Komisi A DPRD Makassar Temukan Ada Kantor Kelurahan yang Belum Paten
Selasa, 28 Jan 2025 14:06

Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso. Foto: SINDO Makassar/Dewan Ghiyats Y.G
MAKASSAR - Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso menegaskan pelayanan publik kepada masyarakat harus lebih diperhatikan dan ditingkatkan lagi.
"Terkait pelayanan publik karena memang bidangnya pemerintahan, bagaimana pelayanan di kantor lurah, kantor camat, dan dinas-dinas lainnya itu yang menjadi arah kerja kami di Komisi A," tegasnya, Minggu 26 Januari lalu.
"Sementara kami (Komisi A DPRD Makassar) banyak sidak melihat kantor-kantor pemerintahan kemudian dengan mitra kerja yang lain," kata Ibrahim saat ditemui di Masjid Darul Muflihin NTI.
Anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Makassar ini mengungkapkan bahwa masih ada beberapa kantor pemerintahan yang belum dipatenkan.
"Masih beberapa kami temukan kantor lurah yang belum paten, ada juga kantor lurah yang masih numpang di kantor camatnya. Sarana dan prasarana di kantor lurah itu memerlukan perhatian dari pemerintah kota di masa yang akan datang," ungkapnya kepada SINDO Makassar.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menjelaskan, Komisi A Bidang Pemerintahan akan terus memantau terkait pelayanan publik di beberapa titik di Kota Makassar.
"Kita akan evaluasi juga kantor-kantor pemerintahan yang belum memenuhi standar, sudah dilakukan sidak dan akan dievaluasi lagi ke depan," kuncinya.
"Terkait pelayanan publik karena memang bidangnya pemerintahan, bagaimana pelayanan di kantor lurah, kantor camat, dan dinas-dinas lainnya itu yang menjadi arah kerja kami di Komisi A," tegasnya, Minggu 26 Januari lalu.
"Sementara kami (Komisi A DPRD Makassar) banyak sidak melihat kantor-kantor pemerintahan kemudian dengan mitra kerja yang lain," kata Ibrahim saat ditemui di Masjid Darul Muflihin NTI.
Anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Makassar ini mengungkapkan bahwa masih ada beberapa kantor pemerintahan yang belum dipatenkan.
"Masih beberapa kami temukan kantor lurah yang belum paten, ada juga kantor lurah yang masih numpang di kantor camatnya. Sarana dan prasarana di kantor lurah itu memerlukan perhatian dari pemerintah kota di masa yang akan datang," ungkapnya kepada SINDO Makassar.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menjelaskan, Komisi A Bidang Pemerintahan akan terus memantau terkait pelayanan publik di beberapa titik di Kota Makassar.
"Kita akan evaluasi juga kantor-kantor pemerintahan yang belum memenuhi standar, sudah dilakukan sidak dan akan dievaluasi lagi ke depan," kuncinya.
(MAN)
Berita Terkait

Sulsel
Pemkot Makassar Jadikan Aset Gedung di Biringkanaya Pusat Distribusi Menu MBG
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin meninjau gedung yang direncanakan menjadi pusat distribusi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kelurahan Paccerakkang, Perbatasan Katimbang
Rabu, 20 Agu 2025 19:13

Makassar City
Proyek Karebosi Mulai 2026, Rp40 M Disiapkan di Tahap Awal
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan memulai proyek revitalisasi Lapangan Karebosi pada 2026. Pada tahap awal ini, anggaran sebesar Rp40 miliar disiapkan.
Rabu, 20 Agu 2025 17:04

Ekbis
Wali Kota Makassar Minta Pelaku Jasa Taksi Listrik Pakai Tenaga Lokal
Taksi listrik bakal beroperasi di wilayah Mamminasata. Jasa transporasi ini dibawa oleh PT XAHNSM Green and Smart Mobility Indonesia yang bekerja sama dengan PT Avon.
Rabu, 20 Agu 2025 15:04

Makassar City
49 Pejabat Daftar Lelang Jabatan Eselon II Pemkot Makassar
Tim seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar resmi merampungkan tahapan pendaftaran atau administrasi pendaftaran, Selasa (19/8/2025).
Selasa, 19 Agu 2025 20:07

Makassar City
Polemik PLTSa, Wali Kota Makassar Tegaskan Suara Warga yang Utama
Polemik pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Tamalanrea terus bergulir. Terbaru, masyarakat setempat mendatangi Wali Kota menyampaikan langsung penolakan mereka.
Selasa, 19 Agu 2025 19:52
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Tak Ingin Warga Terbebani, Bupati Bantaeng Uji Nurdin Pastikan PBB Tetap Sama
2

Angka dan Tanah di Seputaran Bulan Kemerdekaan
3

Koalisi Merah Putih Unjuk Rasa Soroti Buruknya Kualitas Irigasi Kelara-Kareloe
4

Masih Berproses Hukum, PN Pangkajene Diminta Tunda Eksekusi Lahan di Sibatua
5

Kakanwil Kemenkum Sulsel Lantik 11 PPNS, Utamakan Kepentingan Masyarakat
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Tak Ingin Warga Terbebani, Bupati Bantaeng Uji Nurdin Pastikan PBB Tetap Sama
2

Angka dan Tanah di Seputaran Bulan Kemerdekaan
3

Koalisi Merah Putih Unjuk Rasa Soroti Buruknya Kualitas Irigasi Kelara-Kareloe
4

Masih Berproses Hukum, PN Pangkajene Diminta Tunda Eksekusi Lahan di Sibatua
5

Kakanwil Kemenkum Sulsel Lantik 11 PPNS, Utamakan Kepentingan Masyarakat