Fraksi PKB DPRD Makassar: Mutasi Birokrasi Wajib Perkuat Stabilitas Pemerintahan

MAKASSAR - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Makassar memberikan tanggapan resmi terkait mutasi 263 pejabat pengawas lingkup Pemerintah Kota Makassar, termasuk 136 lurah, yang dilantik Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, di Lapangan Karebosi, Senin, (29/9/2025) kemarin.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, menyatakan bahwa rotasi jabatan dalam birokrasi adalah hal lumrah dan merupakan bagian dari hak prerogatif Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Namun, Fraksi PKB menekankan bahwa mutasi masif ini harus diarahkan untuk memperkuat stabilitas pemerintahan serta menjadi instrumen konsolidasi organisasi birokrasi Kota Makassar.

“Kami memahami sepenuhnya bahwa wilayah birokrasi merupakan hak prerogatif wali kota dan wakil wali kota. Namun, penting bagi kita semua memastikan bahwa rotasi besar-besaran ini justru memperkuat konsolidasi, bukan melemahkan. Stabilitas birokrasi adalah kunci agar pelayanan publik tetap berjalan efektif,” tegas Andi Makmur.

Fraksi PKB juga menyoroti pesan wali wota bahwa lurah adalah ujung tombak pelayanan publik. Menurut Andi Makmur, pernyataan tersebut harus diwujudkan dalam langkah nyata, yakni memastikan pejabat yang baru segera beradaptasi, memahami wilayahnya, dan mampu menjalankan program prioritas seperti penurunan stunting, pengendalian TBC, dan penekanan angka pengangguran.

“Kami merespons positif target yang disampaikan Wali Kota, tetapi mengingatkan agar adaptasi pejabat baru tidak menimbulkan jeda pelayanan. Konsolidasi birokrasi wajib berjalan paralel dengan keberlanjutan program yang sudah berjalan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fraksi PKB menekankan bahwa mutasi birokrasi harus memastikan birokrasi berjalan lebih cepat dan sinergis dalam mewujudkan visi-misi Wali Kota. Selain itu, pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu mendukung pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendorong serapan anggaran agar berjalan maksimal.

“Tiga hal tersebut – kecepatan birokrasi, pencapaian PAD, dan optimalisasi serapan anggaran – adalah faktor penting yang memastikan pelayanan publik terpenuhi serta belanja publik memberi dampak nyata bagi ekonomi masyarakat,” jelas Andi Makmur.

Selain itu, Fraksi PKB menegaskan akan tetap menjalankan fungsi pengawasan melalui koordinasi dengan lembaga formal seperti DPRD, BKPSDMD, serta perangkat pengawas internal lainnya untuk memantau efektivitas dan akuntabilitas birokrasi pasca mutasi.

“Fungsi pengawasan tidak boleh absen. Kami akan terus memantau proses evaluasi kinerja birokrasi ini. Mutasi harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar rotasi administratif. Untuk PKB, pelayanan publik yang stabil, adil, dan konsisten adalah ukuran keberhasilan dari kebijakan mutasi,” tutup Andi Makmur.