras Dukung Program Poliran, Cegah Kriminalitas dengan Membuka Peluang Kerja

Kamis, 19 Nov 2026 13:39
Iwan Aras Dukung Program Poliran, Cegah Kriminalitas dengan Membuka Peluang Kerja
Ketua Kadin Sulsel, Andi Iwan Darmawan Aras bersama Kapolda Sulsel, Irjen Awal Chairuddin dalam kegiatan program POLIRAN di Mapolda Sulsel, Makassar pada Kamis (19/11/2026). Foto: Istimewa
Comment
Share
MAKASSAR - Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Selatan, Andi Iwan Darmawan Aras (AIA), menilai pengangguran menjadi salah satu faktor yang dapat memicu tindak kriminalitas.

Karena itu, ia mendorong penguatan pelatihan vokasi dan kolaborasi antara Polri, pemerintah, serta dunia usaha untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja sekaligus membuka peluang kerja baru.

Menurut AIA, pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan dan penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu langkah preventif untuk menekan potensi kriminalitas.

Hal tersebut disampaikan AIA dalam kegiatan penandatanganan nota kesepakatan antara Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, BBPVP Pangkep, Bantaeng, Kadin Sulsel, Gapensi Sulsel, HIPMI Sulsel, Gapeksindo Sulsel, Real Estate Indonesia (REI) Sulsel, dan Gerakan Ekonomi Kreatif Sulsel di Aula Mapolda Sulsel, Kamis (19/11/2026).

“Ini sebagai bentuk pencegahan kriminalitas. Pengangguran merupakan salah satu pemicu kriminalitas. Melalui program ini, Polri dapat mengambil peran dalam mencegah kriminalitas dengan memberdayakan masyarakat,” kata AIA.

AIA mengatakan, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis sebagai lumbung ekonomi sekaligus pintu gerbang Indonesia Timur. Namun, persoalan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian dan kolaborasi semua pihak.

Ia menilai, persoalan utama ketenagakerjaan bukan semata-mata terbatasnya lapangan pekerjaan, melainkan juga ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

“Sulsel merupakan lumbung ekonomi dan pintu gerbang Indonesia Timur. Namun, tantangan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Persoalan utamanya bukan hanya ketersediaan lapangan kerja, tetapi juga adanya kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri,” jelasnya.

Menurut AIA, program pelatihan vokasi harus mampu menjawab kebutuhan riil industri. Karena itu, BBPVP perlu memperkuat pelatihan di berbagai sektor potensial, seperti teknologi, manufaktur, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Ia juga meminta Kadin dan asosiasi dunia usaha berperan aktif memberikan masukan mengenai standar kompetensi, kebutuhan tenaga kerja, hingga peluang penyerapan tenaga kerja.

"Kita berharap ke depan potensi dan kompetensi para pencari kerja dapat disesuaikan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Dengan begitu, pelatihan yang diberikan benar-benar menghasilkan tenaga kerja yang siap masuk ke dunia industri,” ujarnya.

Ketua DPD Gerindra Sulsel ini juga turut menyoroti pentingnya program pemagangan yang pemerintah inisiasi untuk memperkuat hubungan antara dunia pendidikan, lembaga pelatihan vokasi, dan dunia kerja.

Menurutnya, program tersebut harus melibatkan pusat-pusat pelatihan dan asosiasi dunia usaha agar peserta memperoleh pengalaman sekaligus kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Ia mengingatkan bahwa persoalan pengangguran tidak hanya menyasar masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Bahkan, lulusan perguruan tinggi, termasuk sarjana (S1), masih menghadapi kesulitan mendapatkan pekerjaan.

“Tidak sedikit lulusan perguruan tinggi, termasuk sarjana, yang masih kesulitan memperoleh pekerjaan. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Karena itu, kita harus mengubah cara pandang dan memperkuat sinergi agar kompetensi pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” tegasnya.

Selain pelatihan vokasi dan pemagangan, AIA berharap program-program prioritas pemerintah juga mampu menciptakan lapangan kerja baru.

Ia mencontohkan kehadiran Badan Gizi Nasional (BGN) dan berbagai program kerakyatan yang berpotensi membuka kesempatan kerja dalam jumlah besar.

Ia berharap lulusan perguruan tinggi, khususnya sarjana, dapat mengambil bagian dan memperoleh kesempatan kerja melalui berbagai program tersebut.

AIA mengingatkan, persoalan pengangguran yang tidak tertangani dengan baik berpotensi memicu persoalan sosial di tengah masyarakat.

Karena itu, pemerintah, lembaga pelatihan, Polri, dan dunia usaha perlu membangun komunikasi serta kerja sama yang berkelanjutan.

“Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan apabila kita duduk bersama dan membangun komunikasi yang baik,” tuturnya.

Di akhir penyampaiannya, AIA menyampaikan apresiasi kepada Polri atas komitmen dan upaya membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pemberdayaan masyarakat.

Ia berharap kerja sama lintas sektor tersebut terus berkembang dan menjadi contoh bagi daerah maupun sektor lainnya di Indonesia.

“Kolaborasi yang telah terbangun saat ini tentu kita harapkan dapat menjadi contoh bagi berbagai sektor dan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Kami berharap seluruh pihak terus memperkuat kerja sama agar program ini benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Berita Terbaru