Awasi APBD di Kelurahan Baru, Edward Horas Elaborasi Permasalahan Bersama Warga
Kamis, 04 Jan 2024 06:22
Anggota DPRD Sulsel Edward Horas bersama warga Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Edward Wijaya Horas melakukan pengawasan pelaksanaan APBD Sulsel di Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, pekan lalu. Kegiatan ini merupakan agenda rutin para legislator dalam rangka menunaikan tugas pengawasannya.
Kesempatan itu dimanfaatkan ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel tersebut untuk mengelaborasi sejumlah permasalahan pembangunan yang ada di daerah pemilihannya. Dengan melibatkan warga setempat, Edward Horas menggelar dialog bersama di RM Golden Suki yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Makassar.
"Kunjungan pengawasan APBD ini merupakan salah satu tugas saya sebagai anggota dewan untuk memastikan anggaran yang dikucurkan Pemprov Sulsel terlaksana dengan baik,” kata Edward Horas, Kamis (28/12/2023).
Menurut anggota Komisi A DPRD Sulsel itu, pengawasan APBD adalah pemantauan pelaksanaan anggaran secara berkala. Ini mencakup penelusuran apakah alokasi dana sesuai dengan rencana, apakah pengeluaran berada dalam batas yang telah ditetapkan, dan apakah program dan kegiatan yang didanai APBD dilaksanakan sesuai dengan rencana.
“Dalam tahap ini, kami ingin memastikan bahwa setiap pengeluaran yang terjadi adalah berdasarkan pada kebutuhan dan aturan yang berlaku,” tambah Edward Horas.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengawasan APBD mutlak dilakukan secara berkesinambungan. Tujuannya, guna memastikan dana yang dikucurkan oleh pemerintah berjalan baik dan sesuai dengan peruntukannya.
"Evaluasi ini membantu menilai efektivitas penggunaan dana publik dalam mencapai manfaat yang diinginkan oleh masyarakat," demikian Edward Horas.
Saat pertemuan dengan warga Kelurahan Baru tersebut, selain membahas masalah pembangunan, Edward Horas juga menyempatkan diri menyerap aspirasi konstituennya. Dominan diantara mereka meminta pelatihan bagi pelaku UMKM serta bantuan modal usaha.
Kesempatan itu dimanfaatkan ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel tersebut untuk mengelaborasi sejumlah permasalahan pembangunan yang ada di daerah pemilihannya. Dengan melibatkan warga setempat, Edward Horas menggelar dialog bersama di RM Golden Suki yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Makassar.
"Kunjungan pengawasan APBD ini merupakan salah satu tugas saya sebagai anggota dewan untuk memastikan anggaran yang dikucurkan Pemprov Sulsel terlaksana dengan baik,” kata Edward Horas, Kamis (28/12/2023).
Menurut anggota Komisi A DPRD Sulsel itu, pengawasan APBD adalah pemantauan pelaksanaan anggaran secara berkala. Ini mencakup penelusuran apakah alokasi dana sesuai dengan rencana, apakah pengeluaran berada dalam batas yang telah ditetapkan, dan apakah program dan kegiatan yang didanai APBD dilaksanakan sesuai dengan rencana.
“Dalam tahap ini, kami ingin memastikan bahwa setiap pengeluaran yang terjadi adalah berdasarkan pada kebutuhan dan aturan yang berlaku,” tambah Edward Horas.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengawasan APBD mutlak dilakukan secara berkesinambungan. Tujuannya, guna memastikan dana yang dikucurkan oleh pemerintah berjalan baik dan sesuai dengan peruntukannya.
"Evaluasi ini membantu menilai efektivitas penggunaan dana publik dalam mencapai manfaat yang diinginkan oleh masyarakat," demikian Edward Horas.
Saat pertemuan dengan warga Kelurahan Baru tersebut, selain membahas masalah pembangunan, Edward Horas juga menyempatkan diri menyerap aspirasi konstituennya. Dominan diantara mereka meminta pelatihan bagi pelaku UMKM serta bantuan modal usaha.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
DPRD Sulsel Tegaskan Lahan 394 Hektare PT IHIP Aset Sah Pemkab Luwu Timur
DPRD Sulsel menggelar RDP terkait Perjanjian Kerja Sama antara Pemkab Lutim dengan PT IHIP tentang Penggunaan Lahan Bekas Kompensasi DAM Karebbe di Desa Harapan, Kecamatan Malili.
Kamis, 18 Des 2025 19:18
Sulsel
Kementerian PU Hanya Rehab Gedung DPRD Sulsel, Disebut Bangunan Kokoh & Selesai 6 Bulan
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum bersama PT Hutama Karya resmi menandatangani kontrak paket rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan gedung negara serta prasarana publik yang terdampak aksi demonstrasi di Provinsi Sulawesi Selatan.
Kamis, 11 Des 2025 22:02
Sulsel
Hindari Ketegangan Warga dengan TNI, DPRD Sulsel Usul Lokasi Pembangunan Batalyon Digeser
Komisi C DPRD Sulsel merekomendasikan Pemprov Sulsel untuk mencari lahan alternatif bagi pembangunan Batalyon TNI TP 872 di Desa Rampoang, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara.
Kamis, 11 Des 2025 20:21
Sulsel
DPRD Sulsel Inventarisasi Lahan Hibah untuk Pembangunan Batalyon TNI di Luwu Utara
Polemik lahan hibah Pemprov Sulawesi Selatan untuk pembangunan Batalyon Teritorial TNI 872 di Rampoang, Luwu Utara, kini masuk ke meja Komisi C DPRD Sulsel.
Rabu, 10 Des 2025 20:21
Sulsel
Dalam Sehari, DPRD Sulsel Kumpulkan Rp113,5 Juta untuk Korban Banjir Aceh-Sumatera
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan donasi senilai Rp113.500.000 untuk korban banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Sabtu, 06 Des 2025 18:36
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bupati & Kapolres Morowali Apresiasi Praktik Tambang Berkelanjutan PT Vale
2
Isi BBM Sambil Rayakan Natal, Santa Claus Sambut Pelanggan di SPBU
3
Karantina Sulsel Gelar Operasi Patuh di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar
4
Bupati Bone Serahkan Hibah Lahan untuk Pembangunan Kantor Imigrasi
5
UMP Sulsel 2026 Naik jadi Rp3,9 Juta, Pemprov Perketat Pengawasan Perusahaan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bupati & Kapolres Morowali Apresiasi Praktik Tambang Berkelanjutan PT Vale
2
Isi BBM Sambil Rayakan Natal, Santa Claus Sambut Pelanggan di SPBU
3
Karantina Sulsel Gelar Operasi Patuh di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar
4
Bupati Bone Serahkan Hibah Lahan untuk Pembangunan Kantor Imigrasi
5
UMP Sulsel 2026 Naik jadi Rp3,9 Juta, Pemprov Perketat Pengawasan Perusahaan