Produksi Sampah Makassar 800 Ton/Hari, Appi Minta Sistem Pengangkutan Ditata

MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menginstruksikan seluruh camat dan lurah untuk mempercepat pembenahan sistem pengelolaan sampah di wilayah masing-masing. Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (6/4/2026).

Dalam rapat itu, Munafri menegaskan bahwa persoalan sampah menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar dan harus ditangani secara berkelanjutan serta terintegrasi lintas sektor.

Ia mengungkapkan, produksi sampah di Makassar saat ini mencapai sekitar 800 ton per hari. Namun, kapasitas pengangkutan baru mampu menjangkau sekitar 67 persen.

"Produksi sampah di Makassar telah mencapai sekitar 800 ton per hari. Perlu solusi penanganan serius," tegasnya.

Kondisi tersebut berdampak pada masih adanya lebih dari 30 persen atau sekitar 240 ton sampah yang berpotensi tidak terangkut setiap hari.

"Kondisi tersebut menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani melalui pembenahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh, terutama pada aspek pengangkutan. Ini angka yang besar, artinya masih ada ratusan ton sampah yang tertinggal di wilayah kita setiap hari. Ini tidak bisa dibiarkan," tegasnya.

Munafri menilai, salah satu persoalan utama terletak pada ketidaksinkronan antara waktu pembuangan sampah oleh masyarakat dan jadwal pengangkutan oleh armada.

Karena itu, Wali Kota yang kerap disapa Appi ini meminta camat dan lurah segera merancang ulang sistem pengangkutan yang lebih efektif dan terintegrasi, termasuk menyusun alur kerja yang terukur.

"Perlu diatur ulang jam pembuangan sampah dan jam pengangkutan, agar kebersihan tetap terjaga. Jangan sampai sampah dibuang pagi, tapi diangkut siang atau sore. Ada jeda waktu yang membuat sampah menumpuk dan terlihat tidak terkelola," ujarnya.

Ia juga menegaskan agar tidak ada lagi praktik pembuangan sampah di trotoar maupun sudut jalan. Pelaku usaha, khususnya rumah makan dan sektor komersial, diminta menempatkan sampah di dalam area masing-masing serta menyesuaikan dengan jadwal penjemputan.

Selain itu, Munafri kembali menekankan pentingnya sinkronisasi waktu buang dan angkut sampah.

"Harus ada koneksi antara waktu buang dan waktu angkut. Kalau ini tidak sinkron, pasti akan ada timbunan sampah di mana-mana," tukasnya.

Ia juga meminta perhatian khusus pada kawasan dengan volume sampah tinggi, seperti area komersial, warung, dan pusat aktivitas ekonomi, agar pengelolaannya dilakukan lebih disiplin dan terjadwal.

Menurutnya, pembenahan sistem persampahan membutuhkan komitmen dan konsistensi dari semua pihak.

"Tanpa komitmen dan konsistensi, upaya yang dilakukan hanya akan membuang waktu, sementara persoalan sampah terus bertambah di Makassar. Kalau ini kita jalankan bersama dan konsisten, tingkat kebersihan kota pasti akan meningkat signifikan," terangnya.

Di sisi lain, Munafri menyoroti perlunya evaluasi sistem retribusi sampah, khususnya dari sektor komersial. Ia menilai masih terdapat ketimpangan antara volume sampah yang dihasilkan dan besaran iuran yang dibayarkan.

"Jangan sampai sampahnya banyak, tapi bebannya ditanggung pemerintah. Harus ada perhitungan yang jelas dan transparan," tegasnya.

Ia pun mendorong pendataan ulang kawasan komersial serta penerapan sistem pembayaran berbasis digital guna meningkatkan akuntabilitas.

Munafri juga meminta pembaruan data penerima subsidi iuran sampah agar tepat sasaran. Menurutnya, kebijakan pembebasan iuran merupakan bentuk bantuan pemerintah bagi masyarakat kurang mampu.

"Kita bantu dengan mengurangi beban bulanan mereka, salah satunya dengan membebaskan iuran sampah. Tapi datanya harus jelas dan valid," imbuh Appi.

Selain itu, ia menginstruksikan verifikasi ulang data petugas kebersihan untuk memastikan tidak ada data fiktif.

"Saya yakin masih ada data yang tidak valid. Ini harus dicek ulang agar tidak ada kebocoran anggaran," tegasnya.

Munafri menekankan bahwa pembenahan sistem persampahan harus dilakukan secara serius, terukur, dan kolaboratif hingga ke tingkat wilayah.

"Kalau sistem ini kita benahi dengan baik, maka persoalan sampah bisa kita kendalikan secara bertahap," ungkapnya.

Rapat tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, para asisten, serta kepala dinas terkait.