Pemkot Makassar Bersama FKUB Sulsel, Perkuat Penguatan Kerukunan Antarumat Beragama
Rabu, 19 Mar 2025 10:33
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi FKUB Sulsel di Ruang Rapat Wali Kota, Balai Kota Makassar, Selasa (18/3/2025). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Wali Kota, Balai Kota Makassar, Selasa (18/3/2025).
Pertemuan ini bertujuan membahas peran FKUB dalam menjaga toleransi dan keharmonisan umat beragama di Kota Makassar.
Ketua FKUB Sulsel, Prof Arifuddin Ahmad menjelaskan FKUB merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah serta Kementerian Agama. Anggota FKUB terdiri dari perwakilan berbagai agama yang memiliki tugas utama memelihara kerukunan.
“FKUB adalah mitra pemerintah dalam menjaga harmoni antarumat beragama. Kami juga memiliki peran dalam mensosialisasikan aturan-aturan yang berkaitan dengan kerukunan,” jwlasnya.
Ia menilai bahwa program Pemkot Makassar yang mengedepankan inklusivitas sangat sejalan dengan tugas dan tujuan FKUB.
“Indeks kerukunan di Makassar terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Padahal, dulu kota ini sempat masuk dalam daftar 10 kota dengan tingkat intoleransi yang tinggi,” tambahnya.
Meskipun demikian, ia menyoroti belum adanya regulasi turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama. Ia berharap di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin, aturan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan wali kota (Perwali).
Selain itu, Prof. Arifuddin menjelaskan FKUB juga berperan sebagai jembatan antara umat beragama dan pemerintah dalam menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan agama.
“Kami juga bertugas memberikan rekomendasi terkait pendirian rumah ibadah baru serta izin renovasi. Ini penting agar proses pembangunan rumah ibadah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik peran FKUB dalam menjaga keharmonisan di tengah masyarakat yang beragam.
“Kehadiran FKUB membuat tugas pemerintah menjadi lebih ringan. Jika ada persoalan keagamaan, FKUB bisa menjadi garda terdepan dalam penyelesaiannya,” kata Munafri.
Ia juga mengapresiasi posisi Makassar sebagai kota dengan tingkat toleransi yang semakin membaik. Ia berkomitmen akan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna membahas perwali mengenai pemeliharaan kerukunan umat beragama.
Munafri berharap FKUB memiliki kepengurusan yang kuat serta mampu merespons berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
“Sering kali konflik berawal dari masalah kecil. Jika segera didudukkan bersama, pasti bisa selesai tanpa memperkeruh keadaan. Saya meyakini konflik bisa diselesaikan secara kekeluargaan," tambahnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Munafri menegaskan bahwa Pemkot Makassar siap bersinergi dengan FKUB. Pemerintah akan berperan sebagai fasilitator dalam memastikan keharmonisan antarumat beragama tetap terjaga.
“Tahun ini, insyaallah ada hibah sebesar Rp1 miliar dari pemerintah kota. Mudah-mudahan bisa digunakan dengan baik dan bermanfaat bagi FKUB dalam menjalankan tugasnya,” imbuhnya.
Pertemuan ini bertujuan membahas peran FKUB dalam menjaga toleransi dan keharmonisan umat beragama di Kota Makassar.
Ketua FKUB Sulsel, Prof Arifuddin Ahmad menjelaskan FKUB merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah serta Kementerian Agama. Anggota FKUB terdiri dari perwakilan berbagai agama yang memiliki tugas utama memelihara kerukunan.
“FKUB adalah mitra pemerintah dalam menjaga harmoni antarumat beragama. Kami juga memiliki peran dalam mensosialisasikan aturan-aturan yang berkaitan dengan kerukunan,” jwlasnya.
Ia menilai bahwa program Pemkot Makassar yang mengedepankan inklusivitas sangat sejalan dengan tugas dan tujuan FKUB.
“Indeks kerukunan di Makassar terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Padahal, dulu kota ini sempat masuk dalam daftar 10 kota dengan tingkat intoleransi yang tinggi,” tambahnya.
Meskipun demikian, ia menyoroti belum adanya regulasi turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama. Ia berharap di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin, aturan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan wali kota (Perwali).
Selain itu, Prof. Arifuddin menjelaskan FKUB juga berperan sebagai jembatan antara umat beragama dan pemerintah dalam menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan agama.
“Kami juga bertugas memberikan rekomendasi terkait pendirian rumah ibadah baru serta izin renovasi. Ini penting agar proses pembangunan rumah ibadah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik peran FKUB dalam menjaga keharmonisan di tengah masyarakat yang beragam.
“Kehadiran FKUB membuat tugas pemerintah menjadi lebih ringan. Jika ada persoalan keagamaan, FKUB bisa menjadi garda terdepan dalam penyelesaiannya,” kata Munafri.
Ia juga mengapresiasi posisi Makassar sebagai kota dengan tingkat toleransi yang semakin membaik. Ia berkomitmen akan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna membahas perwali mengenai pemeliharaan kerukunan umat beragama.
Munafri berharap FKUB memiliki kepengurusan yang kuat serta mampu merespons berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
“Sering kali konflik berawal dari masalah kecil. Jika segera didudukkan bersama, pasti bisa selesai tanpa memperkeruh keadaan. Saya meyakini konflik bisa diselesaikan secara kekeluargaan," tambahnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Munafri menegaskan bahwa Pemkot Makassar siap bersinergi dengan FKUB. Pemerintah akan berperan sebagai fasilitator dalam memastikan keharmonisan antarumat beragama tetap terjaga.
“Tahun ini, insyaallah ada hibah sebesar Rp1 miliar dari pemerintah kota. Mudah-mudahan bisa digunakan dengan baik dan bermanfaat bagi FKUB dalam menjalankan tugasnya,” imbuhnya.
(UMI)
Berita Terkait
Makassar City
Wali Kota Puji Capaian Bapenda Makassar di Ajang Refleksi Akhir Tahun 2025
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar mendapat sorotan di ajang Refleksi Akhir Tahun 2025 yang digelar Pemerintah Kota Makassar, kemarin.
Rabu, 17 Des 2025 20:41
Makassar City
Masyarakat Makassar Diimbau Tak Berlebihan Rayakan Pergantian Tahun
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak merayakan malam pergantian tahun baru 2025 ke 2026 secara berlebihan.
Rabu, 17 Des 2025 18:39
Makassar City
Refleksi Akhir Tahun 2025 Momentum Ukur Capaian dan Kepuasan Warga
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggelar kegiatan Refleksi Akhir Tahun, di Hotel Novotel, Jalan Chairil Anwar No 28, Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Rabu (17/12/2025).
Rabu, 17 Des 2025 15:24
Makassar City
Sidak SKPD-OPD, Walkot Appi Temukan Ruangan Kosong hingga Gudang Terbengkalai
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah SKPD dan OPD, Kantor Balai Kota, Selasa (16/12/2025).
Selasa, 16 Des 2025 18:05
News
Pemkot Makassar Dukung Pembentukan BWI, Fokus Sertifikasi 1.000 Tanah Wakaf
Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Makassar akan segera dibentuk dan diresmikan sebagai lembaga resmi yang mengawal tata kelola wakaf secara profesional, transparan, dan sesuai regulasi.
Selasa, 16 Des 2025 17:45
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Refleksi Akhir Tahun 2025 Momentum Ukur Capaian dan Kepuasan Warga
2
Dengar Konsumen, Chery Hadirkan Tiggo 8 CSH Comfort dan J6T di Makassar
3
UMI Makassar Implementasikan Program Kampus Berdampak di Medan Bencana
4
Bupati Gowa Pastikan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Biringbulu
5
Bupati Gowa Serahkan 720 Sertifikat Redistribusi Tanah di Kecamatan Biringbulu
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Refleksi Akhir Tahun 2025 Momentum Ukur Capaian dan Kepuasan Warga
2
Dengar Konsumen, Chery Hadirkan Tiggo 8 CSH Comfort dan J6T di Makassar
3
UMI Makassar Implementasikan Program Kampus Berdampak di Medan Bencana
4
Bupati Gowa Pastikan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Biringbulu
5
Bupati Gowa Serahkan 720 Sertifikat Redistribusi Tanah di Kecamatan Biringbulu