DPRD Sulsel Titip Prof Zudan Jaga Netralitas ASN Jelang Pilkada 2024

MAKASSAR - Pj Gubernur Sulsel, Zudan Arif Fakrulloh diminta untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Apalagi sejumlah ASN saat ini menjabat sebagai Pj bupati dan wali kota.

Permintaan itu disampaikan kepada Prof Zudan saat melakukan silaturahmi dengan DPRD Sulsel pada Selasa (05/21/2024) kemarin. Para legislator meminta agar Pj Gubernur yang baru ini bisa menjaga situasi politik jelang Pilkada.

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni'matullah berpesan agar Prof Zudan bisa menurunkan tensi politik yang sedang tinggi saat ini. Ia juga menyampaikan pentingnya menyiapkan pondasi yang kuat untuk bagi gubernur definitif yang akan datang.

"Kemudian kalau saya mau menitip, kondisi ekonomi kita berkontraksi dalam dua triwulan ini, di sisi lain politik kita berkontraksi sangat panas. Saya kira dua hal itu saja dulu Pak Gub yang secara serius, turunkan dulu tensi politik yang terlalu tinggi apalagi di Pilkada Serentak," kata Ulla sapaannya.

"Jadi saya kira kalau Pak Gub bisa menurunkan tensi itu membuat wajah pemerintahan dan politik kita lebih tenang, lebih sejuk saya kira itu sudah keberhasilan luar biasa," sambung Ketua DPD Demokrat Sulsel ini.

Baca Juga: Pakai Simbol Hati, Baliho Rudal Sayang Makassar Bertebaran di Jalan

Wakil Ketua DPRD Sulsel lainnya, Syaharuddin Alrif menyambung permintaan Ulla. Ia mengaku sudah mengalami sendiri naiknya tensi politik di Pilkada karena ketidaknetralan ASN.

"Soal Pilkada dan Pilgub. Saya berharap pak gubernur dan seluruh aparatur sipil negara Sulawesi Selatan itu harus netral dan terutama Pj Pj Bupati, Pj Pj Sekda, jangan ada manuver di politik" ujar Syahar.

Sekretaris DPW NasDem Sulsel ini mengaku sudah merasakan langsung indikasi ketidaknetralan ASN di Pilkada Sidrap. Dia menyebut pejabat ASN di Sidrap melarang camat berkomunikasi dengan bakal calon.

"Sekarang sudah ada indikasi Pj melarang camat berkomunikasi dengan para (bakal) calon, sampai saya juga masuk ke Masjid Agung Sidrap saja dilarang sama Pj Bupati dan Pj Sekda, termasuk Pejabat di situ. Masuk di masjid pun, ada undangannya dari BKPRMI tapi dilarang," jelas Syahar.

Baca Juga: Demokrat Sulsel Bakal Uji 122 Bakal Cakada untuk Pilkada 2024

Sementara itu, Zudan Arif menyampaikan komitmennya akan menjaga netralitas ASN. Sebagai Ketua Umum Korpri, dia mengajak seluruh ASN untuk netral di Pilkada.

"Sebagai ketua umum Korpri, saya membawahi 4,4 juta ASN saya mengajak para ASN, terutama profesional, profesional itu bergerak tetap dalam profesinya, profesi ASN itu untuk melayani, menyelesaikan masalah. Kedua netral, netral itu dia tidak memihak dan bekerja tegak lurus dengan negara," jelasnya.