OJK Dorong Kemandirian Finansial Pekerja Migran Lewat Buku Saku Literasi Keuangan

Selasa, 11 Nov 2025 08:40
OJK Dorong Kemandirian Finansial Pekerja Migran Lewat Buku Saku Literasi Keuangan
Kolaborasi OJK, KP2MI dan BI meluncurkan Buku Saku Literasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia bertema “PMI Cerdas Finansial, Menuju Indonesia Maju".
Comment
Share
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan nasional, khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), salah satu segmen prioritas dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025. Upaya ini diwujudkan melalui peluncuran Buku Saku Literasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia bertema “PMI Cerdas Finansial, Menuju Indonesia Maju.”

Peluncuran buku ini merupakan hasil kolaborasi antara OJK, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dan Bank Indonesia (BI). Buku tersebut menjadi panduan praktis bagi para PMI dan keluarganya untuk mengelola keuangan secara bijak, aman, dan berkelanjutan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam sambutannya menegaskan bahwa pekerja migran Indonesia adalah pahlawan devisa yang berkontribusi besar bagi perekonomian nasional.

“Kita memilih hari yang sakral ini, Hari Pahlawan 10 November, karena mas, mbak semua adalah para pahlawan devisa di negara kita. Para pekerja migran meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan harapan hidup bagi keluarga dan masyarakat, baik di daerah asal maupun di negara tempat bekerja,” ujar Friderica.

Friderica juga menyoroti besarnya potensi ekonomi dari para pekerja migran. Berdasarkan data KP2MI dan Bank Indonesia, nilai remitansi yang dikirimkan ke Indonesia pada 2024 mencapai Rp251–263 triliun, setara dengan sekitar 1 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Jumlah tersebut berasal dari lebih dari 3,9 juta PMI, dengan rata-rata kiriman sebesar Rp64 juta per tahun atau Rp5,3 juta per bulan per pekerja.

“Kalau kita melihat arus remitansi pekerja migran yang mencapai lebih dari Rp250 triliun per tahun, ini membuka peluang besar bagi industri jasa keuangan nasional. Artinya, seluruh pelaku industri—baik perbankan, pegadaian, asuransi, maupun lembaga keuangan mikro—punya tanggung jawab besar untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Bagaimana mas-mbak semua yang mau berangkat harus kita bekali, agar tahu cara mengirim uang ke rumah, mengelola keuangan dengan baik, dan seterusnya,” jelasnya.

Ia menegaskan, peluncuran buku saku ini merupakan langkah konkret untuk melindungi PMI dari risiko keuangan sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola pendapatan.“PMI yang cerdas finansial, khususnya di era digital, akan meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarga, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi sektor keuangan,” ujar Friderica.

Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI, Mukhtarudin, menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas lembaga dalam peluncuran buku tersebut.

“Kegiatan hari ini merupakan kolaborasi sinergitas KP2MI dengan seluruh stakeholder, termasuk OJK, BI, dan pelaku usaha. Buku saku ini menjadi panduan bagi para pekerja migran agar lebih bijak menggunakan keuangannya,” ujar Mukhtarudin.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga data pribadi dan menghindari penipuan yang menyasar PMI. “Data diri dan rekening jangan sembarangan dikasihkan. Banyak kasus PMI rekeningnya digunakan untuk menipu bahkan melanggar hukum. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini penting untuk memberikan pemahaman agar PMI lebih bijak mengelola keuangannya,” tegasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, Kepala Departemen Survailans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia Anton Daryono, serta perwakilan pelaku usaha jasa keuangan dan para PMI.

Melalui peluncuran buku ini, OJK, KP2MI, dan Bank Indonesia berkomitmen memperluas jangkauan edukasi keuangan hingga ke daerah-daerah kantong PMI seperti Jawa Barat, NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, dan Bali. Program ini juga akan diintegrasikan dengan kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) agar setiap calon PMI memiliki bekal literasi keuangan sejak dini.

OJK menegaskan bahwa pemberdayaan PMI bukan hanya tentang perlindungan, tetapi juga tentang kemandirian finansial untuk membangun masa depan yang lebih sejahtera.
(TRI)
Berita Terkait
Berita Terbaru