Awasi APBD di Kelurahan Baru, Edward Horas Elaborasi Permasalahan Bersama Warga
Kamis, 04 Jan 2024 06:22
Anggota DPRD Sulsel Edward Horas bersama warga Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Edward Wijaya Horas melakukan pengawasan pelaksanaan APBD Sulsel di Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, pekan lalu. Kegiatan ini merupakan agenda rutin para legislator dalam rangka menunaikan tugas pengawasannya.
Kesempatan itu dimanfaatkan ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel tersebut untuk mengelaborasi sejumlah permasalahan pembangunan yang ada di daerah pemilihannya. Dengan melibatkan warga setempat, Edward Horas menggelar dialog bersama di RM Golden Suki yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Makassar.
"Kunjungan pengawasan APBD ini merupakan salah satu tugas saya sebagai anggota dewan untuk memastikan anggaran yang dikucurkan Pemprov Sulsel terlaksana dengan baik,” kata Edward Horas, Kamis (28/12/2023).
Menurut anggota Komisi A DPRD Sulsel itu, pengawasan APBD adalah pemantauan pelaksanaan anggaran secara berkala. Ini mencakup penelusuran apakah alokasi dana sesuai dengan rencana, apakah pengeluaran berada dalam batas yang telah ditetapkan, dan apakah program dan kegiatan yang didanai APBD dilaksanakan sesuai dengan rencana.
“Dalam tahap ini, kami ingin memastikan bahwa setiap pengeluaran yang terjadi adalah berdasarkan pada kebutuhan dan aturan yang berlaku,” tambah Edward Horas.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengawasan APBD mutlak dilakukan secara berkesinambungan. Tujuannya, guna memastikan dana yang dikucurkan oleh pemerintah berjalan baik dan sesuai dengan peruntukannya.
"Evaluasi ini membantu menilai efektivitas penggunaan dana publik dalam mencapai manfaat yang diinginkan oleh masyarakat," demikian Edward Horas.
Saat pertemuan dengan warga Kelurahan Baru tersebut, selain membahas masalah pembangunan, Edward Horas juga menyempatkan diri menyerap aspirasi konstituennya. Dominan diantara mereka meminta pelatihan bagi pelaku UMKM serta bantuan modal usaha.
Kesempatan itu dimanfaatkan ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel tersebut untuk mengelaborasi sejumlah permasalahan pembangunan yang ada di daerah pemilihannya. Dengan melibatkan warga setempat, Edward Horas menggelar dialog bersama di RM Golden Suki yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Makassar.
"Kunjungan pengawasan APBD ini merupakan salah satu tugas saya sebagai anggota dewan untuk memastikan anggaran yang dikucurkan Pemprov Sulsel terlaksana dengan baik,” kata Edward Horas, Kamis (28/12/2023).
Menurut anggota Komisi A DPRD Sulsel itu, pengawasan APBD adalah pemantauan pelaksanaan anggaran secara berkala. Ini mencakup penelusuran apakah alokasi dana sesuai dengan rencana, apakah pengeluaran berada dalam batas yang telah ditetapkan, dan apakah program dan kegiatan yang didanai APBD dilaksanakan sesuai dengan rencana.
“Dalam tahap ini, kami ingin memastikan bahwa setiap pengeluaran yang terjadi adalah berdasarkan pada kebutuhan dan aturan yang berlaku,” tambah Edward Horas.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengawasan APBD mutlak dilakukan secara berkesinambungan. Tujuannya, guna memastikan dana yang dikucurkan oleh pemerintah berjalan baik dan sesuai dengan peruntukannya.
"Evaluasi ini membantu menilai efektivitas penggunaan dana publik dalam mencapai manfaat yang diinginkan oleh masyarakat," demikian Edward Horas.
Saat pertemuan dengan warga Kelurahan Baru tersebut, selain membahas masalah pembangunan, Edward Horas juga menyempatkan diri menyerap aspirasi konstituennya. Dominan diantara mereka meminta pelatihan bagi pelaku UMKM serta bantuan modal usaha.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
Waka DPRD Sulsel Yasir Machmud Apresiasi Tinggi Peresmian Gudang Pangan Polri
Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Yasir Machmud menghadiri peresmian operasionalisasi Gudang Ketahanan Pangan Polri yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto melalui konferensi video, Jumat (13/02/2026).
Sabtu, 14 Feb 2026 15:33
Sulsel
DPRD Sulsel Tegaskan Persoalan Syamsuriati Tak Bisa Disamakan dengan Kasus Guru Lutra
Keputusan ini Disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor sementara DPRD Sulsel pada Senin (02/02/2026). Syamsuriati melakukan pengaduan kepada Komisi E DPRD Sulsel agar nama baiknya bisa dipulihkan.
Senin, 02 Feb 2026 22:24
Sulsel
Mesin Sering Rusak! DPRD Sulsel Minta Segera Ganti KMP Balibo untuk Penyeberangan Bira-Pamatata
Komisi D DPRD Sulsel mengusulkan penambahan dan pergantian armada kapal untuk penyeberangan Bira-Pamatata. Kebijakan ini diperlukan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Senin, 02 Feb 2026 20:34
Sulsel
DPRD Sulsel Minta Pemprov Perhatikan Pelabuhan Penyeberangan Bira
Komisi D DPRD Sulsel melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Penyeberangan Bira di Bulukumba.
Rabu, 28 Jan 2026 13:30
Sulsel
DPRD Sulsel Dalami Persoalan Dampak Penghentian Dana Sharing Bantuan PBI BPJS di Jeneponto
Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Komisi E, Andi Tenri Indah ini dilakukan untuk mendalami permasalahan dampak penghentian dana sharing bantuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang diberlakukan mulai tahun 2026.
Selasa, 27 Jan 2026 15:20
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pemkot Makassar Rasionalisasi Kewenangan Perbaikan Jalan Akses SMA 22
2
Tidak Ada Nama Putri Dakka, Nasdem Sulsel Godok 3 Nama Calon PAW RMS
3
2.000 Orang Ikut Berlari di Ajang HIPMI Run Strong 8 di Makassar
4
GAM Periode 2025–2027 Resmi Dilantik, Siap Perkuat Pilar Perubahan Sosial di Makassar
5
Serap Aspirasi PKL Cerekang, Anggota DPRD Makassar Dorong Pemkot Buka Dialog
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pemkot Makassar Rasionalisasi Kewenangan Perbaikan Jalan Akses SMA 22
2
Tidak Ada Nama Putri Dakka, Nasdem Sulsel Godok 3 Nama Calon PAW RMS
3
2.000 Orang Ikut Berlari di Ajang HIPMI Run Strong 8 di Makassar
4
GAM Periode 2025–2027 Resmi Dilantik, Siap Perkuat Pilar Perubahan Sosial di Makassar
5
Serap Aspirasi PKL Cerekang, Anggota DPRD Makassar Dorong Pemkot Buka Dialog