Masih Optimis Lolos ke Parlemen, PPP Bersiap Masukkan Gugatan ke MK
Jum'at, 22 Mar 2024 04:00
Waketum DPP PPP, Amir Uskara bersama Ketua Bappilu, Sandiaga Uno. Foto: IST
MAKASSAR - PPP masih optimis lolos ke Parlemen. Meski pun perolehan partai Kakbah ini hanya 5.878.777 suara dari 84 daerah pemilihan atau 3,87%.
Data tersebut merupakan hasil rekapitulasi tingkat nasional yang ditetapkan oleh KPU pada Rabu (20/03/2024) lalu. Perolehan itu membuat PPP tidak cukup 4% Parliamentary Threshold (PT).
Wakil Ketua Umum DPP PPP, Amir Uskara masih yakin partainya masih bertahan di Senayan. Ada data internal partai yang menjadi pembanding, bahwa suara PPP di atas 4%.
"Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/03/2024).
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini menegaskan sampai saat ini, belum ada pengumuman resmi PPP tidak lolos PT. Ia menganggap kegiatan KPU RI kemarin hanya soal rekapitulasi Pemilu.
"Persoalan partai yang lolos siapa, caleg yang terpilih kan masih menunggu MK," ujarnya.
Amir mengaku, suara PPP di internalnya lebih dari itu. Makanya ia yakin partainya masih bisa lolos ke Parlemen.
"Tentu kalau kita di internal PPP, data kita sih lebih dari itu. Tetapi karena keputusannya masih seperti itu ya tentu akan melalui proses regulasi aturan yang ada dengan masuk ke MK," bebernya.
Amir menegaskan, partainya pun bersiap memasukkan gugatan ke MK. "Pastilah akan masuk di MK masa kita mau diam-diam," pungkasnya.
Ketua DPC PPP Gowa, Nursyam Amin menambahkan DPP akan memasukkan gugatan ke MK. Pihaknya sudah menerima informasi itu dari pusat.
"Semua bukti pendukung sudah ada di DKPP. InsyaAllah pada kesempatan pertama, kita akan mendorong ke MK," ungkap Nursyam saat dihubungi terpisah lewat telepon, kemarin.
Nursyam menekankan, suara PPP lebih dari 5,8 juta sesuai data yang direkap KPU. "Iya, suara kami tentu lebih dari itu. Informasinya semuanya ada di DPP," kuncinya.
Data tersebut merupakan hasil rekapitulasi tingkat nasional yang ditetapkan oleh KPU pada Rabu (20/03/2024) lalu. Perolehan itu membuat PPP tidak cukup 4% Parliamentary Threshold (PT).
Wakil Ketua Umum DPP PPP, Amir Uskara masih yakin partainya masih bertahan di Senayan. Ada data internal partai yang menjadi pembanding, bahwa suara PPP di atas 4%.
"Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/03/2024).
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini menegaskan sampai saat ini, belum ada pengumuman resmi PPP tidak lolos PT. Ia menganggap kegiatan KPU RI kemarin hanya soal rekapitulasi Pemilu.
"Persoalan partai yang lolos siapa, caleg yang terpilih kan masih menunggu MK," ujarnya.
Amir mengaku, suara PPP di internalnya lebih dari itu. Makanya ia yakin partainya masih bisa lolos ke Parlemen.
"Tentu kalau kita di internal PPP, data kita sih lebih dari itu. Tetapi karena keputusannya masih seperti itu ya tentu akan melalui proses regulasi aturan yang ada dengan masuk ke MK," bebernya.
Amir menegaskan, partainya pun bersiap memasukkan gugatan ke MK. "Pastilah akan masuk di MK masa kita mau diam-diam," pungkasnya.
Ketua DPC PPP Gowa, Nursyam Amin menambahkan DPP akan memasukkan gugatan ke MK. Pihaknya sudah menerima informasi itu dari pusat.
"Semua bukti pendukung sudah ada di DKPP. InsyaAllah pada kesempatan pertama, kita akan mendorong ke MK," ungkap Nursyam saat dihubungi terpisah lewat telepon, kemarin.
Nursyam menekankan, suara PPP lebih dari 5,8 juta sesuai data yang direkap KPU. "Iya, suara kami tentu lebih dari itu. Informasinya semuanya ada di DPP," kuncinya.
(UMI)
Berita Terkait
News
Skandal Korupsi Ketua KPU Pangkep: Momentum Evaluasi Moral dan Kelembagaan KAHMI Sulsel
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangkep kembali tercoreng dengan ditetapkannya Ketua KPU Pangkep, Anggota yang merupakan Divisi Hukum, beserta sekretarisnya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkep atas dugaan perilaku korupsi dana hibah Pilkada 2024 sebanyak Rp554 juta dari total anggaran dana hibah sebesar Rp26 miliar.
Sabtu, 06 Des 2025 12:25
Sulsel
KAHMI Sulsel Minta Ichlas Koperatif Hadapi Kasus Korupsi Dana Pilkada Pangkep 2024
MW KAHMI Sulsel akhirnya angkat suara menyikapi penetapan Ichlas, Presidium MD KAHMI Pangkep periode 2023–2028, sebagai salah satu tersangka dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkep pada 1 Desember 2025.
Rabu, 03 Des 2025 09:33
Sulsel
Dua Komisioner KPU Pangkep jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Pilkada 2024
Tiga pejabat KPU Pangkep resmi ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkep pada Senin (01/12/2025). Ketiganya terseret kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada Pangkep 2024.
Senin, 01 Des 2025 23:45
Sports
Buka Musprov Forki, Ketua KONI Sulsel Target Karate Tembus Level Internasional
Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulawesi Selatan, Darmawangsyah Muin resmi membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Sulawesi Selatan di Aula Cemara, Palantikang, Kabupaten Gowa, Kamis (27/11).
Kamis, 27 Nov 2025 14:40
News
Nilai Santri Menjadi Fondasi Integritas dalam Menjaga Suara Rakyat
Komisioner KPU Bantaeng, Aspar Ramli menyampaikan pesan inspiratif tentang pentingnya nilai-nilai santri dalam menjaga integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu.
Rabu, 22 Okt 2025 16:33
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Baru 20 Persen Calon Jemaah Haji Sulsel Lakukan Pelunasan
2
Usai Tahap Dua, Owner Skincare di Sidrap Langsung Ditahan
3
Kajari Luwu Timur Tegaskan Proyek Strategis Bisa Diproses Hukum
4
GRT Desak DPP PKB Pecat Kader yang Diduga Langgar Etik di Jeneponto
5
Lewat Tax Award 2025, Bapenda Makassar Dorong Kepatuhan Pajak Berkelanjutan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Baru 20 Persen Calon Jemaah Haji Sulsel Lakukan Pelunasan
2
Usai Tahap Dua, Owner Skincare di Sidrap Langsung Ditahan
3
Kajari Luwu Timur Tegaskan Proyek Strategis Bisa Diproses Hukum
4
GRT Desak DPP PKB Pecat Kader yang Diduga Langgar Etik di Jeneponto
5
Lewat Tax Award 2025, Bapenda Makassar Dorong Kepatuhan Pajak Berkelanjutan