Terapkan WFH, Wali Kota Jamin Layanan Publik Pemkot Makassar Tetap Berjalan

MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pelayanan publik harus tetap berjalan meskipun Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menerapkan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH).

Hal tersebut disampaikan Munafri saat menanggapi wacana penerapan WFH di lingkup Pemkot Makassar, Rabu (1/4/2026). Ia memastikan pelayanan di tingkat kelurahan hingga kecamatan tidak boleh terganggu.

"Harus dipastikan bahwa WFH ini tetap efektif. Artinya saya tidak mau tahu kalau pada saat WFH baru saya mencari apakah itu Kepala Dinas, apakah siapa dalam 5 menit ditelepon harus angkat telepon dong," tuturnya.

Munafri, yang akrab disapa Appi, menegaskan bahwa WFH bukanlah bentuk libur atau cuti bagi aparatur sipil negara (ASN), melainkan tetap bekerja dengan lokasi berbeda.

"Bukan liburan ini. Ini bukan cuti, bukan libur. Ini kerja dari rumah, tetap kerja. Dan ada aturannya juga kalau saya tidak salah, eselon III, eselon II masuk," tegas Munafri.

Ia memastikan camat, lurah, serta organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pelayanan publik tetap wajib masuk kantor guna menjaga layanan kepada masyarakat.

"Iya dong, sama OPD yang pelayanan masuk. Jadi ini kita pastikan untuk membuat juga formulasi, kita lagi membuat cara apa lagi yang bisa kita lakukan dalam rangka merespons yang namanya keadaan sekarang ini," ucapnya.

Selain itu, Pemkot Makassar tengah mempertimbangkan perluasan jadwal WFH sebagai upaya efisiensi penggunaan energi dan bahan bakar di lingkungan pemerintahan.

"Apakah kita bisa nambah WFH juga di hari yang berbeda, untuk memastikan bahwa kita juga harus menjadi bagian dari pengurangan untuk tidak menggunakan seperti bahan bakar secara berlebihan, energi secara berlebihan, dan sebagainya. Ya, jangan langsung disanksi kalau 5 menit tidak diangkat. Ya kita telepon lagi sampai 6 menit baru kita telepon lagi," urainya.

Munafri juga meminta seluruh jajaran memaksimalkan penggunaan platform komunikasi digital selama WFH. Koordinasi dan pertukaran data, menurutnya, harus tetap berjalan melalui berbagai kanal seperti WhatsApp dan email.

"Maksud saya begini, ini adalah warning yang disampaikan bahwa WFH itu bukan liburan, tapi bekerja dari rumah. Kalau kita minta data-data untuk ini, siapkan data-data itu. Kan bisa di-share pakai WhatsApp, bisa pakai email, dan sebagainya," tegasnya lagi.

Untuk memastikan kedisiplinan, Pemkot Makassar akan menerapkan sistem absensi yang sama ketatnya seperti hari kerja biasa selama WFH berlangsung.

"Karena ini kan di hari Jumat, sangat rentan orang menganggap ini orang pulang kampung dan sebagainya. Jadi ini kami akan absen sesuai seperti apa yang terjadi di hari biasa," jelas Appi.

Di sisi lain, Munafri menyebut pihaknya juga tengah mengkaji penerapan Work From Anywhere (WFA). Namun, kebijakan tersebut akan diatur secara hati-hati agar tidak memperpanjang masa libur atau dimanfaatkan untuk pulang kampung.

"Kami lagi mengkaji, memaksimalkan kajian ini. Kenapa tidak dikasih dekat? Tambah panjang nanti, tambah lama lagi orang pulang kampung," pungkasnya.