Pemkab Bone Usulkan 1.313 Formasi PPPK Tahun 2023

BONE - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone kembali akan mengusulkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tenaga kesehatan (nakes) dan teknisi pada 2023. Pemkab Bone mengajukan usulan 1.313 formasi PPPK.

Plt Kepala Dinas BKPSDM, Andi Mappangara pada hari Minggu 18 Februari mendatang bakal berangkat ke Kemenpan RB untuk konsultasi terkait rencana pengangakatan PPPK.

"Kami akan membawa hasil rapat yang disepakati, yaitu usulan formasi untuk guru 282, nakes 531 dan 500 tenaga teknis," kata A Mappangara kepada Sindo Makassar, Kamis (16/2/2023).

Dia menjelaskan, berdasarkan pertimbangan dan masukan dari pejabat terkait, bakal ada penambahan pengangkatan untuk formasi teknis. Di mana sebelumnya hanya untuk formasi guru dan tenaga kesehatan.

Baca juga: Meriah Hari Jadi Belopa, Perputaran Uang Capai Rp2 Miliar

“Karena dari tenaga guru sudah beberapa kali ada perekrutan untuk PPPK sementara dari nakes dan tenaga teknis yang ada di OPD belum pernah ada, sehingga itu disepakati jumlahnya. 1.313," kata A Mappangara.

Dia menyebutkan bahwa sebelumnya kuota yang diberikan Badan Kepegawaian Negara sebesar 1.282 guru dan 31 tenaga kesehatan (nakes).

“Kami telah melakukan rapat dengan stakeholder yang berkaitan dengan ini dan kami dari BKPSDM diamanahkan untuk berkoordinasi dengan Kemenpan," tambah mantan Camat Ajangale ini.

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Bone dr. Andi Ryad Baso Padjalangi mengatakan, DPRD Bone pada umumnya dan Fraksi Golkar khususnya mendukung perubahan sasaran perekrutan tersebut.

Baca juga: Pemkab Pinrang Gelar Zikir Akbar Jelang Puncak Peringatan HUT

“Kami di fraksi Golkar mendukung perubahan sasaran perekrutan Ini dengan pertimbangan azas pemerataan dan adil agar tidak ada kecemburuan sosial yang terjadi,” kata Ryad Padjalangi saat dikonfirmasi terpisah.

Dia menambahkan, secara tidak langsung perubahan Ini juga bisa menjadikan semangat buat rekan-rekan honor yang telah lama mengabdi di dalam meningkatkan kinerjanya.

“Akan tetapi kami Fraksi Golkar juga mengingat nantinya yang sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah bagaimana sistem perekrutannya serta transparansi perekrutan tenaga non ASN tersebut, agar bisa menjadi pilot project untuk kabupaten lain," sebutnya.

“Karena jangan sampai proses ini menjadi bumerang kedepan buat pemda itu sendiri. Olehnya itu saya sangat berharap agar pemda betul-betul matang didalam mengelola proses perekrutan Ini," tambahnya.