DPRD Makassar Janji Kawal Polemik Penerimaan Murid Baru 2025

MAKASSAR - DPRD Kota Makassar menerima aspirasi Laskar Merah Putih Sulawesi Selatan terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di halaman gedung DPRD Kota Makassar, Jalan AP Pettarani, Kecamatan Rappocini, Selasa (15/7/2025).

Massa aksi diterima Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan bahwa proses SPMB 2025 harus tetap dikawal dengan baik.

"Kami di Komisi D tidak pernah mengabaikan isu pendidikan, terkhusus perihal akses sekolah bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Jadi jangan khawatir, LMP untuk saya ini bukan orang lain, tetapi bagian dari keluarga besar saya,” katanya.

Ari menambahkan, Komisi D DPRD Kota Makassar selalu hadir dalam persoalan bidang pendidikan. Dirinya mengaku bahwa polemik ini sudah disuarakan sebelum kejadian ini muncul ke publik.

“Saya juga dari dulu selalu konsisten mendorong agar anak-anak kita bisa sekolah di negeri,” ungkapnya kepada massa aksi.

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Makassar ini dengan tegas menjelaskan bahwa setiap anak berhak memiliki hak pendidikan yang layak di sekolah negeri tanpa terkecuali.

“Saya selaku Ketua Komisi D, menjamin bahwa seluruh anak-anak yang tidak mampu wajib bersekolah di sekolah negeri. Apapun itu langkahnya, apapun caranya. Kalau dipaksakan ke sekolah swasta dan tidak ada subsidi dari pemerintah, itu sama saja dengan membunuh pendidikan kita di Kota Makassar,” tegasnya lagi.

Ari pun menjelaskan bahwa pihaknya sudah melaksanakan segala cara untuk berkoordinasi terkait polemik ini, seperti di Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Wali Kota Makassar.

"Tujuannya jelas, memastikan seluruh anak usia sekolah mendapat bangku di sekolah negeri tanpa kecuali. Kami semua yakin dan percaya, selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Kami bukan hanya wakil rakyat dalam nama, tapi juga dalam tindakan. Pemerintah harus berada di garda terdepan untuk melindungi dan membela rakyat, khususnya mereka yang tidak mampu,” jelasnya.

Dirinya pun berkomitmen untuk memproses kekhawatiran masyarakat dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak terkait.

“Saya tidak suka berjanji, tetapi saya ingin merealisasikan. Dalam waktu dekat ini, kita akan melakukan RDP untuk mencari titik temu dan solusi. Supaya tak ada lagi anak Makassar yang gagal sekolah hanya karena sistem,” kata Ari.

Alumnus Universitas Hasanuddin ini pun menuturkan, hak pendidikan masyarakat tidak memandang status sosial. Dewan akan terus mengawal sistem pendidikan yang adil atau merata.

“Yakin dan percaya, kami selalu ada untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan untuk semua, bukan untuk sebagian,” pungkasnya dalam pertemuan itu.

Di sisi lain, Laskar Merah Putih mendesak transparansi dari Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk membuka secara terbuka dan menyeluruh data penerimaan 800 kuota jalur afirmasi untuk ketentuan dan peruntukannya bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan.

Massa aksi juga menolak segala bentuk kecurangan dan penyalahgunaan wewenang, serta segala bentuk manipulasi, kolusi, nepotisme, atau intervensi oleh pihak tidak bertanggung jawab dalam proses seleksi PPDB.