Bukit Baruga Jadi Kawasan Percontohan Pengelolaan Sampah Mandiri di Makassar
Jum'at, 19 Sep 2025 15:05
Pemkot Makassar dan Kalla Land & Property yang menaungi Bukit Baruga meneken MoU terkait penerapan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R). Foto/Istimewa
MAKASSAR - Bukit Baruga, kawasan hunian yang mengusung konsep ramah lingkungan, kembali menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan sampah modern demi menciptakan lingkungan bersih, sehat, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Pemerintah Kota Makassar terkait penerapan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R).
Penandatanganan MoU berlangsung pada Kamis, 18 September 2025, di Kantor Balai Kota Makassar. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan CEO KALLA Land & Property, Ricky Theodores, menandatangani langsung kerja sama tersebut. Hadir pula Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar, Helmy Budiman, Chief Operating Officer KALLA Land, M. Natsir Mardan, serta jajaran manajemen KALLA Land lainnya.
CEO KALLA Land & Property, Ricky Theodores, menjelaskan bahwa kerja sama ini menjadi langkah strategis Bukit Baruga dalam mengelola sampah secara mandiri, berlandaskan prinsip reduce, reuse, dan recycle.
“Secara terminologi, Reduce artinya mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah, Recycle artinya mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat, dan Reuse artinya menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi berbeda. Intinya adalah bagaimana sampah ini kami kelola sendiri dan berperan aktif mendukung program Kota Makassar dalam mengurangi dampak lingkungan yang buruk akibat sampah,” jelasnya.
Ia menambahkan, warga Bukit Baruga akan didorong untuk memilah sampah sejak dari rumah. Sampah organik dan anorganik akan diolah di fasilitas TPS3R yang disiapkan pengelola kawasan, sementara residu yang tidak bisa didaur ulang baru akan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
"Implementasi program ini akan dimulai paling lambat Oktober 2025, dan harapannya semoga jumlah sampah yang dikirim ke TPA akan berkurang signifikan,” tutupnya.
Kepala DLH Makassar, Helmy Budiman, menyambut baik inisiatif ini sebagai pilot project kawasan perumahan pertama yang menerapkan pengelolaan sampah mandiri.
“Program TPS3R ini merupakan salah satu upaya strategis untuk mengurangi timbulan sampah. Kami mengapresiasi, bahwa Bukit Baruga adalah kawasan perumahan pertama yang menerapkannya secara mandiri. Harapan kami kedepannya, semoga seluruh kawasan perumahan baru juga bisa mengikuti langkah ini,” harapnya.
Ia juga menambahkan, MoU ini menjadi bagian dari strategi Pemkot Makassar untuk mendorong keterlibatan swasta dan masyarakat dalam menjaga kebersihan kota.
“Sebelum MoU ditandatangani, pihak kami telah melakukan riset dan pendataan. Dari hasil kajian, TPS3R Bukit Baruga melayani 840 kepala keluarga dengan potensi pengolahan sampah sekitar 2,5 ton per hari, atau sekitar 75 ton per bulan. Kami memperkirakan hanya sekitar 13 persen sampah residu yang tersisa, yang artinya 87 persen sampah sudah terkelola dengan baik melalui proses pemilahan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali,” tambahnya.
Untuk mendukung keberlanjutan program, Pemkot Makassar juga menyiapkan skema insentif bagi pengelola kawasan yang aktif menjalankan TPS3R.
“Insentifnya berupa pengurangan biaya retribusi. Berapa ton sampah yang berhasil mereka kelola, itulah yang akan menjadi dasar pemberian diskon atau insentif. Kompleks perumahan yang lain bisa mereplikasi keberhasilan Bukit Baruga sebagai model percontohan,” tegasnya.
Penandatanganan MoU ini sekaligus memperkuat sinergi berkelanjutan antara Pemerintah Kota Makassar dan Bukit Baruga dalam membangun kota yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Penandatanganan MoU berlangsung pada Kamis, 18 September 2025, di Kantor Balai Kota Makassar. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan CEO KALLA Land & Property, Ricky Theodores, menandatangani langsung kerja sama tersebut. Hadir pula Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar, Helmy Budiman, Chief Operating Officer KALLA Land, M. Natsir Mardan, serta jajaran manajemen KALLA Land lainnya.
CEO KALLA Land & Property, Ricky Theodores, menjelaskan bahwa kerja sama ini menjadi langkah strategis Bukit Baruga dalam mengelola sampah secara mandiri, berlandaskan prinsip reduce, reuse, dan recycle.
“Secara terminologi, Reduce artinya mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah, Recycle artinya mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat, dan Reuse artinya menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi berbeda. Intinya adalah bagaimana sampah ini kami kelola sendiri dan berperan aktif mendukung program Kota Makassar dalam mengurangi dampak lingkungan yang buruk akibat sampah,” jelasnya.
Ia menambahkan, warga Bukit Baruga akan didorong untuk memilah sampah sejak dari rumah. Sampah organik dan anorganik akan diolah di fasilitas TPS3R yang disiapkan pengelola kawasan, sementara residu yang tidak bisa didaur ulang baru akan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
"Implementasi program ini akan dimulai paling lambat Oktober 2025, dan harapannya semoga jumlah sampah yang dikirim ke TPA akan berkurang signifikan,” tutupnya.
Kepala DLH Makassar, Helmy Budiman, menyambut baik inisiatif ini sebagai pilot project kawasan perumahan pertama yang menerapkan pengelolaan sampah mandiri.
“Program TPS3R ini merupakan salah satu upaya strategis untuk mengurangi timbulan sampah. Kami mengapresiasi, bahwa Bukit Baruga adalah kawasan perumahan pertama yang menerapkannya secara mandiri. Harapan kami kedepannya, semoga seluruh kawasan perumahan baru juga bisa mengikuti langkah ini,” harapnya.
Ia juga menambahkan, MoU ini menjadi bagian dari strategi Pemkot Makassar untuk mendorong keterlibatan swasta dan masyarakat dalam menjaga kebersihan kota.
“Sebelum MoU ditandatangani, pihak kami telah melakukan riset dan pendataan. Dari hasil kajian, TPS3R Bukit Baruga melayani 840 kepala keluarga dengan potensi pengolahan sampah sekitar 2,5 ton per hari, atau sekitar 75 ton per bulan. Kami memperkirakan hanya sekitar 13 persen sampah residu yang tersisa, yang artinya 87 persen sampah sudah terkelola dengan baik melalui proses pemilahan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali,” tambahnya.
Untuk mendukung keberlanjutan program, Pemkot Makassar juga menyiapkan skema insentif bagi pengelola kawasan yang aktif menjalankan TPS3R.
“Insentifnya berupa pengurangan biaya retribusi. Berapa ton sampah yang berhasil mereka kelola, itulah yang akan menjadi dasar pemberian diskon atau insentif. Kompleks perumahan yang lain bisa mereplikasi keberhasilan Bukit Baruga sebagai model percontohan,” tegasnya.
Penandatanganan MoU ini sekaligus memperkuat sinergi berkelanjutan antara Pemerintah Kota Makassar dan Bukit Baruga dalam membangun kota yang lebih bersih dan berkelanjutan.
(TRI)
Berita Terkait
Makassar City
Pemkot Makassar Kejar Target Seragam Gratis, Libatkan 112 Penjahit Lokal
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus mempercepat pelaksanaan program pengadaan seragam gratis bagi murid sekolah. Saat ini, proses pengadaan jasa jahit mulai berjalan dengan melibatkan penjahit dan pelaku UMKM lokal.
Kamis, 13 Agu 2026 19:54
Makassar City
DPRD Makassar Mulai Berkantor di Gedung Baru, Tekan Biaya Sewa Rp600 Juta
Jajaran DPRD Kota Makassar mulai menempati gedung baru di Jalan AP Pettarani untuk menjalankan aktivitas kedewanan, Rabu (12/8/2026).
Kamis, 13 Agu 2026 09:56
Makassar City
Pendataan Perlinsos Digital Capai 50.088 KK, Wali Kota Appi Targetkan Makassar Tembus 70 Persen
Pemerintah Kota Makassar, melalui Dinas Sosial terus menggenjot pendataan warga melalui platform Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.
Rabu, 12 Agu 2026 17:46
Makassar City
Realisasi Investasi Makassar Tembus Rp2,7 Triliun hingga Triwulan Kedua
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar mencatat realisasi investasi telah mencapai angka Rp2,7 triliun lebih hingga periode triwulan kedua atau semester pertama tahun 2026.
Rabu, 12 Agu 2026 16:27
Makassar City
Pemkot Makassar Perluas Tracing TBC, Target 339 Titik
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memperluas tracing tuberkulosis (TBC) dengan mengintegrasikannya bersama Program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Rabu, 12 Agu 2026 07:20
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
UMI Raih Campus Entrepreneurial Marketing for Impact 2026
2
DPRD Makassar Mulai Berkantor di Gedung Baru, Tekan Biaya Sewa Rp600 Juta
3
Imigrasi Parepare Lanjutkan Kerja Sama dengan SINDO Makassar
4
MMF 2026 di Kalla Institute Soroti Kolaborasi Manusia dan AI di Dunia Kerja
5
IAS Roadshow ke Daerah, Tegaskan Kekuatan Golkar Harus Merata di Sulsel
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
UMI Raih Campus Entrepreneurial Marketing for Impact 2026
2
DPRD Makassar Mulai Berkantor di Gedung Baru, Tekan Biaya Sewa Rp600 Juta
3
Imigrasi Parepare Lanjutkan Kerja Sama dengan SINDO Makassar
4
MMF 2026 di Kalla Institute Soroti Kolaborasi Manusia dan AI di Dunia Kerja
5
IAS Roadshow ke Daerah, Tegaskan Kekuatan Golkar Harus Merata di Sulsel