Sekda Takalar Diduga Kampanyekan Anak Jokowi, Bawaslu Turun Tangan
Senin, 15 Jan 2024 13:26

Sekkab Takalar, Muhammad Hasbi saat memberikan sambutan dalam acara Rembuk Guru. Foto: IST
TAKALAR - Beredar potongan video Sekretaris Daerah (Sekda) Takalar, Muhammad Hasbi diduga mengkampanyekan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dugaan kampanye pasangan nomor urut 2 itu disampaikan Hasbi dalam acara Rembuk Guru di Museum Daerah Balla Appaka Sulapa’, Kabupaten Takalar pada Rabu, 10 Januari 2024 lalu.
Dalam video berdurasi 1 menit itu, Hasbi awalnya menjelaskan bagaimana Pemkab kesulitan mencari anggaran untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Ini juga direalisasikan ke bawah ke daerah, setengah mati ini kita mencarikan dimana ini belanja untuk penggajian PPPKnya ini. Jadi syukur sekali ini Takalar pro kepada PPPK yang ada," kata Hasbi yang berdiri saat memberikan sambutan.
Hasbi melanjutkan, bagi mereka yang belum terangkat, diminta bersabar untuk menunggu tes CPNS. Menurutnya, Presiden Jokowi sudah berjanji bahwa bila Gibran menang Pilpres, maka penerimaan CPNS bakal dibuka hingga jutaan orang.
"Tapi yang belum terangkat, mohon maaf, tunggu pengangkatan CPNS. Pak Jokowi sudah janjikan, kalau anaknya menang, Insyaallah akan dilanjutkan pengangkatan CPNS jutaan, itu harus diapresiasi," ujar Hasbi.
"Pengangkatan CPNS kita butuh, guru-guru kita ini kurang. Tapi kita tidak mau, menambah beban APBD. Kita mau anggaran dari pusat bertambah untin penggajian PPPK," sambung Hasbi.
Komisioner Bawaslu Takalar, Zahlul Padil mengungkapkan pihaknya mulai turun tangan untuk menelusuri dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut.
"Ini belum, jadi laporan tidak ada, cuma inikan viral, makanya kami sekarang masih di kantor semua segera membentuk tim penelusuran. Jadi kita akan telusuri dulu sebelum jadi temuan," ungkap Zahlul.
Koordinator Devisi Hukum Pencegahan Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) ini melanjutkan, pihaknya belum menetapkan kasus ini sebagai temuan.
"Kita belum jadikan temuan, cuma kita akan telusuri siapa-siapa yang ada di dalam. Inikan video baru bukti petunjuk, makanya kita membutuhkan lagi bukti-bukti selanjutnya," paparnya.
"Makanya kami sementara mengumpulkan, membentuk tim penelusuran, mungkin dalam dua tiga hari kita ada perkembangan. Karena baru tadi malam didapat videonya," sambungnya.
Ketua Garda AMIN Takalar, Abdullah Hasan sangat menyesalkan seorang pejabat negara melakukan hal-hal tercela. Ia mengaku sudah melaporkan dugaan pelanggaran ini ke Bawaslu, secara pribadi.
"Ini tidak boleh dibiarkan, kami desak Bawaslu Kabupaten Takalar untuk segera memanggil pejabat tersebut untuk dimintai klarifikasi, saya sudah WhatsApp langsung Ketua Bawaslu Takalar Ibu Nelly dan beliau berjanji akan segera menindak lanjuti," bebernya.
"Ini adalah sebuah pelanggaran berat pemilu, kalo tidak ditindak lanjuti maka sama saja Bawaslu membiarkan Kabupaten Takalar ini tidak damai. Padahal selama ini sudah kondusif, jangan sampe gara-gara itu kemudian memancing amarah rakyat Takalar," tandasnya.
Pj Bupati Takalar, Setiawan Aswad yang dikonfirmasi belum memberikan jawaban. Pesan WhatsApp yang dikirimkan kepadanya belum direspon hingga berita ini diterbitkan.
Dugaan kampanye pasangan nomor urut 2 itu disampaikan Hasbi dalam acara Rembuk Guru di Museum Daerah Balla Appaka Sulapa’, Kabupaten Takalar pada Rabu, 10 Januari 2024 lalu.
Dalam video berdurasi 1 menit itu, Hasbi awalnya menjelaskan bagaimana Pemkab kesulitan mencari anggaran untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Ini juga direalisasikan ke bawah ke daerah, setengah mati ini kita mencarikan dimana ini belanja untuk penggajian PPPKnya ini. Jadi syukur sekali ini Takalar pro kepada PPPK yang ada," kata Hasbi yang berdiri saat memberikan sambutan.
Hasbi melanjutkan, bagi mereka yang belum terangkat, diminta bersabar untuk menunggu tes CPNS. Menurutnya, Presiden Jokowi sudah berjanji bahwa bila Gibran menang Pilpres, maka penerimaan CPNS bakal dibuka hingga jutaan orang.
"Tapi yang belum terangkat, mohon maaf, tunggu pengangkatan CPNS. Pak Jokowi sudah janjikan, kalau anaknya menang, Insyaallah akan dilanjutkan pengangkatan CPNS jutaan, itu harus diapresiasi," ujar Hasbi.
"Pengangkatan CPNS kita butuh, guru-guru kita ini kurang. Tapi kita tidak mau, menambah beban APBD. Kita mau anggaran dari pusat bertambah untin penggajian PPPK," sambung Hasbi.
Komisioner Bawaslu Takalar, Zahlul Padil mengungkapkan pihaknya mulai turun tangan untuk menelusuri dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut.
"Ini belum, jadi laporan tidak ada, cuma inikan viral, makanya kami sekarang masih di kantor semua segera membentuk tim penelusuran. Jadi kita akan telusuri dulu sebelum jadi temuan," ungkap Zahlul.
Koordinator Devisi Hukum Pencegahan Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) ini melanjutkan, pihaknya belum menetapkan kasus ini sebagai temuan.
"Kita belum jadikan temuan, cuma kita akan telusuri siapa-siapa yang ada di dalam. Inikan video baru bukti petunjuk, makanya kita membutuhkan lagi bukti-bukti selanjutnya," paparnya.
"Makanya kami sementara mengumpulkan, membentuk tim penelusuran, mungkin dalam dua tiga hari kita ada perkembangan. Karena baru tadi malam didapat videonya," sambungnya.
Ketua Garda AMIN Takalar, Abdullah Hasan sangat menyesalkan seorang pejabat negara melakukan hal-hal tercela. Ia mengaku sudah melaporkan dugaan pelanggaran ini ke Bawaslu, secara pribadi.
"Ini tidak boleh dibiarkan, kami desak Bawaslu Kabupaten Takalar untuk segera memanggil pejabat tersebut untuk dimintai klarifikasi, saya sudah WhatsApp langsung Ketua Bawaslu Takalar Ibu Nelly dan beliau berjanji akan segera menindak lanjuti," bebernya.
"Ini adalah sebuah pelanggaran berat pemilu, kalo tidak ditindak lanjuti maka sama saja Bawaslu membiarkan Kabupaten Takalar ini tidak damai. Padahal selama ini sudah kondusif, jangan sampe gara-gara itu kemudian memancing amarah rakyat Takalar," tandasnya.
Pj Bupati Takalar, Setiawan Aswad yang dikonfirmasi belum memberikan jawaban. Pesan WhatsApp yang dikirimkan kepadanya belum direspon hingga berita ini diterbitkan.
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
Dua Komisioner Bawaslu Palopo Terbukti Langgar Kode Etik, Disanksi Peringatan
Dua Komisioner Bawaslu Palopo terbukti melanggar etik. Keduanya ialah ketua Khaerana dan satu anggotanya, Widianto Hendra yang mendapat sanksi peringatan.
Rabu, 10 Sep 2025 16:42

Sulsel
Bawaslu Selayar Uji Petik, Temukan 12 Pemilih Meninggal di Desa Polebunging
Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan uji petik di Desa Polebunging, Kecamatan Bontomanai pada Rabu (03/09/2025).
Kamis, 04 Sep 2025 14:35

News
Bawaslu Bantaeng Komitmen Tingkatkan Kapastitas, Perkuat Kelembagaan Pengawas Pemilu
Bawaslu Bantaeng menggelar kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan pengawas pemilihan umum di Hotel Kirei pada Selasa (26/08/2025).
Selasa, 26 Agu 2025 18:00

Sulsel
Komisi II DPR RI dan Bawaslu Perkuat Kelembagaan Pengawas Pemilu di Tana Toraja
Komisi II DPR RI berkolaborasi dengan Bawaslu Sulsel dan Tana Toraja menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu dengan tema “Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan” di Grand Hotel Metro Permai, Kabupaten Tana Toraja pada Selasa (19/08/2025).
Selasa, 19 Agu 2025 12:28

Sulsel
Bawaslu Gowa Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu, Sepakat Perkuat Kelembagaan
Bawaslu Gowa menggelar kegiatan fasilitasi dan pembinaan penguatan kelembagaan pemilu di Hotel Four Point by Sheraton Makassar pada Jumat (08/08/2025).
Jum'at, 08 Agu 2025 11:54
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Golkar Makassar Rombak Struktur, Minta Pimpinan Kecamatan Konsolidasi Cepat
2

PPP Sulsel Rahasiakan Jagoannya di Muktamar, Klaim 40 Suara Solid ke Satu Caketum
3

Aset Pemkot Makassar 1,1 Ha di Antang Terancam Jatuh ke Pihak Lain
4

Struktur Hanura Sulsel Bak Indonesia Mini, 50 Pengurusnya dari Berbagai Kalangan
5

PT Vale - Pemkab Kolaka Sepakat Berdayakan Tenaga Kerja & Pengusaha Lokal
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Golkar Makassar Rombak Struktur, Minta Pimpinan Kecamatan Konsolidasi Cepat
2

PPP Sulsel Rahasiakan Jagoannya di Muktamar, Klaim 40 Suara Solid ke Satu Caketum
3

Aset Pemkot Makassar 1,1 Ha di Antang Terancam Jatuh ke Pihak Lain
4

Struktur Hanura Sulsel Bak Indonesia Mini, 50 Pengurusnya dari Berbagai Kalangan
5

PT Vale - Pemkab Kolaka Sepakat Berdayakan Tenaga Kerja & Pengusaha Lokal