Pemkot Makassar dan Kemenham Sulsel Komitmen Penanganan Isu HAM

MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mendorong kerja sama yang lebih erat dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Sulawesi Selatan dalam hal menangani isu-isu hak asasi manusia (HAM) di wilayah Kota Makassar.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa penyelesaian persoalan HAM membutuhkan kerja sama lintas sektor. Hal tersebut ia sampaikan saat menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kakanwil HAM) Sulsel, Daniel Rumsowek, di Balai Kota Makassar, Selasa kemarin.

Kata Appi sapaan karib Wali Kota Makassar itu menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kota dan Kemenham dalam menangani isu-isu terkait HAM, agar permasalahan itu tidak terjadi lagi ke depannya.

"Perlu kolaborasi yang kuat antara Pemkot dan Kementerian HAM. Dalam konteks Kota Makassar, persoalan hak asasi harus disikapi bersama. Jika terjadi pelanggaran, maka solusi harus dicari secara kolektif," jelas Appi.

Alumnus Universitas Hasanuddin (Unhas) itu terus berkomitmen untuk memberikan ruang partisipatif bagi seluruh pihak untuk mengawal kebijakan dan isu yang berkaitan dengan hukum. Ia juga menekankan pentingnya saling membuka ruang antar instansi guna memperkuat sinergi dalam perlindungan HAM.

"Kami di Pemkot sangat berharap bisa saling membuka ruang. Ini penting agar setiap isu hukum atau pelanggaran hak bisa dikawal bersama. Kami di Pemkot Makassar sangat berharap bisa saling membuka ruang. Ini penting agar setiap isu hukum atau pelanggaran hak bisa dikawal secara bersama-sama," tegas alumnus Fakultas Hukum Unhas ini.

Selaras dengan itu, Kakanwil HAM Sulsel, Daniel Rumsowek menyampaikan komitmennya dalam menegakkan dan melindungi HAM di wilayah kerjanya, yang kini juga mencakup Sulawesi Tenggara.

"Perkenalkan, saya mulai menjabat sejak 19 Maret. Kemenham saat ini telah terbentuk sesuai nomenklatur baru. Kami membawahi wilayah hingga Sulawesi Tenggara. Kemenham hadir sebagai fasilitator, pemantau, evaluator, dan pencari solusi atas berbagai isu pelanggaran HAM di lintas daerah," tuturnya.

"Kami menjalankan tugas dan fungsi dalam menyelesaikan urusan hak asasi manusia, termasuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat," tambahnya.

Daniel juga menegaskan bahwa pihaknya terus aktif melakukan evaluasi terhadap setiap laporan dari masyarakat, serta fokus terhadap program nasional. Ia pun menjelaskan, keterbukaan instansinya terhadap laporan masyarakat. Hal ini sebagai prioritas kedepan nantinya.

"Seperti satu juta sertifikat HAM dan pemberian bantuan hukum sebagai instrumen HAM, dengan target lebih dari seribu penerima manfaat. Jika ada pelanggaran HAM, kami siap menerima laporan aduan dan menindaklanjutinya dengan langkah kongkrit," tutupnya.