Anggota DPRD Makassar Curhat Isi Amplop Peserta Reses Semakin Tipis
Rabu, 28 Mei 2025 14:37
Legislator Adi Akbar saat curhat isi amplop reses di Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar tadi sore, Selasa (27/5/2025). Foto: SINDO Makassar/Dewan Ghiyats Yan G
MAKASSAR - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Adi Akbar mengungkapkan isi hatinya (curhat) terkait pengurangan isi amplop peserta reses dari tahun sebelumnya.
Hal itu ia sampaikan menjelang penutupan Rapat Paripurna Pengumuman dalam Rangkai Penyampaian Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar Tahun 2024 kemarin sore.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menuturkan bahwa tahun sebelumnya, para peserta reses diberikan uang Rp100 ribu per-orang, tetapi sekarang sudah berkurang menjadi Rp50 ribu.
"Kalau kita buka amplopnya Rp100 ribu itu luar biasa sempat kami rasakan. Tapi sekarang itu jadi beban kami. Jangan sampai dikira Pak Dewan yang kurangi, padahal yang kita bawa ini bukan kepentingan pribadi," tuturnya, Selasa (27/5/2025).
Alumnus Universitas Negeri Makassar itu juga membeberkan, pada saat terjun ke lapangan, beberapa tokoh masyarakat, termasuk lurah menyampaikan keluhannya karena berkurangnya isi amplop reses di daerah pemilihannya.
"Mereka bertanya apa yang bisa dimakan setelah turun begini (isi amplop reses), jadi inilah gambarannya sekarang. Saya juga menerima aspirasi warga terkait pengerukan drainase di daerah pemilihanku beberapa hari yang lalu," curhatnya di hadapan Wali Kota Makassar.
Maka dari itu, Adi Akbar meminta kepada di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin - Aliyah Mustika Ilham untuk meninjau secara mendalam kondisi seperti itu ke depannya.
"Saya harap Pak Wali bisa mengerti dengan kondisi kami di sini," harapnya di Rapat Paripurna Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024-2025 tadi sore.
Pada saat Adi Akbar sementara menyampaikan insterupsinya, Ketua DPRD Makassar, Supratman langsung memotong curhat anggota Komisi D DPRD Kota Makassar itu.
"Itu teknis sekali. Nanti kita bahas di rapat teknis selanjutnya, dibahas nanti di rapat internal," pungkas Supratman dalam Rapat Paripurna tadi sore.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menaggapi hal tersebut. Kata dia, pembahasan tersebut bisa diselesaikan lewat komunikasi yang lebih baik lagi ke depannya.
"Itu bukan hanya dari Pemkot, tetapi instruksi yang kita jalankan, yang kita interpretasi secara bersama-sama. Kalau di dalam titik komunikasi yang baik tentu bisa diselesaikan," ujarnya saat ditemui wartawan pasca Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar tadi sore.
Hal itu ia sampaikan menjelang penutupan Rapat Paripurna Pengumuman dalam Rangkai Penyampaian Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar Tahun 2024 kemarin sore.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menuturkan bahwa tahun sebelumnya, para peserta reses diberikan uang Rp100 ribu per-orang, tetapi sekarang sudah berkurang menjadi Rp50 ribu.
"Kalau kita buka amplopnya Rp100 ribu itu luar biasa sempat kami rasakan. Tapi sekarang itu jadi beban kami. Jangan sampai dikira Pak Dewan yang kurangi, padahal yang kita bawa ini bukan kepentingan pribadi," tuturnya, Selasa (27/5/2025).
Alumnus Universitas Negeri Makassar itu juga membeberkan, pada saat terjun ke lapangan, beberapa tokoh masyarakat, termasuk lurah menyampaikan keluhannya karena berkurangnya isi amplop reses di daerah pemilihannya.
"Mereka bertanya apa yang bisa dimakan setelah turun begini (isi amplop reses), jadi inilah gambarannya sekarang. Saya juga menerima aspirasi warga terkait pengerukan drainase di daerah pemilihanku beberapa hari yang lalu," curhatnya di hadapan Wali Kota Makassar.
Maka dari itu, Adi Akbar meminta kepada di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin - Aliyah Mustika Ilham untuk meninjau secara mendalam kondisi seperti itu ke depannya.
"Saya harap Pak Wali bisa mengerti dengan kondisi kami di sini," harapnya di Rapat Paripurna Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024-2025 tadi sore.
Pada saat Adi Akbar sementara menyampaikan insterupsinya, Ketua DPRD Makassar, Supratman langsung memotong curhat anggota Komisi D DPRD Kota Makassar itu.
"Itu teknis sekali. Nanti kita bahas di rapat teknis selanjutnya, dibahas nanti di rapat internal," pungkas Supratman dalam Rapat Paripurna tadi sore.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menaggapi hal tersebut. Kata dia, pembahasan tersebut bisa diselesaikan lewat komunikasi yang lebih baik lagi ke depannya.
"Itu bukan hanya dari Pemkot, tetapi instruksi yang kita jalankan, yang kita interpretasi secara bersama-sama. Kalau di dalam titik komunikasi yang baik tentu bisa diselesaikan," ujarnya saat ditemui wartawan pasca Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar tadi sore.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Legislator DPRD Makassar Dukung Penuh IGS 2026, Dongkrak Ekonomi dan Investasi
Pelaksanaan Indonesia Gastrodiplomacy Series (IGS) 2026 di Kota Makassar mendapat sambutan positif dari pihak DPRD Kota Makassar, Rabu (24/6/2026).
Rabu, 24 Jun 2026 15:16
Makassar City
Ranperda Pengendalian Ruang dan Bangunan Disetujui, DPRD Makassar Bentuk Pansus
DPRD Kota Makassar resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan Panitia Khusus (Pansus).
Sabtu, 13 Jun 2026 20:41
Makassar City
Wali Kota Makassar Tegaskan Ranperda Perhubungan Perkuat Tata Transportasi
Wali Kota Munafri Arifuddin menilai Kota Makassar membutuhkan payung hukum yang kuat dan komprehensif untuk mengatur sistem transportasi seiring meningkatnya mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi di kota tersebut.
Jum'at, 12 Jun 2026 05:32
News
Legislator Makassar Imbau Pemerintah Antisipasi Dampak Naiknya Harga BBM
Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax mendapat sorotan dari anggota DPRD Kota Makassar. Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar Rasmin, meminta pemerintah kota mengantisipasi berbagai dampak.
Rabu, 10 Jun 2026 19:13
Makassar City
PKS Desak Pemkot Makassar Siapkan Solusi Bagi Siswa Tak Tertampung di SMP Negeri
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin, mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk lebih serius menangani persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri, khususnya jenjang SMP.
Senin, 08 Jun 2026 16:41
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Jika Tidak Ada Tindaklanjut, Kasus Islamic Center Malili Bakal Dilaporkan ke Kejati Sulsel
2
Atlet Makassar Raih Prestasi di Kejurnas Atletik 2026
3
Kalla Land & Property Hadirkan Oase Tanjung, Hunian Modern Berbasis Green Township
4
Pemkot Makassar Usut Dugaan Pungli Pengisian Jabatan Kepala Sekolah
5
Ratusan Relawan SPPG Datangi DPRD Parepare, Tuntut Program MBG Tidak Dihentikan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Jika Tidak Ada Tindaklanjut, Kasus Islamic Center Malili Bakal Dilaporkan ke Kejati Sulsel
2
Atlet Makassar Raih Prestasi di Kejurnas Atletik 2026
3
Kalla Land & Property Hadirkan Oase Tanjung, Hunian Modern Berbasis Green Township
4
Pemkot Makassar Usut Dugaan Pungli Pengisian Jabatan Kepala Sekolah
5
Ratusan Relawan SPPG Datangi DPRD Parepare, Tuntut Program MBG Tidak Dihentikan