TPAKD Sulbar Dorong Pertumbuhan Ekonomi-Kebut Literasi & Inklusi Keuangan

MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Se-Sulawesi Barat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mempercepat inklusi dan literasi keuangan di provinsi ini. Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulawesi Barat.

Hadir dalam acara ini adalah Forkopimda Provinsi Sulawesi Barat, sejumlah OPD Pemprov Sulbar, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, serta Ketua dan Sekretariat TPAKD Kabupaten se-Sulawesi Barat. Selain itu, para pelaku usaha sektor keuangan di Sulawesi Barat juga turut berpartisipasi.

Dalam sambutannya, Ketua OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, mengungkapkan bahwa transformasi ekonomi yang termaktub dalam RPJPN 2025–2045 memprioritaskan inklusi keuangan sebagai salah satu indikator utama. Dengan fokus pada inklusi keuangan, diharapkan dapat tercapai target inklusi keuangan sebesar 98% pada tahun 2045.

"TPAKD merupakan wujud nyata dari komitmen sinergi Pemerintah Daerah, Otoritas, dan Pelaku Usaha Sektor Keuangan terhadap implementasi program Asta Cita," ujar Muchlasin.

Untuk tahun 2025, TPAKD Sulawesi Barat fokus pada lima program utama:
• Pengembangan Ekonomi Daerah melalui sektor prioritas seperti komoditi unggulan kakao.
• Fasilitasi Akses Keuangan untuk UMKM, termasuk pelatihan dan pendampingan dalam optimalisasi KUR.
• Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan melalui program LAYARKU dan edukasi menyeluruh ke masyarakat.
• Mendorong Budaya Menabung lewat program "Satu Rekening Satu Pelajar" (Kejar/OSOA).
• Percepatan Akses Keuangan Digital melalui QRIS.

Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga, dalam pembukaan acara, berharap TPAKD dapat menjadi solusi bagi petani, pelaku usaha, dan UMKM, terutama di tengah keterbatasan anggaran.

"Sinergi antara pertanian, perdagangan, dan jasa keuangan sebagai ekosistem yang saling menguatkan—di mana sektor pertanian menyediakan komoditas unggulan, sektor perdagangan menjamin distribusinya, dan sektor keuangan memberikan akses permodalan. Pendekatan ini diperkuat dengan skema pembiayaan, kepastian pasar, dan pendampingan teknis untuk mendorong produktivitas dan kemandirian ekonomi Sulawesi Barat," jelas dia.

Akses keuangan adalah hak dasar bagi masyarakat dan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, TPAKD memiliki peran strategis dalam mempercepat literasi dan inklusi keuangan, yang diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong seluruh unsur TPAKD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memperkuat kelembagaan, mengakselerasi sinergi lintas program, serta memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk keberlanjutan program perluasan akses keuangan.