Ada Lurah Sering Nongkrong di Warkop, Legislator Makassar: Perlu Dievaluasi
Minggu, 30 Agu 2026 18:43
Wakil Ketua I DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika. Foto: SINDO Makassar/Dok
MAKASSAR - Pimpinan DPRD Kota Makassar mendesak Pemerintah Kota Makassar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lurah, menyusul sorotan terhadap pelayanan publik di tingkat kelurahan.
Wakil Ketua I DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika, mengatakan, DPRD sejalan dengan perhatian dan instruksi Wali Kota Makassar terkait kinerja aparatur di tingkat kelurahan.
"Tentunya kita dari DPRD Kota Makassar menyikapi atau penyampaian dari beberapa pekan dari Pak Wali terkait kinerja kelurahan, ini memang betul," ungkapnya.
Menurut Andi Suharmika, lurah harus menjalankan tugas sesuai fungsi dan mengikuti kebijakan Pemerintah Kota Makassar. Ia mendorong terciptanya lingkungan kerja di tingkat kelurahan yang mendukung kebutuhan pelayanan masyarakat.
"Kita juga terus mendorong apa menjadi harapan daripada kebutuhan kota itu, menciptakan suasana di tingkat kelurahan ini semua bekerja mengikuti instruksi daripada pemerintah kota dan menjalankan tugas-tugas sesuai dengan sebagaimana fungsinya," katanya kepada awak media.
Politikus yang akrab disapa Mika itu meminta lurah yang dinilai tidak menjalankan tugas dengan baik segera dievaluasi.
"Tentunya kita meminta evaluasi secara total untuk lurah-lurah yang tidak bekerja dengan baik, apalagi lebih memilih nongkrong dibanding untuk mengurusi kerjanya," ucapnya saat ditemui di Kantor DPRD Makassar, Jalan AP Pettarani.
Ia mengatakan evaluasi perlu mencakup kinerja dan kualitas pelayanan di setiap kelurahan.
"Tentunya ini perlu menjadi catatan penting dan kami berharap untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh terkait kinerja, terkait bagaimana pelayanannya di kelurahan dan lain sebagainya," tambahnya.
Menurut Mika, hasil evaluasi dapat menjadi bahan bagi Pemkot Makassar untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik sekaligus mencegah persoalan serupa kembali terjadi.
"Tentunya kan ini menjadi bahan evaluasi. Tentunya evaluasi-evaluasi inilah yang akan menjadi catatan-catatan yang pemerintah kota mungkin dapatkan," jelasnya kepada awak media.
DPRD Makassar juga menyatakan akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja aparatur kelurahan. DPRD berencana menyampaikan hasil pengawasannya kepada Wali Kota Makassar, termasuk mengenai lurah yang dinilai belum maksimal menjalankan tugas dan fungsi pelayanan.
"Bagi kami DPRD, tentu kita juga melakukan pengawasan juga secara menyeluruh dan akan kami sampaikan juga kepada Bapak Wali Kota Makassar terkait yang mana-mana saja yang menurut pandangan kami di DPRD hari ini yang bekerja tidak maksimal menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lurah terkait pelayanan di masyarakat," sambungnya.
Mika kembali menyoroti laporan mengenai aktivitas sejumlah lurah yang disebut lebih banyak menghabiskan waktu di warung kopi atau mengurus bisnis dibanding menjalankan tugas pelayanan.
"Apa menjadi penyampaian Bapak Wali Kota Makassar kemarin yang ada lebih banyak aktivitasnya di warung kopi dari dan bisnis dibanding kerjanya. Tentu itu yang perlu menjadi catatan penting dan perlu dievaluasi secara menyeluruh," pungkasnya.
Wakil Ketua I DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika, mengatakan, DPRD sejalan dengan perhatian dan instruksi Wali Kota Makassar terkait kinerja aparatur di tingkat kelurahan.
"Tentunya kita dari DPRD Kota Makassar menyikapi atau penyampaian dari beberapa pekan dari Pak Wali terkait kinerja kelurahan, ini memang betul," ungkapnya.
Menurut Andi Suharmika, lurah harus menjalankan tugas sesuai fungsi dan mengikuti kebijakan Pemerintah Kota Makassar. Ia mendorong terciptanya lingkungan kerja di tingkat kelurahan yang mendukung kebutuhan pelayanan masyarakat.
"Kita juga terus mendorong apa menjadi harapan daripada kebutuhan kota itu, menciptakan suasana di tingkat kelurahan ini semua bekerja mengikuti instruksi daripada pemerintah kota dan menjalankan tugas-tugas sesuai dengan sebagaimana fungsinya," katanya kepada awak media.
Politikus yang akrab disapa Mika itu meminta lurah yang dinilai tidak menjalankan tugas dengan baik segera dievaluasi.
"Tentunya kita meminta evaluasi secara total untuk lurah-lurah yang tidak bekerja dengan baik, apalagi lebih memilih nongkrong dibanding untuk mengurusi kerjanya," ucapnya saat ditemui di Kantor DPRD Makassar, Jalan AP Pettarani.
Ia mengatakan evaluasi perlu mencakup kinerja dan kualitas pelayanan di setiap kelurahan.
"Tentunya ini perlu menjadi catatan penting dan kami berharap untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh terkait kinerja, terkait bagaimana pelayanannya di kelurahan dan lain sebagainya," tambahnya.
Menurut Mika, hasil evaluasi dapat menjadi bahan bagi Pemkot Makassar untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik sekaligus mencegah persoalan serupa kembali terjadi.
"Tentunya kan ini menjadi bahan evaluasi. Tentunya evaluasi-evaluasi inilah yang akan menjadi catatan-catatan yang pemerintah kota mungkin dapatkan," jelasnya kepada awak media.
DPRD Makassar juga menyatakan akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja aparatur kelurahan. DPRD berencana menyampaikan hasil pengawasannya kepada Wali Kota Makassar, termasuk mengenai lurah yang dinilai belum maksimal menjalankan tugas dan fungsi pelayanan.
"Bagi kami DPRD, tentu kita juga melakukan pengawasan juga secara menyeluruh dan akan kami sampaikan juga kepada Bapak Wali Kota Makassar terkait yang mana-mana saja yang menurut pandangan kami di DPRD hari ini yang bekerja tidak maksimal menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lurah terkait pelayanan di masyarakat," sambungnya.
Mika kembali menyoroti laporan mengenai aktivitas sejumlah lurah yang disebut lebih banyak menghabiskan waktu di warung kopi atau mengurus bisnis dibanding menjalankan tugas pelayanan.
"Apa menjadi penyampaian Bapak Wali Kota Makassar kemarin yang ada lebih banyak aktivitasnya di warung kopi dari dan bisnis dibanding kerjanya. Tentu itu yang perlu menjadi catatan penting dan perlu dievaluasi secara menyeluruh," pungkasnya.
(MAN)
Berita Terkait
News
Sidak THM Makassar, DPRD Temukan Pekerja Berusia 16 Tahun
Komisi A DPRD Kota Makassar menemukan pekerja di bawah umur dan izin usaha yang kedaluwarsa saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan KIMA Square.
Jum'at, 16 Okt 2026 06:21
News
Munafri Arifuddin Raih Penghargaan Kepala Daerah Pendukung Zakat Terbaik
Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam memperkuat pengelolaan zakat dan membangun kepedulian sosial kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional.
Kamis, 15 Okt 2026 22:58
News
Kabut Asap di Makassar Picu Kekhawatiran ISPA
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar menggelar coffee morning membahas perkembangan pencemaran udara dan kabut asap di Kota Makassar.
Kamis, 15 Okt 2026 15:33
Makassar City
92 Persen Pengaduan Warga Makassar Berhasil Diselesaikan
Sebanyak 27.104 dari 29.389 pengaduan masyarakat yang masuk ke Pemerintah Kota Makassar telah diselesaikan sepanjang Juli 2025 hingga Oktober 2026.
Kamis, 15 Okt 2026 07:46
News
Pendaftar Nikah Gratis Pemkot Makassar Membeludak
Pendaftar program nikah massal gratis Pemerintah Kota Makassar pada 2026 telah melebihi kuota yang disiapkan, yakni 210 pasangan.
Rabu, 14 Okt 2026 18:51
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Angka Kemiskinan di Sidrap Turun jadi 4,65 Persen pada 2026, Terendah Ketiga di Sulsel
2
Diwakili Ketua Fraksi Demokrat Sulsel, Appi Resmi Ambil Formulir Pendaftaran Musda
3
Demokrat Parepare Sebut Sudah 13 DPC Kabupaten/kota Dukung Appi Maju Musda Sulsel
4
Pembekalan Tahfizh, Perkuat Karakter Qur’ani dan Budaya Kampus Islami
5
BKPSDM Maros Gelar Bimtek Penguatan Kapasitas ASN dalam Pengelolaan APBD
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Angka Kemiskinan di Sidrap Turun jadi 4,65 Persen pada 2026, Terendah Ketiga di Sulsel
2
Diwakili Ketua Fraksi Demokrat Sulsel, Appi Resmi Ambil Formulir Pendaftaran Musda
3
Demokrat Parepare Sebut Sudah 13 DPC Kabupaten/kota Dukung Appi Maju Musda Sulsel
4
Pembekalan Tahfizh, Perkuat Karakter Qur’ani dan Budaya Kampus Islami
5
BKPSDM Maros Gelar Bimtek Penguatan Kapasitas ASN dalam Pengelolaan APBD