Dinilai Rugikan Petani Rumput, Legislator PKS Soroti Penimbunan Jeti di Bantaeng
Jum'at, 17 Mei 2024 13:19
Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng, Abd Rahman Tompo. Foto: Ikbal Nur
BANTAENG - Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng, Abd Rahman Tompo soroti PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia yang bertempat di Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, lantaran aktivitas penimbunan jeti dinilai merugikan petani rumput laut.
Diketahui, bahwa PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia ini merupakan perusahaan besar yang ada di Kabupaten Bantaeng, sekaligus perusahaan besar di bagian selatan.
Abd Rahman Tompo selaku Anggota DPRD Bantaeng dari Fraksi PKS mengatakan bahwa, adanya penimbunan jeti di sektor perusahaan tersebut, berdampak kepada masyarakat petani rumput laut.
"Harusnya perusahaan ini menguji lab dulu sebelum penimbunan jeti, supaya tidak berdampak kepada masyarakat, karena sebagian petani rumput laut ini sudah gagal panen akibat penimbunan itu," ujarn saat ditemui di depan Kantor DPRD Bantaeng. Rabu, (15/05/2024).
Tak hanya itu, ia juga meminta kepada pihak perusahaan untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat, agar tidak menimbulkan kerugian terhadap petani rumput laut.
Perlu diketahui bahwa pentingnya perusahaan itu bersosialisasi dengan masyarakat, agar langkahnya bagus untuk petani rumput laut. "Kita ini di DPRD sebagai perwakilan masyarakat berharap tidak ada kerugian bagi masyarakat," pungkasnya.
Sementara, Yusuf yang juga Anggota DPRD dari Fraksi Nasdem mengatakan bahwa mengenai penimbunan jeti itu sudah ada aturannya dari perusahaan tersebut.
"Terkait penimbunan jeti, ada memang dipersyaratkan dan itu sudah menjadi aturan bahwa setiap jety harus punya terminal pelabuhan. Ada regulasi yang mengatur itu. Dia paparkan semua. Dokumennya sudah lengkap," ujar Yusuf di ruangan Kantor DPRD Bantaeng, Kamis (16/05/2024).
Bahkan dia juga mengungkapkan jika penimbunan jeti itu tidak menjadi problem. Apalagi sudah di paparkan untuk kolaborasi dengan masyarakat dalam pengelolaan lahan rumput laut.
"Saya sudah hubungi pihak masyarakat dan masyarakat juga mengiyakan. Dia yang modali masyarakat untuk pengelolaan pertanian rumput laut," tutupnya.
Diketahui, bahwa PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia ini merupakan perusahaan besar yang ada di Kabupaten Bantaeng, sekaligus perusahaan besar di bagian selatan.
Abd Rahman Tompo selaku Anggota DPRD Bantaeng dari Fraksi PKS mengatakan bahwa, adanya penimbunan jeti di sektor perusahaan tersebut, berdampak kepada masyarakat petani rumput laut.
"Harusnya perusahaan ini menguji lab dulu sebelum penimbunan jeti, supaya tidak berdampak kepada masyarakat, karena sebagian petani rumput laut ini sudah gagal panen akibat penimbunan itu," ujarn saat ditemui di depan Kantor DPRD Bantaeng. Rabu, (15/05/2024).
Tak hanya itu, ia juga meminta kepada pihak perusahaan untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat, agar tidak menimbulkan kerugian terhadap petani rumput laut.
Perlu diketahui bahwa pentingnya perusahaan itu bersosialisasi dengan masyarakat, agar langkahnya bagus untuk petani rumput laut. "Kita ini di DPRD sebagai perwakilan masyarakat berharap tidak ada kerugian bagi masyarakat," pungkasnya.
Sementara, Yusuf yang juga Anggota DPRD dari Fraksi Nasdem mengatakan bahwa mengenai penimbunan jeti itu sudah ada aturannya dari perusahaan tersebut.
"Terkait penimbunan jeti, ada memang dipersyaratkan dan itu sudah menjadi aturan bahwa setiap jety harus punya terminal pelabuhan. Ada regulasi yang mengatur itu. Dia paparkan semua. Dokumennya sudah lengkap," ujar Yusuf di ruangan Kantor DPRD Bantaeng, Kamis (16/05/2024).
Bahkan dia juga mengungkapkan jika penimbunan jeti itu tidak menjadi problem. Apalagi sudah di paparkan untuk kolaborasi dengan masyarakat dalam pengelolaan lahan rumput laut.
"Saya sudah hubungi pihak masyarakat dan masyarakat juga mengiyakan. Dia yang modali masyarakat untuk pengelolaan pertanian rumput laut," tutupnya.
(GUS)
Berita Terkait
Sulsel
Ranperda Perseroda Dukung Pengembangan Potensi Ekonomi Bantaeng
DPRD Kabupaten Bantaeng menggelar rapat paripurna penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026, Senin (19/10/2026).
Selasa, 20 Okt 2026 17:43
Sulsel
Bupati Serahkan Tiga Ranperda untuk Dibahas DPRD Bantaeng
Bupati Bantaeng Muh. Fathul Fauzy Nurdin menyerahkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bantaeng, Selasa (15/9/2026).
Selasa, 15 Sep 2026 22:47
Sulsel
DPRD Bantaeng Setujui Perubahan KUA-PPAS APBD 2026
DPRD Bantaeng dan Pemerintah Kabupaten Bantaeng menyepakati perubahan KUA dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Sabtu, 29 Agu 2026 20:40
Sulsel
Pemkab dan DPRD Bantaeng Sepakati KUA-PPAS 2027
Pemerintah Kabupaten Bantaeng bersama DPRD Kabupaten Bantaeng menyepakati Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Rabu, 12 Agu 2026 22:01
Sulsel
DPRD dan Pemkab Bantaeng Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025
DPRD Kabupaten Bantaeng bersama Pemerintah Kabupaten Bantaeng menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Perda.
Selasa, 28 Jul 2026 07:25
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kalla Toyota Cetak Rekor, Penjualan Mobil Baru dan Bekas Melonjak
2
Ahsan Dzaky Antar Makassar Raih Emas Panahan di Porprov Sulsel
3
Rayakan HKN di Tompobulu, Pemkab Maros Pastikan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
4
Komisi III DPR Minta Akses Masmindo Dijamin, Klaim Lahan Rante Balla Diverifikasi
5
Imigrasi Makassar Hadirkan SIPAKATAU KAISAR untuk Pengaduan Digital
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kalla Toyota Cetak Rekor, Penjualan Mobil Baru dan Bekas Melonjak
2
Ahsan Dzaky Antar Makassar Raih Emas Panahan di Porprov Sulsel
3
Rayakan HKN di Tompobulu, Pemkab Maros Pastikan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
4
Komisi III DPR Minta Akses Masmindo Dijamin, Klaim Lahan Rante Balla Diverifikasi
5
Imigrasi Makassar Hadirkan SIPAKATAU KAISAR untuk Pengaduan Digital