MDA Audiensi Pemkab-Forkopimda Luwu: Dukung Kepastian Hukum & Percepatan Investasi

BELOPA - PT Masmindo Dwi Area (MDA) menginisiasi audiensi bersama Bupati Luwu dan jajaran Forkopimda guna membahas permohonan perlindungan hukum terhadap kegiatan investasi di wilayah Kabupaten Luwu.

Pertemuan berlangsung di Belopa dan dihadiri oleh Bupati Luwu Patahudding, Wakil Bupati Muh. Dhevy Bijak Pawindu, Ketua Satgas Percepatan Investasi, Ketua Pokja Percepatan dan Kolaborasi Investasi, Ketua DPRD Luwu, Kepala Kejaksaan Negeri Luwu, Kapolres Luwu, Dandim 1403/Palopo, perwakilan ATR/BPN Luwu, Camat Latimojong, Camat Bajo Barat, serta jajaran manajemen MDA.

Dalam forum tersebut, MDA melaporkan bahwa sepanjang Agustus 2025 terjadi setidaknya 16 aksi pemalangan jalan di akses menuju lokasi operasional mereka. Aksi-aksi ini berdampak pada mobilisasi dan kegiatan operasional perusahaan.

MDA menjelaskan bahwa pemalangan dipicu oleh persoalan penerimaan tenaga kerja dan kesempatan berusaha. Perusahaan memahami kebutuhan masyarakat untuk bekerja, namun terdapat ketimpangan antara jumlah lowongan yang tersedia dan jumlah pencari kerja.

Bupati Luwu Patahudding menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung investasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Termasuk mendorong semua pihak untuk menjaga iklim investasi.

Ia juga meminta agar proses rekrutmen tenaga kerja dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi. Selain itu, ia menekankan pentingnya pendataan tenaga kerja di desa-desa agar kebutuhan di masa depan dapat dipetakan secara akurat dan adil.

Direktur MDA, Erlangga Gaffar, menyampaikan bahwa perusahaan selalu mengutamakan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik, dengan melibatkan aparat pemerintah dan penegak hukum untuk membuka kembali akses yang terblokade.


MDA juga telah menyusun peta sebaran karyawan Awak Mas Project dan menginstruksikan seluruh kontraktor serta subkontraktor untuk menjalankan proses rekrutmen melalui satu pintu sesuai prosedur yang disepakati bersama POKJA.

Ketua DPRD Luwu dalam audiensi tersebut menyuarakan pentingnya transparansi dalam rekrutmen dan menyatakan kesiapannya untuk menjadi fasilitator. Kepala Kejaksaan Negeri Luwu menyoroti pentingnya asas kepastian dan keadilan dengan keterlibatan Disnakertrans dan POKJA.

Sementara itu, Kapolres Luwu menyatakan komitmennya menjaga keamanan dan menegakkan hukum secara adil, dan Dandim 1403/Palopo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat, perusahaan, dan masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Sebagai hasil dari pertemuan tersebut, Pemkab Luwu bersama Forkopimda dan manajemen MDA menyepakati sejumlah rekomendasi sebagai langkah bersama dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan investasi:
• Rencana kebutuhan tenaga kerja hingga 2025 akan disampaikan secara transparan kepada Satgas dan Pokja.
• Upaya mediasi dan pendekatan kekeluargaan diutamakan untuk membuka pemalangan. Namun, tindakan hukum akan diambil jika provokasi terus terjadi.
• Pokja akan menjadi juru bicara utama, didukung oleh satuan kerja terkait dari masing-masing unsur Forkopimda untuk proses mediasi.
• Safari dan penyuluhan hukum akan dilaksanakan di setiap desa yang berada di jalur logistik pertambangan.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan iklim investasi di Kabupaten Luwu semakin kondusif, penyerapan tenaga kerja lebih merata, serta proyek Awak Mas dapat berjalan secara berkelanjutan.