DPRD Tegaskan Relokasi Tak Boleh Rugikan Pedagang Pasar Terong
Selasa, 08 Jul 2025 23:18
Suasana RDP Komisi BDPRD Kota Makassar bersama pedagang terkait relokasi di Pasar Terong, Selasa (8/7/2025). Foto: Istimewa
MAKASSAR - DPRD Kota Makassar mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait relokasi Pasar Terong, bersama PD Pasar Kota Makassar dan para pedagang pasar di Ruang Badan Anggaran Kantor DPRD Kota Makassar, Selasa (8/7/2025).
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Basdir menjelaskan bahwa pihaknya tidak ingin penertiban Pasar Terong merugikan pedagang, lantaran mengancam mata pencarian mereka.
"Kita (dewan) mau relokasi ke depan itu bisa dapat hal yang lebih baik. Baik dari segi tempat dan sisi konsumennya. Untuk mencapai ke sana tentu butuh hal-hal yang harus disiapkan dan itu banyak," ujarnya.
Dia mendorong PD Pasar bersama Pemerintah Kota Makassar untuk menyiapkan tempat yang representatif bagi pedagang.
"Jangan sampai relokasi ini hanya disimpan begitu saja kemudian diabaikan, tidak bisa seperti itu. Kami pasti akan kawal ini, relokasi, setelah itu kita lihat ini upaya pemerintah terkait bagaimana meramaikan konsumen dan bagaimana legalitasnya dan itu menjadi catatan yang penting untuk ditindaklanjuti," tandasnya.
Legislator fraksi PKB in menekankan kepada pemerintah kota agar membersihkan dan membenahi legalitas Pasar Terong dalam waktu dekat ini. Ia ingin lokasi perjualan aman dari sisi bangunan.
Sementara itu, perwakilan pedagang Pasar Terong, Zainal berpendapat, para pedagang sejatinya tidak perlu dipindahkan atau relokasi, melainkan cukup ditata ulang di tempat saat ini. Apalagi menurutnya, lokasi di mana mereka akan ditempatkan, tidak representatif.
"Memang gedungnya memang tidak layak. Secara hitungan 30 tahun. Dalam aturan gedung itu hanya berusia 25 tahun, dan itu harusnya didesain ulang dan direvitalisasi," tuturnya.
Ia mengungkapkan kondisi Pasar Terong menjadi sepi, karena harga yang dipatok dengan harga Koperasi Simpan Pinjam (KPS), juga model pasar berbentuk kotak-kotak.
"Mereka inginnya hamparan (model pasar). Dan menimbulkan pertanyaan ketika kita dipindahkan itu bagaiamana pembayarannya, harganya berapa, siapa pemiliknya dan berapa lama dan apa penjaminannya ketika kita pindah itu tidak ramai pembeli," ungkapnya.
"Kita ingin pindah kalau sudah dibenahi, kedua itu kalau ada penjaminan tentang harga dan pemilik, ketiga itu tidak ada lagi pedagang yang berjualan di Jalan Sawi sepanjang 360 meter nantinya, kalau masih ada yg jualan itu tidak adil, keempat kalau kita pindah ke empat kalinya kalau tidak ramai mohon maaf kita pindah turun," imbuh Zainal.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Basdir menjelaskan bahwa pihaknya tidak ingin penertiban Pasar Terong merugikan pedagang, lantaran mengancam mata pencarian mereka.
"Kita (dewan) mau relokasi ke depan itu bisa dapat hal yang lebih baik. Baik dari segi tempat dan sisi konsumennya. Untuk mencapai ke sana tentu butuh hal-hal yang harus disiapkan dan itu banyak," ujarnya.
Dia mendorong PD Pasar bersama Pemerintah Kota Makassar untuk menyiapkan tempat yang representatif bagi pedagang.
"Jangan sampai relokasi ini hanya disimpan begitu saja kemudian diabaikan, tidak bisa seperti itu. Kami pasti akan kawal ini, relokasi, setelah itu kita lihat ini upaya pemerintah terkait bagaimana meramaikan konsumen dan bagaimana legalitasnya dan itu menjadi catatan yang penting untuk ditindaklanjuti," tandasnya.
Legislator fraksi PKB in menekankan kepada pemerintah kota agar membersihkan dan membenahi legalitas Pasar Terong dalam waktu dekat ini. Ia ingin lokasi perjualan aman dari sisi bangunan.
Sementara itu, perwakilan pedagang Pasar Terong, Zainal berpendapat, para pedagang sejatinya tidak perlu dipindahkan atau relokasi, melainkan cukup ditata ulang di tempat saat ini. Apalagi menurutnya, lokasi di mana mereka akan ditempatkan, tidak representatif.
"Memang gedungnya memang tidak layak. Secara hitungan 30 tahun. Dalam aturan gedung itu hanya berusia 25 tahun, dan itu harusnya didesain ulang dan direvitalisasi," tuturnya.
Ia mengungkapkan kondisi Pasar Terong menjadi sepi, karena harga yang dipatok dengan harga Koperasi Simpan Pinjam (KPS), juga model pasar berbentuk kotak-kotak.
"Mereka inginnya hamparan (model pasar). Dan menimbulkan pertanyaan ketika kita dipindahkan itu bagaiamana pembayarannya, harganya berapa, siapa pemiliknya dan berapa lama dan apa penjaminannya ketika kita pindah itu tidak ramai pembeli," ungkapnya.
"Kita ingin pindah kalau sudah dibenahi, kedua itu kalau ada penjaminan tentang harga dan pemilik, ketiga itu tidak ada lagi pedagang yang berjualan di Jalan Sawi sepanjang 360 meter nantinya, kalau masih ada yg jualan itu tidak adil, keempat kalau kita pindah ke empat kalinya kalau tidak ramai mohon maaf kita pindah turun," imbuh Zainal.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Pemkot Makassar Target 10.300 Pendonor Darah
Pemerintah Kota Makassar menargetkan 10.300 pendonor darah dalam rangkaian bakti sosial memperingati HUT ke-419 Kota Makassar.
Kamis, 12 Nov 2026 07:03
Makassar City
RKAP 2027 PDAM Makassar Fokus Efisiensi dan Peningkatan Layanan Air Bersih
Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar menggelar Rapat Pembahasan RKAP Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar, Rabu (11/11/2026).
Rabu, 11 Nov 2026 15:59
Makassar City
Pemkot Makassar Janji Bantu Warga Jangkau Akses Permodalan
Pemerintah Kota Makassar menyiapkan akses permodalan bagi warga yang terdampak penertiban agar tetap bisa menjalankan usahanya. Fasilitasi pembiayaan dilakukan dengan menggandeng Bank Sulselbar, bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga Pegadaian.
Selasa, 10 Nov 2026 17:51
Makassar City
Munafri Serahkan Akta Kelahiran Bayi yang Lahir Tepat di HUT ke-419 Makassar
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan pelayanan administrasi kependudukan menjangkau masyarakat sejak hari pertama kehidupan seorang anak.
Selasa, 10 Nov 2026 06:16
Makassar City
20 Pegawai Teladan Pemkot Makassar Dapat Sertifikat dan Pin Emas
Pemerintah Kota Makassar memberikan penghargaan kepada 20 pegawai teladan yang terdiri atas 10 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Senin, 09 Nov 2026 23:03
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Percepat Pemulihan Kelistrikan Sulbagsel, PLN Siapkan Tambahan Kapasitas Pembangkit 700 MW
2
Perbaikan PLTU Jeneponto Dikebut, Perkuat Pasokan Listrik Sulbagsel
3
Hari ke Lima Porprov Sulsel XVIII, Kontingen Wajo Koleksi 100 Medali
4
Siswa SMA Islam Athirah Bukit Baruga Tuangkan Pemikiran Sosial dalam Buku
5
Pemkab Gowa Dorong Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pekebun
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Percepat Pemulihan Kelistrikan Sulbagsel, PLN Siapkan Tambahan Kapasitas Pembangkit 700 MW
2
Perbaikan PLTU Jeneponto Dikebut, Perkuat Pasokan Listrik Sulbagsel
3
Hari ke Lima Porprov Sulsel XVIII, Kontingen Wajo Koleksi 100 Medali
4
Siswa SMA Islam Athirah Bukit Baruga Tuangkan Pemikiran Sosial dalam Buku
5
Pemkab Gowa Dorong Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pekebun