Adnan Sebut Anggaran Pilkada Penyebab Turunnya Belanja Modal Pemkab Gowa
Kamis, 26 Okt 2023 17:13
Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan memberikan tanggapan dalam PU Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Gowa atas Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Gowa 2024. Foto/Herni Amir
GOWA - Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan memberikan tanggapan dalam Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Gowa atas Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gowa, Rabu (25/10).
Adnan menjelaskan terkait pernyataan juru bicara Fraksi Karya Perjuangan dan Fraksi Demokrat yang menayakan kondisi penurunan belanja modal Pemkab Gowa di 2024.
Adnan mengatakan, beberapa hal yang mempengaruhi hal tersebut. Pertama, terkait menurunnya belanja modal Pemkab Gowa di 2023 sebesar 23 persen turun menjadi 15 persen di 2024 dikarenakan adanya biaya Pilkada yang nilainya cukup besar.
“Biaya Pilkada untuk tahun ini Pemkab Gowa telah menganggarkan sebesar 40 persen atau berjumlah Rp 30 miliar dan di 2024 kita anggarkan 60 persen. Sehingga ini sangat berpengaruh pada turunnya belanja modal kita,” jelasnya.
Kedua terkait dengan data inflasi yang disampaikan oleh Fraksi Karya Perjuangan yang mengatakan bahwa inflasi Kabupaten Gowa tinggi.
“Perlu diketahui data inflasi kabupaten berdasarkan rilis data dari pusat, Gowa bersama dengan Pekanbaru adalah daerah dengan tingkat inflasi rendah dari tahun ke tahun. Apalagi setiap minggu kita rapat inflasi yang dipimpin langsung oleh Kemendagri disitu tidak pernah menyebutkan inflasi Kabupaten Gowa tinggi,” tutur Adnan.
Sementara, APIP yang ditanyakan oleh Fraksi Demokrat yang mengatakan bahwa fungsi APIP di Kabupaten Gowa lemah. Hal tersebut tidak tepat, sebab mulai saat ini tidak ada satu perencanaan, program dan pekerjaan yang tidak di review oleh Inspektorat bahkan pencairannya pun itu harus di reviuw oleh Inspektur Inspektorat baru bisa dicairkan dananya.
“Jadi kira-kira pengawasan APIP yang bagaimana lagi karena Kabupaten Gowa adalah Kabupaten satu-satunya di Sulsel yang APIP-nya Level 3,” ujarnya.
Terakhir terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), orang nomor satu di Gowa menjelaskan bahwa sejak terjadinya pandemi Covid-19 pemerintah daerah cukup berhati-hati untuk menaikkan target PAD. Sebab jika target tersebut tidak mencapai target maka akan mengalami defisit.
“Kalau kita tidak menyakini dapat mencapai target PAD, ya jangan dipatok dampaknya akan buruk, karena jika kita menaikkan PAD dengan target terlalu tinggi ketika kita tidak mencapainya sementara kita sudah memproyeksikan untuk beberapa program kerja maka kita akan mengalami defisit,” ungkapnya.
Diakhir sambutannya, Adnan menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh juru bicara fraksi terkait Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2024.
“Kami sangat menghargai dedikasi, partisipasi aktif para pimpinan dan anggota dewan yang secara cermat menelaah dan mengkaji mulai dari proses perencanaan sampai dengan penganggaran keuangan daerah,” ujarnya.
Sementara, Juru bicara dari Fraksi Karya Perjuangan Natsir Sega dalam pandangan umum kali ini menyampaikan bahwa setelah mengkaji dan menelaah RAPBD tahun 2024 Fraksinya mengharapkan beberapa penjelasan. Salah satunya terkait laju inflasi Kabupaten Gowa yang tinggi.
“Kami ingin penjelasan apakah yang memang benar tingginya inflasi di Kabupaten Gowa dipengaruhi faktor cuaca ekstrem sehingga terjadi gangguan pasokan terhadap beberapa komoditas,”katanya.
Hal senada pun disampaikan oleh Abd Salam Rani yang meminta penjelasan terkait adanya penurunan belanja modal yang awalnya di 2023 sebesar 23 persen menjadi 15 persen di 2024.
Adnan menjelaskan terkait pernyataan juru bicara Fraksi Karya Perjuangan dan Fraksi Demokrat yang menayakan kondisi penurunan belanja modal Pemkab Gowa di 2024.
Adnan mengatakan, beberapa hal yang mempengaruhi hal tersebut. Pertama, terkait menurunnya belanja modal Pemkab Gowa di 2023 sebesar 23 persen turun menjadi 15 persen di 2024 dikarenakan adanya biaya Pilkada yang nilainya cukup besar.
“Biaya Pilkada untuk tahun ini Pemkab Gowa telah menganggarkan sebesar 40 persen atau berjumlah Rp 30 miliar dan di 2024 kita anggarkan 60 persen. Sehingga ini sangat berpengaruh pada turunnya belanja modal kita,” jelasnya.
Kedua terkait dengan data inflasi yang disampaikan oleh Fraksi Karya Perjuangan yang mengatakan bahwa inflasi Kabupaten Gowa tinggi.
“Perlu diketahui data inflasi kabupaten berdasarkan rilis data dari pusat, Gowa bersama dengan Pekanbaru adalah daerah dengan tingkat inflasi rendah dari tahun ke tahun. Apalagi setiap minggu kita rapat inflasi yang dipimpin langsung oleh Kemendagri disitu tidak pernah menyebutkan inflasi Kabupaten Gowa tinggi,” tutur Adnan.
Sementara, APIP yang ditanyakan oleh Fraksi Demokrat yang mengatakan bahwa fungsi APIP di Kabupaten Gowa lemah. Hal tersebut tidak tepat, sebab mulai saat ini tidak ada satu perencanaan, program dan pekerjaan yang tidak di review oleh Inspektorat bahkan pencairannya pun itu harus di reviuw oleh Inspektur Inspektorat baru bisa dicairkan dananya.
“Jadi kira-kira pengawasan APIP yang bagaimana lagi karena Kabupaten Gowa adalah Kabupaten satu-satunya di Sulsel yang APIP-nya Level 3,” ujarnya.
Terakhir terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), orang nomor satu di Gowa menjelaskan bahwa sejak terjadinya pandemi Covid-19 pemerintah daerah cukup berhati-hati untuk menaikkan target PAD. Sebab jika target tersebut tidak mencapai target maka akan mengalami defisit.
“Kalau kita tidak menyakini dapat mencapai target PAD, ya jangan dipatok dampaknya akan buruk, karena jika kita menaikkan PAD dengan target terlalu tinggi ketika kita tidak mencapainya sementara kita sudah memproyeksikan untuk beberapa program kerja maka kita akan mengalami defisit,” ungkapnya.
Diakhir sambutannya, Adnan menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh juru bicara fraksi terkait Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2024.
“Kami sangat menghargai dedikasi, partisipasi aktif para pimpinan dan anggota dewan yang secara cermat menelaah dan mengkaji mulai dari proses perencanaan sampai dengan penganggaran keuangan daerah,” ujarnya.
Sementara, Juru bicara dari Fraksi Karya Perjuangan Natsir Sega dalam pandangan umum kali ini menyampaikan bahwa setelah mengkaji dan menelaah RAPBD tahun 2024 Fraksinya mengharapkan beberapa penjelasan. Salah satunya terkait laju inflasi Kabupaten Gowa yang tinggi.
“Kami ingin penjelasan apakah yang memang benar tingginya inflasi di Kabupaten Gowa dipengaruhi faktor cuaca ekstrem sehingga terjadi gangguan pasokan terhadap beberapa komoditas,”katanya.
Hal senada pun disampaikan oleh Abd Salam Rani yang meminta penjelasan terkait adanya penurunan belanja modal yang awalnya di 2023 sebesar 23 persen menjadi 15 persen di 2024.
(TRI)
Berita Terkait
Sulsel
Wabup Gowa Ajak Pelaku Usaha Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Pemerintah Kabupaten Gowa menilai Sensus Ekonomi (SE) 2026 menjadi langkah strategis untuk memetakan kondisi riil sektor usaha sekaligus memperkuat dasar penyusunan kebijakan ekonomi daerah.
Rabu, 10 Jun 2026 17:26
Sulsel
Pemkab Gowa Perkuat Layanan Kesehatan, Fokus Turunkan Stunting dan Kemiskinan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa terus memperkuat layanan kesehatan melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Rabu, 10 Jun 2026 16:42
Sulsel
Dukung Ketahanan Pangan dan Investasi, Pemkab Gowa Sinkronkan Data Pertanahan
Pemerintah Kabupaten Gowa menggelar Forum Penataan Ruang Kabupaten Gowa di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Selasa (9/6/2026).
Selasa, 09 Jun 2026 17:01
Sulsel
Pulang Haji, Jemaah Gowa Diminta Jadi Teladan dan Penguat Persatuan
Sebanyak 385 jemaah haji asal Kabupaten Gowa yang tergabung dalam Kloter 7 UPG Debarkasi Makassar tiba kembali di Tanah Air setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci.
Minggu, 07 Jun 2026 16:59
Sulsel
14 Kali Berturut-turut, Gowa Kembali Raih Opini WTP dari BPK
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan.
Sabtu, 06 Jun 2026 15:53
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pemkot Makassar Siapkan Insentif Rp100 Juta bagi RT Berprestasi Kelola Lingkungan
2
Ekosistem EV di Parepare Kian Matang: Charging Cepat, Menunggu Nyaman
3
BI Sulsel Ajak Kreator Konten Perkuat Literasi Ekonomi Syariah
4
Pegadaian Berhasil Borong Lima Penghargaan Bergengsi Asia
5
Pertamina Sesuaikan Harga Pertamax Series, Pertalite dan Biosolar Subsidi Tetap
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pemkot Makassar Siapkan Insentif Rp100 Juta bagi RT Berprestasi Kelola Lingkungan
2
Ekosistem EV di Parepare Kian Matang: Charging Cepat, Menunggu Nyaman
3
BI Sulsel Ajak Kreator Konten Perkuat Literasi Ekonomi Syariah
4
Pegadaian Berhasil Borong Lima Penghargaan Bergengsi Asia
5
Pertamina Sesuaikan Harga Pertamax Series, Pertalite dan Biosolar Subsidi Tetap