Empat Bulan 462 Pemilih Pindah Masuk Palopo, Dugaan Mobilisasi Mencuat
Sabtu, 23 Des 2023 10:37

Dr Asbudi Dwi Saputra, Anggota Bawaslu Kota Palopo di acara Media Gathering di Nineroom Cafe, Jumat, (22/12/2023). Foto: SINDO Makassar/Chaeruddin
PALOPO - Dalam kurun waktu empat bulan, ada 462 pemilih pindah masuk ke Kota Palopo atau DPTb (Daftar Pemilih Tambahan).
Jumlah tersebut tersebar di 9 kecamatan di Kota Palopo. Data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palopo, sebaran 462 DPTb ini paling banyak di Wara Timur.
"Di Kecamatan Wara 58 orang, Wara Utara 34, Wara Selatan 35, Telluwanua 27, Wara Timur 134, Wara Barat 10, Sendana 78, Mungkajang 42 dan Kecamatan Bara 44," ungkap, Dr Asbudi Dwi Saputra, Anggota Bawaslu Kota Palopo Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H), dalam Media Gathering di Nineroom Cafe, Jumat (22/12/2023).
Menurutnya, 462 DPTb ini jumlahnya cukup besar dan terjadi dalam kurun waktu hanya 4 bulan saja, dari 18 Agustus sampai 6 Desember 2023. Bawaslu menduga, ada mobilisasi pemilih masuk ke Kota Palopo.
"Dugaan mobilisasi memang ada. Jadi, diduga mobilisasi, itu bisa saja, kami belum kroscek ke lapangan alasan mereka pindah. Data ini dari pengawas kelurahan, bukan dari KPU. Bisa saja masih ada DPTb lebih dari jumlah yang kami temukan dan tidak disampaikan KPU," ujarnya.
Lanjut Asbudi, KPU Kota Palopo selama ini menutup ruang kepada Bawaslu terkait tugas-tugas mereka yang menunjang terlaksananya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 agar berjalan, aman, damai, jujur dan adil.
"KPU menutup ruang selama ini. Tidak ada data pemilih yang diberikan ke Bawaslu, by name dan by address ataupun jumlah. Kami sudah minta dan bersurat resmi namun tidak diberikan, alasan KPU itu terkait data pribadi," lanjutnya.
Ditegaskan Asbudi, data 462 DPTb diatas murni temuan Bawaslu Kota Palopo di lapangan, sehingga diduga masih ada DPTb lain, yang mungkin saja jumlahnya cukup besar.
"Mereka ini perlu diawasi. Memang tidak ada aturan, bahwa data pemilih wajib disampaikan ke kami, tapi secara etika kami butuh data itu, untuk menunjang kinerja dan kerja pengawasan, agar terlaksananya Pemilu damai di Kota Palopo," kuncinya.
Jumlah tersebut tersebar di 9 kecamatan di Kota Palopo. Data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palopo, sebaran 462 DPTb ini paling banyak di Wara Timur.
"Di Kecamatan Wara 58 orang, Wara Utara 34, Wara Selatan 35, Telluwanua 27, Wara Timur 134, Wara Barat 10, Sendana 78, Mungkajang 42 dan Kecamatan Bara 44," ungkap, Dr Asbudi Dwi Saputra, Anggota Bawaslu Kota Palopo Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H), dalam Media Gathering di Nineroom Cafe, Jumat (22/12/2023).
Menurutnya, 462 DPTb ini jumlahnya cukup besar dan terjadi dalam kurun waktu hanya 4 bulan saja, dari 18 Agustus sampai 6 Desember 2023. Bawaslu menduga, ada mobilisasi pemilih masuk ke Kota Palopo.
"Dugaan mobilisasi memang ada. Jadi, diduga mobilisasi, itu bisa saja, kami belum kroscek ke lapangan alasan mereka pindah. Data ini dari pengawas kelurahan, bukan dari KPU. Bisa saja masih ada DPTb lebih dari jumlah yang kami temukan dan tidak disampaikan KPU," ujarnya.
Lanjut Asbudi, KPU Kota Palopo selama ini menutup ruang kepada Bawaslu terkait tugas-tugas mereka yang menunjang terlaksananya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 agar berjalan, aman, damai, jujur dan adil.
"KPU menutup ruang selama ini. Tidak ada data pemilih yang diberikan ke Bawaslu, by name dan by address ataupun jumlah. Kami sudah minta dan bersurat resmi namun tidak diberikan, alasan KPU itu terkait data pribadi," lanjutnya.
Ditegaskan Asbudi, data 462 DPTb diatas murni temuan Bawaslu Kota Palopo di lapangan, sehingga diduga masih ada DPTb lain, yang mungkin saja jumlahnya cukup besar.
"Mereka ini perlu diawasi. Memang tidak ada aturan, bahwa data pemilih wajib disampaikan ke kami, tapi secara etika kami butuh data itu, untuk menunjang kinerja dan kerja pengawasan, agar terlaksananya Pemilu damai di Kota Palopo," kuncinya.
(MAN)
Berita Terkait

Sulsel
PKB Sulsel Mulai Persiapkan Dana Saksi untuk Hadapi Pileg 2029
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulsel mengambil langkah strategis untuk menghadapi Pemilu 2029. Salah satu upayanya ialah dengan mempersiapkan dana saksi lebih awal.
Senin, 10 Mar 2025 19:14

News
Sistem Pemilu Harus Mampu Ciptakan Pemerintahan Efektif
Sistem pemilu proporsional yang dijalankan telah teruji dalam perjalanan sejarah karena mampu menghasilkan badan perwakilan yang menampung keberagaman masyarakat di Indonesia.
Kamis, 19 Des 2024 09:10

Sulsel
Bawaslu Sulsel Ingatkan Pangawas Pemilu Bantaeng Jaga Netralitas dan Integritas
Komisioner Divisi Hukum dan Pendidikan Bawaslu Sulsel Andarias Duma mengingatkan kepada seluruh Pengawas Pemilu agar memiliki integritas
Minggu, 22 Sep 2024 15:07

Sulsel
Keterbukaan Akses dari Penyelenggara jadi Kunci Percepatan Informasi Pemilu ke Publik
KPU Sulsel kembali menggelar Cafe Demokrasi. Kegiatan ini melibatkan insan pers berlangsung di Cafe Mega Zone, Jalan Topaz, Makassar, pada Rabu (07/08/2024).
Rabu, 07 Agu 2024 15:31

Sulsel
Mudah Dimobilisasi, Hak Pilih ASN Usul Dihilangkan di Pilkada 2024
Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu menjadi persoalan berulang yang dibahas saat perhelatan politik digelar. Muncul usulan jika hak pilih dan memilih mereka dihilangkan, sama dengan TNI/Polri.
Selasa, 16 Jul 2024 16:32
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler