DPRD Tegaskan Relokasi Tak Boleh Rugikan Pedagang Pasar Terong
Selasa, 08 Jul 2025 23:18
Suasana RDP Komisi BDPRD Kota Makassar bersama pedagang terkait relokasi di Pasar Terong, Selasa (8/7/2025). Foto: Istimewa
MAKASSAR - DPRD Kota Makassar mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait relokasi Pasar Terong, bersama PD Pasar Kota Makassar dan para pedagang pasar di Ruang Badan Anggaran Kantor DPRD Kota Makassar, Selasa (8/7/2025).
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Basdir menjelaskan bahwa pihaknya tidak ingin penertiban Pasar Terong merugikan pedagang, lantaran mengancam mata pencarian mereka.
"Kita (dewan) mau relokasi ke depan itu bisa dapat hal yang lebih baik. Baik dari segi tempat dan sisi konsumennya. Untuk mencapai ke sana tentu butuh hal-hal yang harus disiapkan dan itu banyak," ujarnya.
Dia mendorong PD Pasar bersama Pemerintah Kota Makassar untuk menyiapkan tempat yang representatif bagi pedagang.
"Jangan sampai relokasi ini hanya disimpan begitu saja kemudian diabaikan, tidak bisa seperti itu. Kami pasti akan kawal ini, relokasi, setelah itu kita lihat ini upaya pemerintah terkait bagaimana meramaikan konsumen dan bagaimana legalitasnya dan itu menjadi catatan yang penting untuk ditindaklanjuti," tandasnya.
Legislator fraksi PKB in menekankan kepada pemerintah kota agar membersihkan dan membenahi legalitas Pasar Terong dalam waktu dekat ini. Ia ingin lokasi perjualan aman dari sisi bangunan.
Sementara itu, perwakilan pedagang Pasar Terong, Zainal berpendapat, para pedagang sejatinya tidak perlu dipindahkan atau relokasi, melainkan cukup ditata ulang di tempat saat ini. Apalagi menurutnya, lokasi di mana mereka akan ditempatkan, tidak representatif.
"Memang gedungnya memang tidak layak. Secara hitungan 30 tahun. Dalam aturan gedung itu hanya berusia 25 tahun, dan itu harusnya didesain ulang dan direvitalisasi," tuturnya.
Ia mengungkapkan kondisi Pasar Terong menjadi sepi, karena harga yang dipatok dengan harga Koperasi Simpan Pinjam (KPS), juga model pasar berbentuk kotak-kotak.
"Mereka inginnya hamparan (model pasar). Dan menimbulkan pertanyaan ketika kita dipindahkan itu bagaiamana pembayarannya, harganya berapa, siapa pemiliknya dan berapa lama dan apa penjaminannya ketika kita pindah itu tidak ramai pembeli," ungkapnya.
"Kita ingin pindah kalau sudah dibenahi, kedua itu kalau ada penjaminan tentang harga dan pemilik, ketiga itu tidak ada lagi pedagang yang berjualan di Jalan Sawi sepanjang 360 meter nantinya, kalau masih ada yg jualan itu tidak adil, keempat kalau kita pindah ke empat kalinya kalau tidak ramai mohon maaf kita pindah turun," imbuh Zainal.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Basdir menjelaskan bahwa pihaknya tidak ingin penertiban Pasar Terong merugikan pedagang, lantaran mengancam mata pencarian mereka.
"Kita (dewan) mau relokasi ke depan itu bisa dapat hal yang lebih baik. Baik dari segi tempat dan sisi konsumennya. Untuk mencapai ke sana tentu butuh hal-hal yang harus disiapkan dan itu banyak," ujarnya.
Dia mendorong PD Pasar bersama Pemerintah Kota Makassar untuk menyiapkan tempat yang representatif bagi pedagang.
"Jangan sampai relokasi ini hanya disimpan begitu saja kemudian diabaikan, tidak bisa seperti itu. Kami pasti akan kawal ini, relokasi, setelah itu kita lihat ini upaya pemerintah terkait bagaimana meramaikan konsumen dan bagaimana legalitasnya dan itu menjadi catatan yang penting untuk ditindaklanjuti," tandasnya.
Legislator fraksi PKB in menekankan kepada pemerintah kota agar membersihkan dan membenahi legalitas Pasar Terong dalam waktu dekat ini. Ia ingin lokasi perjualan aman dari sisi bangunan.
Sementara itu, perwakilan pedagang Pasar Terong, Zainal berpendapat, para pedagang sejatinya tidak perlu dipindahkan atau relokasi, melainkan cukup ditata ulang di tempat saat ini. Apalagi menurutnya, lokasi di mana mereka akan ditempatkan, tidak representatif.
"Memang gedungnya memang tidak layak. Secara hitungan 30 tahun. Dalam aturan gedung itu hanya berusia 25 tahun, dan itu harusnya didesain ulang dan direvitalisasi," tuturnya.
Ia mengungkapkan kondisi Pasar Terong menjadi sepi, karena harga yang dipatok dengan harga Koperasi Simpan Pinjam (KPS), juga model pasar berbentuk kotak-kotak.
"Mereka inginnya hamparan (model pasar). Dan menimbulkan pertanyaan ketika kita dipindahkan itu bagaiamana pembayarannya, harganya berapa, siapa pemiliknya dan berapa lama dan apa penjaminannya ketika kita pindah itu tidak ramai pembeli," ungkapnya.
"Kita ingin pindah kalau sudah dibenahi, kedua itu kalau ada penjaminan tentang harga dan pemilik, ketiga itu tidak ada lagi pedagang yang berjualan di Jalan Sawi sepanjang 360 meter nantinya, kalau masih ada yg jualan itu tidak adil, keempat kalau kita pindah ke empat kalinya kalau tidak ramai mohon maaf kita pindah turun," imbuh Zainal.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Sidak SKPD-OPD, Walkot Appi Temukan Ruangan Kosong hingga Gudang Terbengkalai
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah SKPD dan OPD, Kantor Balai Kota, Selasa (16/12/2025).
Selasa, 16 Des 2025 18:05
News
Pemkot Makassar Dukung Pembentukan BWI, Fokus Sertifikasi 1.000 Tanah Wakaf
Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Makassar akan segera dibentuk dan diresmikan sebagai lembaga resmi yang mengawal tata kelola wakaf secara profesional, transparan, dan sesuai regulasi.
Selasa, 16 Des 2025 17:45
Makassar City
Pemkot Makassar dan Bank Mandiri Bahas Penataan Kawasan Karebosi Jadi Livin Land
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar membuka langkah strategis dengan menggandeng Bank Mandiri Regional Sulawesi-Maluku dalam rencana revitalisasi kawasan Karebosi, Senin (15/12/2025).
Senin, 15 Des 2025 21:13
Sulsel
Festival Daur Bumi: Menutup Tahun, Membuka Perjalanan Baru Persampahan Kota Makassar
Festival Daur Bumi yang digelar Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) selama tiga hari, 12–14 Desember 2025, menjadi penutup akhir tahun yang penuh makna sekaligus penanda awal sebuah perjalanan baru dalam pengelolaan persampahan Kota Makassar.
Senin, 15 Des 2025 19:03
Makassar City
Kemenhub Kirimkan Bus Gratis untuk Dukung Program Sekolah Rakyat di Makassar
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, melalui penyediaan layanan transportasi sekolah gratis bagi siswa, Senin (15/12/2025).
Senin, 15 Des 2025 14:13
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Capaian CKG di Pangkep 85 Persen, Wamenkes Beri Bantuan Senilai Rp44,9 Miliar
2
Bupati Andi Rosman Dorong TMI Wajo jadi Jembatan Petani-Pemerintah
3
Cerita Amrina Merasa Dikriminalisasi: Dicap Koruptor, Anak Dibully, Gagal PPPK hingga Coba Bunuh Diri
4
Bajaj RE Ekspansi ke Gowa - Takalar, Dorong Mobilitas dan Ekonomi Lokal
5
Pertamina Perkuat Sinergi dengan Pemprov Sulut Jelang Nataru 2025/2026
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Capaian CKG di Pangkep 85 Persen, Wamenkes Beri Bantuan Senilai Rp44,9 Miliar
2
Bupati Andi Rosman Dorong TMI Wajo jadi Jembatan Petani-Pemerintah
3
Cerita Amrina Merasa Dikriminalisasi: Dicap Koruptor, Anak Dibully, Gagal PPPK hingga Coba Bunuh Diri
4
Bajaj RE Ekspansi ke Gowa - Takalar, Dorong Mobilitas dan Ekonomi Lokal
5
Pertamina Perkuat Sinergi dengan Pemprov Sulut Jelang Nataru 2025/2026