Pemkot Makassar dan Densus 88 Kolaborasi Tangkal Radikalisme

MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus memperkuat komitmennya dalam menjaga ketahanan sosial dan mencegah penyebaran paham radikal, terutama di kalangan generasi muda. Upaya ini diwujudkan melalui kolaborasi dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri, yang kali ini difokuskan pada edukasi dan literasi digital bagi masyarakat.

Pertemuan berlangsung di Balai Kota Makassar, Selasa (14/10/2025), dihadiri Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Kepala Badan Kesbangpol, Fatur Rahim, dan Kepala Dinas Sosial, Andi Bukti Jufri. Dari pihak Densus 88 hadir Kasatgaswil Sulsel, Agung NM, beserta jajaran.

Kedua pihak membahas penguatan sinergi dalam pencegahan radikalisme, pembinaan bagi narapidana dan eks-narapidana terorisme (napiter dan eks-napiter), serta deteksi dini potensi penyebaran paham ekstrem di masyarakat.

“Kami bersilaturahmi dengan Pak Wali Kota, membahas penanganan intoleransi, radikalisme, serta terorisme, khususnya di Kota Makassar. Selama ini semua berjalan baik. Pertemuan ini lebih pada mempererat koordinasi saja memperkuat sinergitas pengawasan dan edukasi,” ujar Agung NM.

Agung menjelaskan bahwa penyebaran ideologi ekstrem kini banyak terjadi melalui ruang digital, seperti media sosial dan gim daring, yang akrab dengan anak-anak muda. Karena itu, Densus 88 kini lebih memfokuskan langkah pada upaya preventif melalui kegiatan sosial dan edukatif.

“Langkah kami fokus pada pencegahan, melalui sosialisasi, himbauan, ceramah di sekolah maupun dinas, serta kegiatan untuk eks-napiter di Kota Makassar,” tuturnya.

Ia menambahkan, terdapat 135 eks-narapidana terorisme di Sulawesi Selatan, dan sekitar 90 persen berdomisili di Kota Makassar. Mereka kini dibina di Yayasan Rumah Moderasi Makassar, wadah pemberdayaan sosial-ekonomi yang turut melibatkan Pemkot dan Pemprov Sulsel.

“Di situ juga ada Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel yang terlibat. Yayasan Rumah Moderasi Makassar menjalankan berbagai bidang usaha yang dikelola para eks-napiter,” jelasnya.

Agung menyebut, kerja sama lintas lembaga menjadi kunci deteksi dini paham radikal.

“Kami punya jaringan di lapangan, mulai dari lurah, Bhabinkamtibmas, hingga aparat pemerintahan tingkat bawah. Mereka rutin berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kami untuk mendeteksi potensi sejak dini,” ungkapnya.

Selain membina eks-napiter, pertemuan juga menyoroti pentingnya edukasi bagi anak-anak dan ASN untuk menangkal paham radikal sejak dini.

“Edukasi anak di bawah umur bukan hanya tanggung jawab Densus 88 saja, tapi juga Pemkot Makassar. Sejauh ini tidak ada ASN di Makassar yang terpapar radikalisme, dan kami tetap meningkatkan kemampuan deteksi agar tidak tumpul,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemkot untuk terus mendukung langkah Densus 88, terutama dalam pembinaan sosial dan ekonomi bagi eks-narapidana terorisme agar kembali produktif di masyarakat.

“Kami mendukung apa menjadi program kolaborasi dengan Densus 88. Kami siap melakukan pemberdayaan agar mereka bisa kembali produktif dan berkontribusi positif di masyarakat,” ujar Munafri.

Ia menekankan bahwa pendekatan kemanusiaan menjadi kunci utama dalam menangani isu ini.

“Kami ingin menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk membina dan memberi kesempatan hidup aman, rukun, dan damai. Kami di Pemkot Makassar siap berperan dalam proses ini,” imbuhnya.

Dari sisi strategis, Kepala Badan Kesbangpol Makassar, Fatur Rahim, menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari strategi preventif pemerintah kota dalam melindungi generasi muda dari ideologi ekstrem di dunia maya.

“Dunia maya dan sebagainya, seiring kemajuan teknologi, kita juga harus memperkuat dan mem-backup agar tidak terjangkit yang namanya ‘nabi-nabi palsu’ dan sejenisnya,” ujar Fatur.

Ia menambahkan, kolaborasi antara Pemkot dan Densus 88 bukan hal baru, namun perlu terus diperkuat karena pola penyebaran radikalisme kini semakin kompleks.

“Dengan semakin meluasnya perkembangan teknologi, penanganan kita juga harus makin melebar,” jelasnya.

Fatur menekankan pentingnya kerja kolektif lintas dinas dan masyarakat agar pengawasan dan edukasi berjalan efektif.

“Secara tugas, pemerintah hadir di mana-mana untuk menjaga anak-anak kita ke depan. Jadi, penanganan dan perbaikan itu akan lebih baik jika dilakukan secara kolektif,” tegasnya.

Dalam diskusi tersebut juga dibahas pengawasan terhadap ceramah dan kegiatan keagamaan, serta peningkatan literasi digital anak-anak melalui sinergi dengan Dinas Kominfo, Dinas Sosial, dan lembaga pendidikan.

“Sinergi ini kami harapkan dapat memperkuat daya tahan sosial masyarakat terhadap ideologi ekstrem di wilayah perkotaan,” tutup Fatur.