Pemkot Makassar Minta Bantuan BPKP Sulsel Kawal Aset Pemerintah

MAKASSAR - Sekertaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly bersama Inspektur Kota Makassar, Andi Asma Zulistia Ekayanti dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Muh Dakhlan bertandang ke Kantor BPKP Sulsel, Jalan Tamalanrea Raya, Rabu (23/7/2025).

Sekda Makassar, Andi Zulkifly mengatakan kunjungan ke BPKP Sulsel merupakan bentuk silaturahmi Pemkot Makassar. Sekaligus membangun dan memperkuat kolaborasi dalam rangka memastikan program berjalan dengan baik.

"Pertemuan tadi membahas beberapa poin, salah satunya permintaan pendampingan atas aset kita," ujar Sekda Zulkifly, Rabu (23/7/2025).

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar ini menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintahan Munafri Arifuddin - Aliyah Mustika Ilham (Mulia) telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

"Kita juga sampaikan misi Mulia, seragam sekolah gratis dan sambungan PDAM gratis sudah dilaksanakan," jelas Zulkifli.

Sementara, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan, Rasono mengatakan, pertemuan ini menyangkut evaluasi terhadap perjanjian antara Pemkot dengan PT KIK terkait perolehan terminal.

"Pemkot meminta BPKP untuk memberikan masukan dan pendalaman terkait perjanjian tersebut," ujar Rasono.

Setelah melakukan evaluasi, sambung dia, BPKP akan berkoordinasi dengan Pemkot untuk memberikan masukan dan rekomendasi terkait dengan perjanjian tersebut. Harapannya, proses pengakhiran perjanjian dapat dilakukan secara akuntabel dan memberikan manfaat terbaik bagi Pemkot.

Selain itu, Pemkot Makassar juga berharap BPKP dapat membantu meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan mendorong dan menguatkan pengelolaan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan pencegahan korupsi.

"Jadi kami berperan dalam melakukan evaluasi dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan," ungkapnya.

Termasuk, kata Rasono kolaborasi untuk melakukan pengelolaan risiko dan evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terintegrasi. Proses ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan dan mencapai level yang diharapkan.