Pilkada 2024 di Depan Mata, ASN Makassar Kembali Diingatkan Soal Netralitas
Agus Nyomba
Senin, 12 Agu 2024 19:36
Pj Sekda Kota Makassar Firman Pagarra. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menjunjung tinggi sikap netralitas dan bebas dari pengaruh dan intervensi semua unsur partai politik.
Penekanan tersebut disampaikan Pj Sekda Makassar Firman Hamid Pagarra saat menjadi salah satu narasumber bersama Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Dr. Mokhamad Ngajib, SIK, Komandan Kodim 1408/BS Makassar Letnan Kolonel Infanteri Lizardo Gumay.
Pada sosialisasi pengawasan pemilihan terkait deklarasi komitmen netralitas ASN/TNI/Polri dalam pemilihan Gubernur Provinsi Sulsel serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2024, yang digelar oleh Bawaslu Makassar di Horison Ultima, kemarin.
Firman mengatakan, Pilkada 2024 harus bebas dari segala bentuk pengaruh manapun, dan tidak memihak pada kepentingan siapapun. Sebab menurutnya, ASN yang netral menjamin terwujudnya birokrasi yang kuat.
“Pemkot Makassar memiliki 13.885 memang sangat bisa terjadi miss menjelang pemilu. Tapi kami yakin semangat reformasi birokrasi akan diwujudkan oleh ASN kami yang loyal pada pelayanan publik dan kepentingan negara ketimbang kekerabatan atau kesukuan dengan calon melahirkan politik identitas,” ucapnya.
Ia juga mengungkapkan penyebabnya masih maraknya fenomena pelanggaran netralitas ASN dalam pelaksanaan pilkada serentak seperti digunakannnya pemilu/pemilihan sebagai tukar guling untuk mencari promosi jabatan.
Penegakan hukum yang masih birokratis, terlalu banyak melibatkan pihak dan belum sepenuhnya memberi efek jera pada para pelaku pelanggaran atas netralitas ASN Politisasi birokrasi yang dilakukan oleh calon peserta pemilu/pemilihan.
“Tapi saya tekankan jika masyarakat menemukan unsur-unsur ketidaknetralan dari pihak ASN tolong dilaporkan dan kami akan tindak tegas sesuai aturan di Pemkot Makassar. Intinya kami pemkot makassar berkomitmen menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilu 2024,” ungkapnya.
Senada dengan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Dr. Mokhamad Ngajib, SIK, MH ia pun mengingatkan untuk mewujudkan pilkada yang damai, adil dan aman melalui netralitas semua ASN.
“Kami Polri sangat berkomitmen menjaga marwah pilkada serentak ini dengan mengingatkan untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan aman, damai dan adil tanpa intervensi politik kekuasaan. Polri harus berdiri di atas kepentingan nasional bukan di atas kepentingan partai politik atau kelompok tertentu,” tuturnya.
Ia pun berharap iklim demokrasi tahun ini berada dalam kondisinya sehat.
“Kami sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilu ini penting untuk memastikan bahwa anggota Polri tetap netral dan menjaga netralitas dengan ketat dalam mendukung kelancaran proses demokrasi,” pungkasnya.
Sosialisasi ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama yang disaksikan oleh pihak Kejari Makassar dan Bawaslu.
Serta pembacaan ikrar netralitas pegawai yang diikuti seluruh peserta dan dipandu langsung oleh Pj Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra.
Penekanan tersebut disampaikan Pj Sekda Makassar Firman Hamid Pagarra saat menjadi salah satu narasumber bersama Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Dr. Mokhamad Ngajib, SIK, Komandan Kodim 1408/BS Makassar Letnan Kolonel Infanteri Lizardo Gumay.
Pada sosialisasi pengawasan pemilihan terkait deklarasi komitmen netralitas ASN/TNI/Polri dalam pemilihan Gubernur Provinsi Sulsel serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2024, yang digelar oleh Bawaslu Makassar di Horison Ultima, kemarin.
Firman mengatakan, Pilkada 2024 harus bebas dari segala bentuk pengaruh manapun, dan tidak memihak pada kepentingan siapapun. Sebab menurutnya, ASN yang netral menjamin terwujudnya birokrasi yang kuat.
“Pemkot Makassar memiliki 13.885 memang sangat bisa terjadi miss menjelang pemilu. Tapi kami yakin semangat reformasi birokrasi akan diwujudkan oleh ASN kami yang loyal pada pelayanan publik dan kepentingan negara ketimbang kekerabatan atau kesukuan dengan calon melahirkan politik identitas,” ucapnya.
Ia juga mengungkapkan penyebabnya masih maraknya fenomena pelanggaran netralitas ASN dalam pelaksanaan pilkada serentak seperti digunakannnya pemilu/pemilihan sebagai tukar guling untuk mencari promosi jabatan.
Penegakan hukum yang masih birokratis, terlalu banyak melibatkan pihak dan belum sepenuhnya memberi efek jera pada para pelaku pelanggaran atas netralitas ASN Politisasi birokrasi yang dilakukan oleh calon peserta pemilu/pemilihan.
“Tapi saya tekankan jika masyarakat menemukan unsur-unsur ketidaknetralan dari pihak ASN tolong dilaporkan dan kami akan tindak tegas sesuai aturan di Pemkot Makassar. Intinya kami pemkot makassar berkomitmen menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilu 2024,” ungkapnya.
Senada dengan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Dr. Mokhamad Ngajib, SIK, MH ia pun mengingatkan untuk mewujudkan pilkada yang damai, adil dan aman melalui netralitas semua ASN.
“Kami Polri sangat berkomitmen menjaga marwah pilkada serentak ini dengan mengingatkan untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan aman, damai dan adil tanpa intervensi politik kekuasaan. Polri harus berdiri di atas kepentingan nasional bukan di atas kepentingan partai politik atau kelompok tertentu,” tuturnya.
Ia pun berharap iklim demokrasi tahun ini berada dalam kondisinya sehat.
“Kami sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilu ini penting untuk memastikan bahwa anggota Polri tetap netral dan menjaga netralitas dengan ketat dalam mendukung kelancaran proses demokrasi,” pungkasnya.
Sosialisasi ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama yang disaksikan oleh pihak Kejari Makassar dan Bawaslu.
Serta pembacaan ikrar netralitas pegawai yang diikuti seluruh peserta dan dipandu langsung oleh Pj Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
KPU Maros Matangkan Persiapan Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye Pilkada 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maros menggelar rapat koordinasi persiapan kampanye dan pelaporan dana kampanye untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Rabu (18/9/2024).
Kamis, 19 Sep 2024 09:34
Sulsel
Kades di Pinrang Diingatkan Jangan Cawe-cawe di Pilkada 2024
Seluruh kepada desa (Kades) di Kabupaten Pinrang diminta untuk tidak cawe-cawe atau terlibat dalam politik praktis di Pilkada 2024.
Rabu, 18 Sep 2024 21:02
Sulsel
Diduga Berpihak, Kuasa Hukum IBAS-Puspa Laporkan 2 Kadis ke Bawaslu Lutim
Tim kuasa hukum kandidat Irwan Bachri Syam-Puspawati Husler (IBAS-Puspa) kembali melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN Pemkab Luwu Timur, Rabu (18/9/2024).
Rabu, 18 Sep 2024 19:35
Sulsel
Diduga Tidak Netral, 3 Kepsek dan 2 ASN di Bantaeng Dilaporkan ke Bawaslu
Tim Hukum paslon M. Fathul Fauzy Nurdin - H. Sahabuddin (UJI-SAH) kembali melaporkan lima Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga melanggar netralitas selama tahapan Pildaka Bantaeng 2024.
Rabu, 18 Sep 2024 19:00
Sulsel
KPU Sulsel Tingkatkan Kapasitas SDM Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan
KPU Sulsel terus melakukan upaya untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 yang akan digelar pada 27 November mendatang berjalan dengan lancar.
Rabu, 18 Sep 2024 10:41
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Survei SSI, Hanya 5,19% Masyarakat Sangat Puas Kinerja Pemerintahan Budiman-Akbar
2
Tak Mau Diintervensi, Warga Desa Lonrong Totalitas Menangkan Uji-Sah di Bantaeng
3
KPU Soppeng Mantapkan Persiapan Kampanye dan LADK Pilkada 2024
4
Himpun 17 Organisasi, Rembuk Pemuda Gowa Dukung Aura-Irma di Pilkada 2024
5
Di Kota Kelahirannya, Fatmawati Rusdi Panen Dukungan Lintas Elemen Warga Parepare
6
PT Masmindo Dwi Area Klarifikasi Tuduhan Penyerobotan Lahan
7
Bawaslu Soppeng Terima Penghargaan Kategori Inovasi Terbaik Penegakan Hukum Terpadu Pemilu