Pembangunan MNP Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Ketenagakerjaan
Tim Sindomakassar
Rabu, 09 Okt 2024 13:06
Pembangunan Makassar New Port (MNP) yang diinisiasi PT Pelindo merupakan langkah signifikan dalam meningkatkan infrastruktur pelabuhan di Indonesia, terutama di wilayah timur. Foto/Dok Pelindo
MAKASSAR - Pembangunan Makassar New Port (MNP) yang diinisiasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) merupakan langkah signifikan dalam meningkatkan infrastruktur pelabuhan di Indonesia, terutama di wilayah timur. Proyek ini bertujuan memperkuat posisi Makassar sebagai pusat logistik dan perdagangan yang strategis, serta mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.
Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Abdul Azis, menjelaskan Makassar New Port, atau TPK New Makassar, dirancang untuk memiliki kapasitas pelayanan kontainer yang lebih besar dibandingkan pelabuhan sebelumnya, dengan fasilitas yang lebih modern.
Pembangunan ini mencakup dermaga yang lebih panjang, area penyimpanan yang luas, dan sistem teknologi informasi canggih untuk meningkatkan efisiensi operasional. “Dengan adanya fasilitas yang lebih baik, waktu dan biaya pengiriman diharapkan dapat berkurang secara signifikan, dan tentunya juga dapat memberikan keuntungan bagi para pelaku bisnis,” kata Abdul Azis.
Selain manfaat ekonomis, proyek ini juga berpotensi menyerap tenaga kerja, memberikan peluang bagi masyarakat setempat untuk terlibat dalam sektor logistik dan industri terkait. Dengan meningkatkan konektivitas antar pulau dan negara, Makassar New Port akan memperkuat hubungan perdagangan dan membuka akses ke pasar yang lebih luas.
Pembangunan Makassar New Port sejalan dengan visi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan memperkuat infrastruktur pelabuhan, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan daya saing di tingkat internasional dan mempercepat distribusi barang ke berbagai daerah.
"Secara keseluruhan, Makassar New Port bukan hanya sekadar proyek infrastruktur, tetapi juga sebuah investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih cerah bagi ekonomi Indonesia dengan potensi besar untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat,” terang dia.
Sebelumnya, pada Senin (7 Oktober 2024), sekelompok mahasiswa dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan dan Barat (Badko HMI Sulselbar) melakukan unjuk rasa di jalan masuk MNP, yang merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN).
Menyikapi aksi demo tersebut, Rosfajrin Latuconsina selaku Manager Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) Pelindo Regional 4, menyampaikan proses pembangunan Makassar New Port dimulai sejak Juni 2015. Megaproyek itu dimulai setelah mendapatkan kelayakan lingkungan hidup melalui dokumen Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, sesuai SK Nomor 177 Tahun 2010.
Dia menjelaskan Pelindo telah memulai proses perizinan pembangunan MNP sejak 2010, dengan penyusunan dokumen Amdal dari 2008 hingga 2010 dan terakhir di-addendum pada 2020.
Mengenai Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang dipertanyakan para pendemo, Rosfajrin mengklarifikasi pada saat pengurusan Amdal, kesesuaian tata ruang laut merujuk pada Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“PKKPRL yang dipermasalahkan para pendemo baru menjadi syarat dalam penyusunan Amdal berdasarkan peraturan turunan Undang-undang Cipta Karya Nomor 11 Tahun 2021. Sedangkan pembangunan MNP sudah dimulai sejak Juni 2015, dan pada saat itu Pelindo sudah mengantongi izin Amdal yang dikeluarkan pada 2010 lalu,” tukasnya.
Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Abdul Azis, menjelaskan Makassar New Port, atau TPK New Makassar, dirancang untuk memiliki kapasitas pelayanan kontainer yang lebih besar dibandingkan pelabuhan sebelumnya, dengan fasilitas yang lebih modern.
Pembangunan ini mencakup dermaga yang lebih panjang, area penyimpanan yang luas, dan sistem teknologi informasi canggih untuk meningkatkan efisiensi operasional. “Dengan adanya fasilitas yang lebih baik, waktu dan biaya pengiriman diharapkan dapat berkurang secara signifikan, dan tentunya juga dapat memberikan keuntungan bagi para pelaku bisnis,” kata Abdul Azis.
Selain manfaat ekonomis, proyek ini juga berpotensi menyerap tenaga kerja, memberikan peluang bagi masyarakat setempat untuk terlibat dalam sektor logistik dan industri terkait. Dengan meningkatkan konektivitas antar pulau dan negara, Makassar New Port akan memperkuat hubungan perdagangan dan membuka akses ke pasar yang lebih luas.
Pembangunan Makassar New Port sejalan dengan visi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan memperkuat infrastruktur pelabuhan, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan daya saing di tingkat internasional dan mempercepat distribusi barang ke berbagai daerah.
"Secara keseluruhan, Makassar New Port bukan hanya sekadar proyek infrastruktur, tetapi juga sebuah investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih cerah bagi ekonomi Indonesia dengan potensi besar untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat,” terang dia.
Sebelumnya, pada Senin (7 Oktober 2024), sekelompok mahasiswa dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan dan Barat (Badko HMI Sulselbar) melakukan unjuk rasa di jalan masuk MNP, yang merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN).
Menyikapi aksi demo tersebut, Rosfajrin Latuconsina selaku Manager Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) Pelindo Regional 4, menyampaikan proses pembangunan Makassar New Port dimulai sejak Juni 2015. Megaproyek itu dimulai setelah mendapatkan kelayakan lingkungan hidup melalui dokumen Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, sesuai SK Nomor 177 Tahun 2010.
Dia menjelaskan Pelindo telah memulai proses perizinan pembangunan MNP sejak 2010, dengan penyusunan dokumen Amdal dari 2008 hingga 2010 dan terakhir di-addendum pada 2020.
Mengenai Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang dipertanyakan para pendemo, Rosfajrin mengklarifikasi pada saat pengurusan Amdal, kesesuaian tata ruang laut merujuk pada Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“PKKPRL yang dipermasalahkan para pendemo baru menjadi syarat dalam penyusunan Amdal berdasarkan peraturan turunan Undang-undang Cipta Karya Nomor 11 Tahun 2021. Sedangkan pembangunan MNP sudah dimulai sejak Juni 2015, dan pada saat itu Pelindo sudah mengantongi izin Amdal yang dikeluarkan pada 2010 lalu,” tukasnya.
(TRI)
Berita Terkait
News
KBA Keputih Tegal Timur: Membangkitkan Ekonomi Lewat Penghijauan di Eks TPA
Kampung Berseri Astra (KBA) Keputih Tegal Timur, Surabaya, menjadi contoh nyata keberhasilan penghijauan.
Jum'at, 01 Nov 2024 20:58
Ekbis
Kinerja Solid IPCM: Pendapatan Naik 10,31% jadi Rp946,62 Miliar
Dalam laporan keuangan 9M-2024, IPCM mencatat kinerja solid yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Total pendapatan hampir Rp1 triliun.
Rabu, 30 Okt 2024 20:36
News
Dukung Pemerintah Daerah, Pelindo Regional 4 Raih Initiative Award 2024
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 berhasil meraih Initiative Award Kategori Mitra Daerah dari Human Initiative dalam “Initiative Forum 2024” yang berlangsung di Jakarta.
Selasa, 29 Okt 2024 18:43
Makassar City
Bunga Bougenville Hiasi Pelabuhan Makassar: Langkah Pelindo untuk Lingkungan
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 bersama Persatuan Istri Pegawai (PIP) Pelindo Regional 4 berpartisipasi dalam program penanaman bunga Bougenville di area Pelabuhan Makassar.
Senin, 28 Okt 2024 17:07
Makassar City
Pelindo Group Serahkan Akses Jalan untuk Warga Buloa
Pelindo Group wilayah kerja Makassar telah menyerahkan akses jalan kepada warga Kelurahan Buloa sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Senin, 21 Okt 2024 14:24
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Survei Terbaru Pilwalkot Palopo: Trisal-Ome 34,3%, FKJ-Nur 23,2%, Rahmat-ATK 19,7%
2
AIA Instruksikan DPC dan Anggota DPRD Gerindra se-Sulsel Menangkan Andi Seto di Pilwalkot
3
1.000 Karyawan FIFGROUP Wilayah Sulseltram Ikuti Employee Day di Malino
4
Sejumlah Desa Mendadak Dapat Anggaran Tambahan, Tim Hukum Uji-Sah Minta Bawaslu Waspada
5
Dua Kelompok Warga di Jeneponto Bentrok di Lokasi Tambang Ilegal
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Survei Terbaru Pilwalkot Palopo: Trisal-Ome 34,3%, FKJ-Nur 23,2%, Rahmat-ATK 19,7%
2
AIA Instruksikan DPC dan Anggota DPRD Gerindra se-Sulsel Menangkan Andi Seto di Pilwalkot
3
1.000 Karyawan FIFGROUP Wilayah Sulseltram Ikuti Employee Day di Malino
4
Sejumlah Desa Mendadak Dapat Anggaran Tambahan, Tim Hukum Uji-Sah Minta Bawaslu Waspada
5
Dua Kelompok Warga di Jeneponto Bentrok di Lokasi Tambang Ilegal