Pemkot Makassar Ubah Perumda Terminal jadi Perseroda, Buka Peluang Investasi

MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Terminal Makassar Metro menjadi perusahaan perseroan daerah (Perseroda) bernama PT Makassar Membangun Indonesia.

Transformasi tersebut diarahkan untuk memperluas peluang investasi pihak ketiga, mengoptimalkan aset daerah, serta memperkuat pengelolaan bisnis perusahaan daerah agar lebih profesional dan fleksibel.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan perubahan tersebut bukan sekadar pergantian nama dan status kelembagaan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun perusahaan daerah yang mampu menangkap peluang bisnis dan investasi.

Hal itu disampaikan Munafri dalam Rapat Paripurna Kesepuluh Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Senin (2/11/2026).

Menurut Munafri, pembentukan Perseroda memungkinkan perusahaan milik pemerintah daerah menjalin kerja sama bisnis dengan pihak ketiga melalui mekanisme business to business (B2B). Skema ini dinilai lebih fleksibel dibandingkan pola kerja sama business to government (B2G) yang memiliki tahapan birokrasi lebih panjang.

"Dengan adanya perseroan ini, perusahaan yang dimiliki pemerintah melalui kepemilikan saham dapat melakukan hubungan kerjasama dengan pihak ketiga secara lebih mudah," jelas Munafri.

Ia mencontohkan peluang kerja sama pengembangan infrastruktur dan fasilitas daerah, termasuk pengelolaan stadion, pemeliharaan fasilitas, hingga pembangunan hotel bersama investor swasta.

"Misalnya ada investor yang ingin membangun hotel bersama pemerintah kota. Pemerintah punya tanah, investor punya modal," tuturnya.

Dalam skema tersebut, pemerintah kota dapat berkontribusi melalui penyediaan aset atau lahan, sementara pihak swasta menghadirkan modal dan dukungan pembiayaan.

"Kalau melalui B2G prosesnya bisa lebih panjang, tetapi melalui B2B kita bisa membangun skema kerja sama atau berbagi peran secara bisnis," sambung Appi.

Munafri menegaskan, perubahan bentuk hukum tersebut bukan untuk menciptakan monopoli usaha maupun investasi di Makassar. Sebaliknya, kehadiran Perseroda diharapkan membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bagi investor dan pelaku usaha.

"Kita harus bisa membedakan mana proyek pemerintah dan mana peluang investasi. Ketika kita berbicara B2B, yang kita dorong adalah bagaimana investasi dan peluang bisnis bisa tumbuh," tegasnya.

Melalui rancangan peraturan daerah (Ranperda) tersebut, ruang lingkup usaha PT Makassar Membangun Indonesia juga akan diperluas. Kegiatan bisnisnya tidak lagi terbatas pada pelayanan terminal penumpang, tetapi mencakup layanan transportasi dan logistik, komersialisasi aset dan properti, digitalisasi dan layanan teknologi, serta kegiatan usaha lain yang relevan.

Munafri menjelaskan, Perumda Terminal Makassar Metro yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 selama ini menjalankan fungsi pengelolaan terminal dan pelayanan transportasi.

Namun, perubahan pola mobilitas masyarakat, perkembangan teknologi, dan kebutuhan pembangunan daerah menuntut penguatan kelembagaan serta model bisnis yang lebih adaptif.

Hasil kajian Pemkot Makassar juga menunjukkan sejumlah aset strategis perusahaan belum dimanfaatkan secara optimal. Perusahaan masih menghadapi tantangan pemeliharaan fasilitas, keberadaan terminal bayangan, serta terbatasnya pengembangan sumber pendapatan.

"Karena itu, transformasi menjadi Perseroda kita harapkan mampu memperluas sumber pendapatan perusahaan, meningkatkan produktivitas aset, menciptakan lapangan kerja, serta membuka ruang tumbuh bagi pelaku usaha dan UMKM," harapnya.

Ranperda perubahan bentuk hukum tersebut terdiri atas sembilan bab dan 30 pasal. Materinya mengatur perubahan bentuk hukum dan nama perusahaan, kegiatan usaha, permodalan, kepemilikan saham, organ perseroan, kepegawaian, pembinaan, pengawasan, hingga ketentuan peralihan.

Ketua IKA FH Unhas itu berharap PT Makassar Membangun Indonesia dapat berkembang menjadi BUMD yang sehat, berdaya saing, dan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meski berorientasi pada pengembangan bisnis dan keuntungan, Munafri menegaskan fungsi pelayanan publik tetap menjadi bagian penting yang harus dijalankan perusahaan.

"Dengan transformasi ini, aset daerah tidak hanya menjadi fasilitas pelayanan, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui investasi yang profesional, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," tutup Appi.