Warga Desa Parigi Sambangi Gedung DPRD Wajo, Tuntut Pelantikan Kades Terpilih Ditunda
Rabu, 08 Nov 2023 10:43
Ratusan Warga Desa Parigi, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan menyambangi Gedung DPRD Wajo untuk menyampaikan aspirasi, Selasa (7/11/23). Foto/Reza Pahlevi
WAJO - Ratusan Warga Desa Parigi, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan menyambangi Gedung DPRD Wajo untuk menyampaikan aspirasi, Selasa (7/11/23).
Mereka meminta DPRD Wajo agar menyelesaikan masalah kecurangan yang terjadi saat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Parigi, Senin 23 Oktober lalu. Dimana pada Pilkades di Desa Parigi terdapat pemilih yang tidak berdomisili di desa tersebut.
"Ada enam orang yang bukan domisili Desa Parigi tapi ikut memilih calon kades," kata Calon Kepala Desa yang tidak terpilih, Darmin di hadapan Anggota DPRD Wajo.
Bahkan Darmin juga menuding menyebut kalau Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) tidak bekerja sesuai tupoksinya. "Mereka tidak bekerja, hanya melihat data pembanding saat penetapan daftar pemilih, makanya banyak warga yang bukan domisili Desa Parigi ikut memilih," ujarnya.
Olehnya itu, pihaknya meminta kepada Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) serta DPRD Wajo agar pelantikan Kepala Desa Parigi yang terpilih ditunda.
"Kami ingin pelantikannya ditunda saja, karena sudah merugikan banyak pihak serta mencederai demokrasi," tegasnya.
Sementara penerima Aspirasi, Sudirman Meru mengatakan pihaknya akan segera meluruskan masalah yang terjadi. "Insya Allah secepatnya akan kami tindak lanjuti, apapun bentuk aspirasi sudah menjadi tugas kami di DPRD," jelas Sudirman Meru.
Untuk mencari persoalan madalah tersebut DPRD terlebih dahulu akan mendengar kedua bela pihak untuk mencari solusi dan kebenaran. "Yang harus menjawab permasalahan ini adalah PPKD dan Dinas PMD dalam memberikan penjelasannya kepada warga dan secepatnya di RDP kan," tandasnya.
Sebagai informasi, sebanyak 1.077 DPT di Desa Parigi, beberapa diantaranya bukan bukan domisili Desa Parigi.
Mereka meminta DPRD Wajo agar menyelesaikan masalah kecurangan yang terjadi saat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Parigi, Senin 23 Oktober lalu. Dimana pada Pilkades di Desa Parigi terdapat pemilih yang tidak berdomisili di desa tersebut.
"Ada enam orang yang bukan domisili Desa Parigi tapi ikut memilih calon kades," kata Calon Kepala Desa yang tidak terpilih, Darmin di hadapan Anggota DPRD Wajo.
Bahkan Darmin juga menuding menyebut kalau Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) tidak bekerja sesuai tupoksinya. "Mereka tidak bekerja, hanya melihat data pembanding saat penetapan daftar pemilih, makanya banyak warga yang bukan domisili Desa Parigi ikut memilih," ujarnya.
Olehnya itu, pihaknya meminta kepada Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) serta DPRD Wajo agar pelantikan Kepala Desa Parigi yang terpilih ditunda.
"Kami ingin pelantikannya ditunda saja, karena sudah merugikan banyak pihak serta mencederai demokrasi," tegasnya.
Sementara penerima Aspirasi, Sudirman Meru mengatakan pihaknya akan segera meluruskan masalah yang terjadi. "Insya Allah secepatnya akan kami tindak lanjuti, apapun bentuk aspirasi sudah menjadi tugas kami di DPRD," jelas Sudirman Meru.
Untuk mencari persoalan madalah tersebut DPRD terlebih dahulu akan mendengar kedua bela pihak untuk mencari solusi dan kebenaran. "Yang harus menjawab permasalahan ini adalah PPKD dan Dinas PMD dalam memberikan penjelasannya kepada warga dan secepatnya di RDP kan," tandasnya.
Sebagai informasi, sebanyak 1.077 DPT di Desa Parigi, beberapa diantaranya bukan bukan domisili Desa Parigi.
(TRI)
Berita Terkait
Sulsel
Pemkab dan DPRD Sepakati Ranperda APBD Wajo 2026 Sebesar Rp1,36 Triliun
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo dan DPRD sepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 melalui rapat paripurna.
Kamis, 27 Nov 2025 22:49
Sulsel
Kemenkum Sulsel Beri Masukan Substansi Raperda Keterbukaan Informasi Publik Wajo
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) memfasilitasi kegiatan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Wajo tentang Keterbukaan Informasi Publik, Selasa (4/11)
Selasa, 04 Nov 2025 20:10
Sulsel
PH Kades Benteng Lompoe Sebut Uang Dugaan Pemerasan jadi Bukti di Persidangan
Penasihat Hukum (PH) Kepala Desa Benteng Lompoe, Sudirman menyebut kalau uang hasil dugaan pemerasaan oknum LSM kepada Kepala Desa Benteng Lompoe yang terjadi pada 2023 lalu sampai sejauh ini belum dikembalkan.
Kamis, 01 Mei 2025 16:19
Sulsel
Ketua DPRD Wajo Sebut Kesejahteraan Buruh Harus Menjadi Perhatian Pemerintah
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, Firmansyah Perkesi menyebutkan, kesejahteraan buruh khususnya di Kabupaten Wajo harus menjadi perhatian pemerintah.
Kamis, 01 Mei 2025 15:32
Sulsel
Kejari Maros Sosialisasi Jaga Desa ke 80 Kades
Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros menggelar sosialisasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) kepada 80 kepala desa dan operator desa se-Kabupaten Maros, Selasa (29/4/2025).
Selasa, 29 Apr 2025 14:38
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Dua Komisioner KPU Pangkep jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Pilkada 2024
2
Usung Visi Smart Society, Fadel Tauphan Ansar Siap Pimpin KNPI Sulsel
3
Dosen Kehutanan Unhas: Penyempitan Sungai dan Alih Fungsi Hutan Picu Banjir Bantaeng
4
Ribuan Peserta Antusias Ikuti Seminar Nasional Kesehatan Reproduksi LDII Sulsel
5
PDAM Waemami Paparkan Capaian dan Tantangan: dari Intake Rusak hingga Maraknya Sambungan Ilegal
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Dua Komisioner KPU Pangkep jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Pilkada 2024
2
Usung Visi Smart Society, Fadel Tauphan Ansar Siap Pimpin KNPI Sulsel
3
Dosen Kehutanan Unhas: Penyempitan Sungai dan Alih Fungsi Hutan Picu Banjir Bantaeng
4
Ribuan Peserta Antusias Ikuti Seminar Nasional Kesehatan Reproduksi LDII Sulsel
5
PDAM Waemami Paparkan Capaian dan Tantangan: dari Intake Rusak hingga Maraknya Sambungan Ilegal