Cegah Korupsi di Pemkot Makassar, Wali Kota Munafri Dukung Penuh MCP KPK
Kamis, 06 Mar 2025 04:57
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama jajaran Pemkot Makassar saat mengikuti rapat IPKD MCP via daring. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengikuti peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI 2025 secara virtual di Balai Kota Makassar, Rabu (5/3/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Munafri didampingi Pj Sekretaris Daerah Kota Makassar, Irwan Adnan dan Inspektur Daerah Kota Makassa, A Asma Zulistia Ekayanti.
MCP merupakan instrumen pemantauan tata kelola pemerintahan daerah yang telah diterapkan sejak tahun 2018. Kehadirannya menjadi bagian dari upaya KPK dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi dengan melibatkan sinergi antara KPK, BPKP, dan Kementerian Dalam Negeri.
Inspektur Jenderal Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya dalam sambutannya menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih.
"Tata kelola pemerintahan harus berjalan baik dan benar, transparan, akuntabel. Saya memandang perlu untuk mengingatkan teman-teman APIP di daerah jangan merasa sendirian. Saya berharap APIP di daerah profesional, berintegritas agar kontribusi APIP dirasakan dan menghadirkan pemerintahan yang bersih dari korupsi," ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik peluncuran indikator MCP 2025 sebagai panduan dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Appi sapaan karibnya menegaskan komitmen Pemkot Makassar dalam memperkuat peran APIP sebagai garda terdepan pencegahan korupsi di daerah.
"Pemerintah Kota Makassar terus berkomitmen mendukung MCP sebagai upaya pencegahan korupsi. Peran APIP menjadi kunci dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," jelas Munafri.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri didampingi Pj Sekretaris Daerah Kota Makassar, Irwan Adnan dan Inspektur Daerah Kota Makassa, A Asma Zulistia Ekayanti.
MCP merupakan instrumen pemantauan tata kelola pemerintahan daerah yang telah diterapkan sejak tahun 2018. Kehadirannya menjadi bagian dari upaya KPK dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi dengan melibatkan sinergi antara KPK, BPKP, dan Kementerian Dalam Negeri.
Inspektur Jenderal Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya dalam sambutannya menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih.
"Tata kelola pemerintahan harus berjalan baik dan benar, transparan, akuntabel. Saya memandang perlu untuk mengingatkan teman-teman APIP di daerah jangan merasa sendirian. Saya berharap APIP di daerah profesional, berintegritas agar kontribusi APIP dirasakan dan menghadirkan pemerintahan yang bersih dari korupsi," ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik peluncuran indikator MCP 2025 sebagai panduan dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Appi sapaan karibnya menegaskan komitmen Pemkot Makassar dalam memperkuat peran APIP sebagai garda terdepan pencegahan korupsi di daerah.
"Pemerintah Kota Makassar terus berkomitmen mendukung MCP sebagai upaya pencegahan korupsi. Peran APIP menjadi kunci dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," jelas Munafri.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Pemerintah Tertibkan Lapak PKL di Samping Kampus UMI Makassar
Satpol PP Kecamatan Panakkukang bersama Satlinmas Kelurahan Pampang dan unsur RT/RW menertibkan sejumlah lapak pedagang kaki lima di Jalan Inspeksi Kanal, Kelurahan Pampang, Kota Makassar.
Kamis, 22 Jan 2026 16:58
News
KLH Apresiasi Strategi Hulu–Hilir Pemkot Makassar Tekan Beban TPA
Pemerintah Kota Makassar mendapat apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) atas upaya pembenahan pengelolaan sampah secara terintegrasi dari sumber hingga Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang.
Kamis, 22 Jan 2026 16:23
Makassar City
Andi Hadi Sebut Usulan Musrenbang Berulang Dipicu Perbaikan Infrastruktur Tak Tuntas
Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, menilai pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan masih bersifat monoton.
Selasa, 20 Jan 2026 22:54
Makassar City
Mulai 2026, Pemkot Makassar Wajibkan Pengembang Serahkan PSU di Awal
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bakal menerapkan akan mengubah kebijakan tata kelola pengembang, dengan mewajibkan penyerahan PSU di awal proses pembangunan.
Selasa, 20 Jan 2026 08:07
Sulsel
Wali Kota Appi Tegaskan Masjid Harus Legal, Bersih dan Berfungsi Sosial
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya pengelolaan masjid yang profesional, memiliki legalitas wakaf yang jelas, menjaga kebersihan, serta berfungsi sebagai pusat pelayanan sosial
Senin, 19 Jan 2026 08:52
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Plt Kadisdikbud Jeneponto Tegaskan Disiplin Guru PAUD dan Kejelasan PPPK
2
Sejumlah Warga Di Kawasan Industri Malili Sepakati Nilai Kerohiman Pemerintah
3
Dosa Sosial dan Kelalaian Negara di atas Saluran Drainase
4
Dipadati Penonton, Wakil Bupati Sidrap Puji Arena Voli Usaha Leo
5
Lanud Sultan Hasanuddin Turunkan 4 Alutsista Bantu Pencarian Korban ATR 42-500
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Plt Kadisdikbud Jeneponto Tegaskan Disiplin Guru PAUD dan Kejelasan PPPK
2
Sejumlah Warga Di Kawasan Industri Malili Sepakati Nilai Kerohiman Pemerintah
3
Dosa Sosial dan Kelalaian Negara di atas Saluran Drainase
4
Dipadati Penonton, Wakil Bupati Sidrap Puji Arena Voli Usaha Leo
5
Lanud Sultan Hasanuddin Turunkan 4 Alutsista Bantu Pencarian Korban ATR 42-500