Pemkab Wajo dan BI Percepat Digitalisasi Keuangan Daerah

WAJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo bersama Bank Indonesia (BI) terus mendorong percepatan digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah.

Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) bertajuk Menuju Tata Kelola Keuangan Digital yang Akuntabel dan Efisien di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo, Senin (2/11/2026).

Bupati Wajo, Andi Rosman mengatakan kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis Pemkab Wajo dalam memperkuat transformasi digital pada tata kelola keuangan daerah.

Menurut Andi Rosman, melalui elektronifikasi transaksi, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan.

"Penerapan sistem pembayaran digital juga diharapkan dapat meminimalkan transaksi tunai dan mendorong pelayanan pemerintahan yang lebih modern," ujar Andi Rosman.

Olehnya, Sinergi Pemkab Wajo dan Bank Indonesia diharapkan mampu memperkuat ekosistem transaksi digital sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel, transparan, dan efisien.

"Kami berharap penerapan sistem transaksi digital bukan hanya untuk mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, dan efisien," paparnya.

"Seluruh perangkat daerah semakin berkomitmen dalam mengimplementasikan transaksi nontunai. Dengan begitu, pengelolaan keuangan daerah bisa lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien serta memberikan manfaat bagi masyarakat," sambung Andi Rosman.

Dalam pertemuan tersebut dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi SIBISA serta sosialisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI).

Peluncuran aplikasi SIBISA menjadi bagian dari upaya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung tata kelola pemerintahan.

Sementara, sosialisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) diharapkan dapat meningkatkan pemahaman perangkat daerah terkait pemanfaatan instrumen pembayaran nontunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah.