Harga Cabai Naik, TPID Sulsel Gelar Gerakan Pangan Murah di Makassar

MAKASSAR - Harga cabai yang masih berada di atas harga acuan menjadi perhatian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Selatan. Untuk membantu masyarakat mendapatkan pangan dengan harga terjangkau sekaligus menjaga daya beli, TPID Sulsel menghadirkan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kota Makassar, Rabu (30/9/2026).

Kegiatan yang digelar di Halaman Kantor Camat Tallo tersebut tidak hanya menghadirkan pangan murah, tetapi juga dirangkaikan dengan edukasi QRIS dan hilirisasi komoditas cabai. Langkah ini menjadi bagian dari sinergi pemerintah daerah dan Bank Indonesia dalam merespons perkembangan harga pangan sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi daerah.

GPM dibuka oleh Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Muh. Ilyas. Hadir pula Camat Tallo Andi Husni dan Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Oki Hermawan.

Pelaksanaan GPM diarahkan pada prinsip 4T, yakni tepat lokasi, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat komoditas. Prinsip tersebut diterapkan terutama untuk komoditas pangan yang mengalami tekanan harga sehingga intervensi dapat dilakukan secara lebih terarah.

Cabai menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian dalam GPM kali ini. Berdasarkan perkembangan harga per 25 September 2026, harga cabai rawit merah di Kota Makassar tercatat Rp71.250 per kilogram. Angka tersebut berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen yang berada pada kisaran Rp40.000–Rp57.000 per kilogram.

Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pelaksanaan intervensi melalui GPM. Sebanyak 250 paket tebus murah cabai disiapkan dengan harga Rp17.500 per paket.

Setiap paket berisi cabai merah 200 gram, cabai rawit 200 gram, dan cabai keriting 200 gram. Pembelian menggunakan QRIS sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh komoditas dengan harga lebih terjangkau, tetapi juga mendapatkan pengalaman bertransaksi secara non-tunai.

Selain cabai, masyarakat dapat memperoleh sejumlah kebutuhan pangan lainnya, seperti beras, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, gula pasir, daging ayam, daging sapi, telur ayam ras, tepung terigu, sayuran, buah segar, hingga berbagai produk olahan.

Kehadiran beragam komoditas tersebut diharapkan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari sekaligus menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Rizki E Wimanda, menekankan pengendalian inflasi merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas nilai Rupiah, termasuk kestabilan harga barang dan jasa.

"Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan pemerintah melalui forum TPIP/TPID untuk merespons dinamika harga dan menjaga stabilitas perekonomian daerah," ujar dia.

Rangkaian GPM juga dimanfaatkan untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai QRIS sebagai sarana pembayaran digital. Edukasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan awareness terhadap transaksi yang mudah, cepat, dan efisien.

Penggunaan QRIS dalam transaksi GPM sekaligus menunjukkan penerapan digitalisasi pembayaran dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, termasuk ketika masyarakat memenuhi kebutuhan pangan.

Di sisi lain, stabilisasi harga cabai tidak hanya membutuhkan intervensi dari sisi konsumsi, tetapi juga perlu diikuti pengembangan nilai tambah komoditas. Karena itu, kegiatan tersebut turut menghadirkan edukasi hilirisasi cabai serta showcasing produk olahan cabai dari UMKM binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.

Melalui pengolahan menjadi produk bernilai tambah, cabai memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk dengan pasar yang lebih luas dan umur simpan lebih panjang. Upaya tersebut sekaligus membuka peluang pengembangan usaha bagi pelaku UMKM.

Integrasi GPM, digitalisasi pembayaran, dan edukasi hilirisasi menjadi pendekatan yang saling melengkapi dalam pengendalian inflasi.

GPM merespons kebutuhan masyarakat terhadap pangan dengan harga terjangkau, sementara digitalisasi dan hilirisasi diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi serta meningkatkan nilai tambah di tingkat pelaku usaha.

Melalui sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan, TPID Sulawesi Selatan terus mendorong stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat, sekaligus mendukung pengembangan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.