Pj Gubernur Sulsel Dorong Percepatan Perizinan Investasi
Kamis, 30 Jan 2025 12:38

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Prof Fadjry Djufry mendorong percepatan layanan perizinan untuk kemudahan investasi. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Prof Fadjry Djufry mendorong percepatan layanan perizinan untuk kemudahan investasi.
Hal itu disampaikan saat kunjungan kerjanya di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulsel, Jalan Bougenville, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Kamis, (30/01/2025).
"Tadi kita sudah melihat proses perizinan, sudah bagus sesuai harapan kita. Namun memang ada beberapa lagi yang perlu dibenahi," ujarnya.
Ia mengungkapkan, arahan Presiden dan Mendagri, proses perizinan harus dipercepat. "Kita ingin yang mana bisa diidentifikasi untuk dipercepat proses pelayanannya. Kita minta dukungan semua," tuturnya.
Ia pun mendorong agar pelayanan yang dihadirkan bisa berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
"Tahun ini, Bapak Presiden konsen untuk investasi. Kita juga sudah buat Satgas Percepatan Investasi dan Perizinan. Kita harap layanan perizinan bisa dipercepat," pungkasnya.
Dalam kunjungannya tersebut, Pj Gubernur Prof Fadjry didampingi Kepala Dinas PMPTSP Sulsel Asrul Sani meninjau layanan pada Mall Pelayanan Publik yang berada di lantai satu gedung Kantor DMPTSP Sulsel.
MPP Sulsel terintegrasi dengan 15 instansi vertikal. Yakni BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian ATR/BPN, Balai POM, Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral, Logam dan Maritim (BBSP JIHMM) wilayah Sulsel, Kementerian Agama, Bapenda (Samsat), Bank BPD Sulselbar, Bea Cukai, Balai Karantina Ikan (BKI), Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar (BPSPL), Balai Karantina Pertanian, Balai Besar Sungai Pompengan Jeneberang (BBWS), dan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).
Dengan 20 jenis layanan, yakni sektor penanaman modal, sumberdaya air cipta karya dan tata ruang, lingkungan hidup, kesehatan, tenaga kerja, pendidikan, koperasi dan UMKM, sosial, kelautan dan perikanan, perhubungan, peternakan dan kesehatan hewan, energi dan sumberdaya mineral, kehutanan, perdagangan, perindustrian, perkebunan, kesatuan bangsa dan politik, penelitian dan pengembangan, pariwisata, serta sektor pertanian, tanaman pangan dan hortikultura.
Usai meninjau layanan, Pj Gubernur Sulsel kemudian meninjau aktivitas kerja para pegawai jajaran DMPTSP Sulsel yang berada di lantai dua gedung kantor. Prof Fadjry berbincang dengan sejumlah pegawai mengenai layanan yang berada pada DPMPTSP Sulsel.
Hal itu disampaikan saat kunjungan kerjanya di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulsel, Jalan Bougenville, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Kamis, (30/01/2025).
"Tadi kita sudah melihat proses perizinan, sudah bagus sesuai harapan kita. Namun memang ada beberapa lagi yang perlu dibenahi," ujarnya.
Ia mengungkapkan, arahan Presiden dan Mendagri, proses perizinan harus dipercepat. "Kita ingin yang mana bisa diidentifikasi untuk dipercepat proses pelayanannya. Kita minta dukungan semua," tuturnya.
Ia pun mendorong agar pelayanan yang dihadirkan bisa berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
"Tahun ini, Bapak Presiden konsen untuk investasi. Kita juga sudah buat Satgas Percepatan Investasi dan Perizinan. Kita harap layanan perizinan bisa dipercepat," pungkasnya.
Dalam kunjungannya tersebut, Pj Gubernur Prof Fadjry didampingi Kepala Dinas PMPTSP Sulsel Asrul Sani meninjau layanan pada Mall Pelayanan Publik yang berada di lantai satu gedung Kantor DMPTSP Sulsel.
MPP Sulsel terintegrasi dengan 15 instansi vertikal. Yakni BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian ATR/BPN, Balai POM, Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral, Logam dan Maritim (BBSP JIHMM) wilayah Sulsel, Kementerian Agama, Bapenda (Samsat), Bank BPD Sulselbar, Bea Cukai, Balai Karantina Ikan (BKI), Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar (BPSPL), Balai Karantina Pertanian, Balai Besar Sungai Pompengan Jeneberang (BBWS), dan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).
Dengan 20 jenis layanan, yakni sektor penanaman modal, sumberdaya air cipta karya dan tata ruang, lingkungan hidup, kesehatan, tenaga kerja, pendidikan, koperasi dan UMKM, sosial, kelautan dan perikanan, perhubungan, peternakan dan kesehatan hewan, energi dan sumberdaya mineral, kehutanan, perdagangan, perindustrian, perkebunan, kesatuan bangsa dan politik, penelitian dan pengembangan, pariwisata, serta sektor pertanian, tanaman pangan dan hortikultura.
Usai meninjau layanan, Pj Gubernur Sulsel kemudian meninjau aktivitas kerja para pegawai jajaran DMPTSP Sulsel yang berada di lantai dua gedung kantor. Prof Fadjry berbincang dengan sejumlah pegawai mengenai layanan yang berada pada DPMPTSP Sulsel.
(GUS)
Berita Terkait

News
Serahkan SK ke 6.624 PPPK, Gubernur Sulsel Ingatkan Profesionalisme
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 6.624 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi Tahun Anggaran 2024.
Kamis, 31 Jul 2025 19:07

Sulsel
Pemprov Sulsel-Pemkab Gowa Perkuat Komoditas Kentang di Dataran Tinggi
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pertanian khususnya komoditas kentang.
Rabu, 30 Jul 2025 21:53

News
Wagub Sulsel Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor untuk Percepat Penurunan Stunting
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting di Sulsel.
Rabu, 30 Jul 2025 12:01

Sulsel
Program ASS Sasar 21 Lokus di Pangkep dengan Angka Stunting Tinggi
Program Aksi Stop Stunting (ASS) Pemprov Sulsel bakal menyasar 21 lokus di Kabupaten Pangkep. Program ini akan dijalankan 21 Tenaga Pendamping Gizi Desa (TPGD).
Senin, 28 Jul 2025 19:30

News
Turunkan Angka Stunting, Pemprov Sulsel Diberi Penghargaan
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI, Dr Wihaji kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman
Senin, 28 Jul 2025 19:14
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Serahkan SK ke 6.624 PPPK, Gubernur Sulsel Ingatkan Profesionalisme
2

RPK Fest 2025: Bulog Apresiasi UMKM Berprestasi dengan Umrah dan Trip Luar Negeri
3

Perkuat Ekosistem EV, PLN & PNUP Gelar Pelatihan & Resmikan Bengkel Konversi Motor Listrik
4

Pimpin ASPPI Sulsel, Makmur Ingin Nuansa Etnik Dalam Rapat Resmi Pemerintah
5

Kinerja PT Vale di Triwulan II 2025: Produksi Meningkat, Pendapatan Naik
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Serahkan SK ke 6.624 PPPK, Gubernur Sulsel Ingatkan Profesionalisme
2

RPK Fest 2025: Bulog Apresiasi UMKM Berprestasi dengan Umrah dan Trip Luar Negeri
3

Perkuat Ekosistem EV, PLN & PNUP Gelar Pelatihan & Resmikan Bengkel Konversi Motor Listrik
4

Pimpin ASPPI Sulsel, Makmur Ingin Nuansa Etnik Dalam Rapat Resmi Pemerintah
5

Kinerja PT Vale di Triwulan II 2025: Produksi Meningkat, Pendapatan Naik