OJK Resmikan Kantor Baru di Papua Barat & Papua Barat Daya

MANOKWARI - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat dalam upaya memperkuat literasi keuangan, mendorong pembiayaan UMKM dan sektor produktif daerah, serta meningkatkan pelindungan konsumen. Komitmen ini ditandai dengan peresmian Kantor OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya di Manokwari pada Jumat kemarin.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya menekankan peran penting kantor daerah. “OJK di daerah bukan sekadar perpanjangan tangan dari pusat, tetapi ujung tombak yang mengeksekusi kebijakan dan memastikan inklusi keuangan benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Mahendra.

Ia menambahkan bahwa kehadiran kantor baru di Manokwari diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan di wilayah Indonesia Timur.

Dengan beroperasinya kantor ini, OJK menargetkan pengawasan dan pengembangan sektor jasa keuangan di Papua Barat dan Papua Barat Daya dapat semakin optimal. Langkah ini diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan di kedua provinsi tersebut.

Gubernur Papua Barat Daya Dominggus menyampaikan apresiasinya terhadap kehadiran OJK. Ia meyakini OJK dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat dan masyarakat Papua Barat kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada OJK yang menunjukkan komitmen nyata untuk mendorong perkembangan perekonomian dan menjaga stabilitas system keuangan di Papua Barat,” ujar Dominggus.

Peresmian tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Anggota DPD RI Provinsi Papua Barat Pdt. Mamberob Yosephus Rumakiek, Forkopimda, serta pimpinan industri jasa keuangan di wilayah Papua Barat.

Kantor OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dipimpin oleh Budi Rahman selaku Kepala OJK, dengan cakupan pengawasan dan pengembangan sektor jasa keuangan di satu kota dan 12 kabupaten: Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Fakfak, Maybrat, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, dan Tambrauw.

Hingga November 2025, wilayah ini tercatat memiliki 178 kantor cabang bank umum konvensional dan 6 bank perekonomian rakyat. Selain itu, terdapat 74 jaringan kantor lembaga jasa keuangan nonbank, terdiri dari 18 jaringan sektor pasar modal serta 56 jaringan sektor perasuransian, pergadaian, dan Permodalan Nasional Madani.