Walkot Munafri Dorong Perda CSR untuk Dukung Jaminan Sosial Pekerja Rentan

Rabu, 25 Jun 2025 14:47
Walkot Munafri Dorong Perda CSR untuk Dukung Jaminan Sosial Pekerja Rentan
Walkot Munafri Customer Gathering BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Claro Makassar, Rabu (25/6/2025). Foto: Humas Pemkot Makassar
Comment
Share
MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin terus mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) terkait pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) guna memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan dan informal.

Hal ini disampaikan saat menghadiri Customer Gathering BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Claro Makassar, Rabu (25/6/2025).

"Kita akan mendorong Perda supaya keterlibatan sektor swasta dan masyarakat melalui dana CSR dapat diatur dengan baik," ujarnya.

Tujuannya agar penggunaan dana CSR ini benar-benar tepat sasaran, termasuk untuk mendukung program BPJS Ketenagakerjaan.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar berkomitmen mendukung jaminan sosial ketenagakerjaan dari sisi penganggaran maupun regulasi.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pekerja informal dan kelompok masyarakat rentan mendapatkan perlindungan kerja yang layak.

"Ini langkah cepat dan strategis demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dukungan regulasi sangat dibutuhkan agar para pekerja informal juga bisa tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan," tuturnya.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Makassar itu juga menyebut kehadiran BPJS Ketenagakerjaan sangat vital dalam memberikan rasa aman bagi para pekerja.

Dengan adanya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua, masyarakat semakin yakin bahwa pekerjaan mereka mendapat perlindungan hukum dan sosial.

"Yang lebih penting lagi adalah adanya jaminan hari tua. Ketika seseorang sudah tidak bisa bekerja lagi, masih ada perlindungan finansial yang bisa diklaim. Ini memberikan rasa tenang bagi para pekerja dan keluarganya," pungkas Appi.

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan dunia usaha, pelaku industri, dan instansi terkait, sebagai bagian dari sinergi memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Makassar.
(UMI)
Berita Terkait
Kepuasan 80,1%, Legislator Makassar Dorong MULIA Lebih Agresif Berinovasi
Makassar City
Kepuasan 80,1%, Legislator Makassar Dorong MULIA Lebih Agresif Berinovasi
Anggota DPRD Kota Makassar, Umiyati, mengapresiasi capaian satu tahun pemerintahan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (MULIA).
Minggu, 22 Feb 2026 22:00
Tahun Pertama MULIA Raih Sentimen Positif, PKB Siap Perkuat Kolaborasi
Sulsel
Tahun Pertama MULIA Raih Sentimen Positif, PKB Siap Perkuat Kolaborasi
Lembaga survei PPI merilis tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin–Aliyah Mustika Ilham, sebesar 80,1 persen.
Minggu, 22 Feb 2026 14:37
Pengamat Sebut Survei Kepuasan 80,1% jadi Modal Sosial Kepemimpinan Munafri-Aliyah
Makassar City
Pengamat Sebut Survei Kepuasan 80,1% jadi Modal Sosial Kepemimpinan Munafri-Aliyah
Pengamat Politik, Arief Wicaksono mengatakan Angka kepuasan 80,1% tentu merupakan modal sosial yang signifikan bagi kepemimpinan Munafri-Aliyah. Namun, dalam kajian administrasi publik dan metodologi survei, hasil seperti ini perlu dibaca secara lebih mendalam, tidak hanya sebagai agregat yang absolut.
Sabtu, 21 Feb 2026 09:21
Refleksi Setahun MULIA, Appi Tekankan Dampak Nyata Program
Makassar City
Refleksi Setahun MULIA, Appi Tekankan Dampak Nyata Program
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan program pemerintah tidak sekadar bersifat simbolik pada tahun pertama kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham dalam pemerintahan MULIA.
Sabtu, 21 Feb 2026 05:08
Survei Kebijakan Wali Kota: 97,5% Warga Dukung Penertiban Parkir Liar dan 84,9% Setuju Penataan PK5
Makassar City
Survei Kebijakan Wali Kota: 97,5% Warga Dukung Penertiban Parkir Liar dan 84,9% Setuju Penataan PK5
Mayoritas masyarakat Makassar mendukung kebijakan Wali Kota terkait penertiban parkir liar, pedagang kaki lima dan relokasi pasar. Hal ini terungkap dalam hasil survei yang dirilis oleh Parameter Publik Indonesia (PPI) di Hotel Mercure Makassar pada Kamis (19/02/2026).
Jum'at, 20 Feb 2026 14:15
Berita Terbaru