Pemkot Makassar Gencarkan Edukasi Pilah Sampah dari Rumah

MAKASSAR - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar bersama pemerintah kelurahan terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pemilahan sampah dari rumah sebagai respons atas kebijakan nasional larangan sistem pembuangan terbuka (open dumping) di tempat pemrosesan akhir (TPA).

Upaya tersebut dibahas dalam Coffee Morning bertajuk Pilah Sampah Mulai dari Rumah, Aksi Nyata Menuju Kota Makassar yang Mulia, Bersih, dan Berkelanjutan di Nordu Coffee Makassar, Jalan Emmy Saelan, Rabu (5/8/2026).

Perwakilan DLH Kota Makassar, Dr. Sandra Wulan, mengatakan kebijakan larangan open dumping membutuhkan perubahan pola pengelolaan sampah, dimulai dari tingkat rumah tangga.

"Namun, jika dilihat dari media sosial beberapa hari ini, sepertinya memang banyak kritik dari masyarakat. Terutama karena banyak masyarakat yang sepertinya belum memahami pengolahan apa yang dapat dilakukan terhadap jenis sampah lainnya, khususnya sampah organik dan anorganik," jelasnya.

Menurut Sandra, sosialisasi pengelolaan sampah akan terus diperluas hingga ke tingkat kelurahan dan rukun warga (RW) agar pemahaman masyarakat semakin meningkat.

"Hanya saja, audiensnya baru sebatas petugas/laskar kebersihan. Harapannya, mereka dapat memberikan edukasi langsung ke masyarakat saat melakukan pengangkutan sampah. Setelah ini, rencana yang sedang diatur jadwalnya adalah kami akan melakukan sosialisasi kembali hingga ke tingkat kelurahan dan RW," ucapnya.

Ia menambahkan, edukasi pengelolaan sampah juga telah menyasar lingkungan sekolah melalui berbagai program.

"Sosialisasi ini sudah menyentuh tingkat sekolah. Tahun lalu, tepatnya ada salah satu kegiatan yaitu Makassar Goes to School. Kami melakukan sosialisasi di lebih dari 150 sekolah, mulai dari jenjang TK sampai SMA. Jadi, sebetulnya kegiatan sosialisasi ini sudah ada. Namun, jika dilihat dari respon masyarakat, sepertinya masih kurang dan perlu dilakukan peningkatan sosialisasi kembali. Untuk mendukung program per 1 Agustus ini, kemarin kami sudah melakukan sosialisasi di 15 kecamatan," sambungnya.

Sandra mengimbau masyarakat tidak ragu mengolah sampah organik secara mandiri. Menurutnya, pengolahan sampah tidak selalu membutuhkan komposter berukuran besar maupun lahan yang luas.

"Terkait pengolahan sampah organik. Saya kemarin sempat membaca berita terkait pengolahan sampah organik yang terkesan harus menggunakan komposter. Sebetulnya, masyarakat tidak harus selalu melakukan pengolahan sampah organik menggunakan komposter besar yang membutuhkan lahan luas," pesannya.

Ia menjelaskan, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai metode sederhana, seperti biopori, komposter ember bertumpuk, maupun lubang kompos di tanah sesuai kondisi lahan yang tersedia.

"Contohnya lahan sempit itu bisa menggunakan metode biopori. Pupuk cair atau kompos itu bisa membuat komposter dari ember bertumpuk (ukurannya seukuran ember bekas cat). Lahan memadai, bisa membuat Jugangan (lubang di tanah). Sampah organik dimasukkan ke lubang, ditutup daun-daun kering, lalu ditumpuk lagi dengan sampah organik dan daun kering secara berlapis sampai tertutup. Banyak metode yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Ini yang perlu disosialisasikan secara luas, karena rata-rata di pemikiran masyarakat, pengolahan sampah organik itu selalu harus menggunakan komposter besar," sebutnya.

Sandra juga mengatakan Kota Makassar telah memiliki 12 Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R). Namun, fasilitas tersebut belum tersebar di seluruh wilayah sehingga masyarakat tetap didorong mengelola sampah secara mandiri.

"Di Kelurahan Baru sudah ada TPS 3R-nya, sehingga masyarakat bisa langsung membawa sampah organiknya ke sana. Namun, saat ini baru ada 12 TPS 3R di Kota Makassar, dan tiga di antaranya berada di Kecamatan Biringkanaya. Di Tamalate belum memiliki TPS 3R. Oleh karena itu, saat ini diharapkan masyarakat dapat mengolah sampah organik dan anorganiknya secara mandiri di rumah masing-masing, karena belum semua daerah memiliki TPS 3R," ungkapnya.

Sementara itu, Lurah Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Fajar Harianto, mengatakan sekitar 54 persen sampah yang masuk ke TPA merupakan sampah organik. Namun, tidak seluruhnya dapat dimanfaatkan untuk budidaya maggot karena jenisnya berbeda-beda.

"Jenis-jenis sampah organik ini tidak semuanya kita pilih. Sampah organik itu tidak semuanya sama, ada jenis pembilahannya secara utuh. Jadi, sampah organik itu jangan semata-mata diartikan 'organik adalah sampah makanan'. Tidak. Organik itu ada organik kering, organik tumbuhan atau hewan, dan organik pangkasan atau pohon. Nah, sampah organik yang bisa masuk ke TPS3R untuk budidaya maggot adalah sampah organik basah. Sementara itu, sampah organik basah ini porsinya bukan 54%," jelasnya.

Menurut Fajar, pemilahan sampah sejak dari rumah akan mempermudah proses pengolahan, meningkatkan nilai ekonomi sampah, sekaligus mengurangi beban yang masuk ke TPA.

"Kalau warga memilahnya dengan baik dari rumah, kami tidak perlu memilahnya lagi seperti ini di tempat kami. Kenapa? Karena kalau sudah dipilah, sampah organik langsung dimakan sama maggot karena sudah terpilah. Residu bisa langsung dibawa ke TPA. Sampah yang bernilai bisa langsung menjadi nilai ekonomi. Jadi, hal tersebut dapat menggugah kesadaran dari dalam. Bahwa sesuai prinsip Sipakatau (saling menghargai), walaupun kita membayar, sampah tetap harus diolah dan dipilah. Ini adalah salah satu jawaban mengapa sampah harus dipilah," imbuhnya.

Ia mengungkapkan, TPS 3R Kelurahan Baru kini mampu mengolah sekitar 600 kilogram sampah organik per hari menggunakan budidaya maggot.

"Kapasitas pengolahan maggot di tempat kami yang awalnya hanya 150–200 kg per hari, alhamdulillah kini sudah mencapai 600 kg per hari untuk sampah organik. Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama. Kuncinya ada pada kebersamaan dan keberlanjutan manfaat bagi lingkungan," terangnya.

Selain berdampak pada lingkungan, pemilahan sampah juga dinilai mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat.

"Plastik atau residu ini bisa langsung masuk ke kantong hitam, dan itulah yang lari ke TPA. Tetapi kalau dipilah dulu dari rumah, botol-botol itu ada nilainya dan bisa bernilai ekonomi. Manfaatnya adalah tentu mengurangi jam kerja Satgas. Kalau yang biasanya selesai kerja dalam 2 jam, ini bertambah-tambah sampai jam 9. Mobil atau motor Satgas yang masuk ke tempat saya tidak bisa langsung membuang sampah begitu saja, tidak bisa," tegasnya.

Fajar menegaskan, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

"Tidak bisa hanya warga, pemerintah, atau RT/RW saja, semuanya harus bersama-sama (melakukan pilah sampah). RT/RW yang mempunyai lahan, mempunyai skill (keahlian), atau mempunyai keinginan untuk mengolah sampah, itu bisa diikutsertakan. Sebenarnya tidak dipaksa, tetapi bisa difasilitasi. Makanya pimpinan kita memberikan insentif kepada RT/RW yang mau mengolah sampah warganya," tukasnya.

Ia juga menceritakan pengembangan pengolahan sampah organik melalui budidaya maggot yang dimulai sejak 2020 melalui kerja sama Pemerintah Kota Makassar dengan perusahaan asal Korea Selatan, ENTOMO, yang didukung hibah Korea International Cooperation Agency (KOICA).

"Pada tahun 2020, dibangunlah sarana dan prasarana pengolahan maggot. Itu adalah kali pertama kerja sama antara ENTOMO dan Pemerintah Kota Makassar terjalin untuk mendukung budidaya maggot melalui dana hibah. Sejak saat itu, saya semakin mendalami hal ini. Di Korea, sistem pengolahan sampah organik menjadi maggot sudah sangat berkembang pesat. Selain mengurangi sampah organik hingga tuntas, hasilnya juga memberikan manfaat ekonomis serta nilai tambah lainnya," bebernya.

Fajar mengatakan kehadiran TPS 3R Karebosi pada 2023 menjadi titik balik pengelolaan sampah organik di wilayahnya. Sejak saat itu, pihaknya aktif melakukan edukasi ke sekolah-sekolah untuk mengenalkan pengelolaan sampah berbasis maggot.

"Kehadiran fasilitas ini menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk mendukung operasionalnya, sejak tahun 2023 saya aktif keliling ke sekolah-sekolah, mulai dari SMPN 6, SMPN 2, SMPN 53, hingga tingkat SD untuk melakukan sosialisasi dan mengajak para guru dan siswa mengunjungi TPS 3R Karebosi," tuturnya.

Coffee Morning tersebut diinisiasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar dengan menghadirkan dua narasumber, yakni Perwakilan DLH Kota Makassar sekaligus ahli lingkungan, Dr. Sandra Wulan, dan Lurah Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Fajar Harianto.