Tujuh Program Pengendalian Inflasi Pangan Tahun 2023

MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, bekerjasama dengan Bank Indonesia menggelar Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023 di Balai Prajurit Jenderal M Yusuf, Makassar, Minggu (5/3/23).

Sulsel dipilih menjadi lokasi Kick Off GNPIP 2023 karena menjadi salah satu daerah terbaik dalam pengendalian inflasi.

Baca Juga: Pj Gubernur Sulbar Minta TPID Antisipasi Tekanan Inflasi Jelang Ramadan dan Idul Fitri

Menghadapi tantangan pengendalian inflasi dibutuhkan kerjasama yang erat antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk menghasilkan inovasi. Dalam Kick Off GNPIP 2023 ini, terdapat 7 program unggulan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dicanangkan.

Adapun 7 program unggulan tersebut terdiri dari, dukungan pelaksanaan kegiatan operasi pasar atau pasar murah, penguatan strategi ketahanan pangan, perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD), dukungan untuk subsidi ongkos angkut, peningkatan pemanfaatan alsintan dan saprotan, penguatan infrastruktur Teknologi, Informasi, Komunikasi (TIK) diantaranya neraca pangan daerah, serta penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga inflasi inflasi.

Program unggulan ini disusun mengacu pada strategi pengendalian inflasi GNPIP 2023, yang menghentikan upaya stabilitas harga juga untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, pihaknya selama ini telah melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi melalui program-program internal. Salah satunya, program Mandiri Benih yang membagikan benih padi gratis ke para petani yang telah dimulai sejak 2022. Diketahui, tahun ini, program itu dilanjutkan dengan target pembagian benih padi sebanyak 2.500 ton untuk 100.000 hektar lahan.

Baca Juga: Pemkab Wajo Gandeng Bulog Gelar Operasi Pasar untuk Kendalikan Inflasi

"Beras itu menjadi salah satu komoditas yang memberi andil besar terhadap inflasi Sulsel. Maka dari itu kami bergerak dari bibitnya. Melalui program ini kita harap inflasi Sulsel bisa terkendali 2023 ini," ujarnya.

Pemprov Sulsel juga telah mengalokasikan subsidi bahan bakar minyak untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam membeli BBM seiring naiknya harga bahan bakar pada akhir 2022 yang bersumber dari APBD. Dengan mengalokasikan subsidi BBM senilai Rp1,91 miliar selama 2022.

"Bantuan tersebut diperuntukkan untuk 6.372 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum pernah menerima bantuan di lima kabupaten," jelasnya.

Selain itu, beberapa uapaya lain juga dilakukan seperti rutin melakukan operasi pasar, pembentukan sentra kakao di Luwu, hingga penyediaan rumah kemasan untuk membantu para UMKM dalam mengmas produknya dengan baik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto mengungkapkan, seperti yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo bahwa pada September 2022 tercatat inflasi pangan kala itu sebesar 11,3 persen, yang kemudian bisa turun drastis ke 5,6 persen. Sementara itu, inflasi IHK juga mampu turun di 5,5 persen. Hal ini dipengaruhi oleh suku bunga yang tinggi di global dan juga kebijakan inti yang skalanya sempit.

"Dari semua resiko tersebut tentu seperti yang kita lihat juga dipengaruhi cuaca buruk di beberapa wilayah. Yang memiliki sumber padi terutama di Pulau Jawa sebagain tergenang air," kata Airlangga.

Ia berharap, semua elemen baik pemerintah maupun masyarakat tetap selalu waspada dan antisipasi terhadap resiko kedepannya. Untuk memperkuat ketahanan pangan juga devisa hasil ekspor yang dilakukan ditengah kondisi ekonomi yang tidak pasti.

"Pemerintah juga selanjutnya menjaga daya beli masyarakat dengan inflasi yang terkendali, serta peningkatan investasi menjadi strategi mencapai pertumbuhan ekonomi," bebernya.

Adapun terkait ketahanan sektor eksternal, kata dia, menjadi perhatian pemerintah pusat terutama stabilitas nilai rupiah. Juga pengendalian inflasi dari barang impor terutama harga energi.

Baca Juga: Stunting, Inflasi dan Kemiskinan Ekstrem jadi Prioritas Penanganan Pemkab Bantaeng 2024

"Untuk masuk ke Indonesia, kemudian juga kewajiban disimpan di rekening khusus dengan nilai setingginya di atas USD250 dengan besaran minimumnya adalah 30 persen dari nilai ekspor dengan jangka waktu 90 hari," jelasnya.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo juga menyampaikan beberapa program unggulan GNPIP yang diimplementasikan di Sulawesi Selatan. Diantaranya, berupa perluasan KAD, kerja sama antara platform digital farming dengan gapoktan, optimalisasi jalur distribusi “Sipeppa” yang diperluas melalui kerja sama antara Bulog dengan Toko Ritel Modern Nasional. Serta dukungan pembiayaan KUR Saprotan dan pemberian bantuan 100.000 bibit cabai Katokkon.

Disamping itu, Bank Indonesia juga menyerahkan bantuan sarana dan prasarana produksi hortikultura kepada beberapa kelompok petani diantaranya mesin pengering beras serta alat kultivator.