Tingkatkan Pembinaan Hukum, Kanwil Kemenkum Sulsel Ikuti Rakernis Program BPHN
Rabu, 12 Feb 2025 16:16

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengikuti Rapat Kerja Teknis (rakernis) Program Pembinaan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengikuti Rapat Kerja Teknis (rakernis) Program Pembinaan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI) secara daring, Rabu (12/02/2025).
Pada Kanwil Sulsel kegiatan diikuti Kepala Divisi (Kadiv) Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Heny Widyawati, beserta analis dan penyuluh hukum, di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil).
Kepala BPHN Min Usihen, menekankan pentingnya peran kanwil sebagai perpanjangan tugas BPHN dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Untuk itu, Min Usihen mengajak para Kakanwil dan Kadiv P3H untuk beradaptasi dengan cepat dalam meningkatkan pembinaan dan pelayanan hukum di daerah masing-masing.
"Kami berharap Kakanwil dan Kadiv P3H segera beradaptasi untuk meningkatkan pelayanan dan pembinaan hukum kepada masyarakat. Pelaksanaan ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) No 2/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Orta) Kanwil Kemenkum yang di dalamnya terdapat pembinaan hukum," ujar Min Usihen dalam arahannya.
Dalam kesempatan ini pula, ia mengatakan, pembentukan dan pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan menjadi salah satu program prioritas tahun 2025. Min Usihen menegaskan bahwa keberadaan Pos Bantuan Hukum sangat penting dalam memastikan akses keadilan bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil.
"Kami berharap, seluruh jajaran di Kanwil dapat mendorong pendirian Posbankum Desa/Kelurahan agar masyarakat semakin mudah mendapatkan layanan hukum," harap Min Usihen.
Terkait dengan program penghematan anggaran yang saat ini disahkan oleh Pemerintah Pusat, Min Usihen meminta kepada seluruh jajaran untuk dapat menyesuaikan kinerjanya dengan memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.
“Keterbatasan sumber daya terutama dari segi anggaran tentu tidak menjadi hambatan dalam berkinerja. Keterbatasan ini juga menjadi tantangan bagi seluruh jajaran di Pusat dan Wilayah untuk dapat berkreasi serta berinovasi di dalam pelaksanaan pembinaan hukum di wilayah masing-masing,” tambah Min Usihen.
Terpisah, Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal ungkapkan bahwa pihaknya beserta seluruh jajaran berkomitmen menjalankan program pembinaan hukum yang lebih efektif dan merata di wilayah Sulawesi Selatan.
“Kami meminta Jajran Kanwil Kemenkum Sulsel dapat berkoordinasi lebih intens dengan BPHN agar dapat menghadirkan pembinaan hukum yang lebih baik demi mewujudkan masyarakat yang lebih sadar hukum dan taat aturan,” ungkap Basmal.
Pada Kanwil Sulsel kegiatan diikuti Kepala Divisi (Kadiv) Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Heny Widyawati, beserta analis dan penyuluh hukum, di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil).
Kepala BPHN Min Usihen, menekankan pentingnya peran kanwil sebagai perpanjangan tugas BPHN dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Untuk itu, Min Usihen mengajak para Kakanwil dan Kadiv P3H untuk beradaptasi dengan cepat dalam meningkatkan pembinaan dan pelayanan hukum di daerah masing-masing.
"Kami berharap Kakanwil dan Kadiv P3H segera beradaptasi untuk meningkatkan pelayanan dan pembinaan hukum kepada masyarakat. Pelaksanaan ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) No 2/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Orta) Kanwil Kemenkum yang di dalamnya terdapat pembinaan hukum," ujar Min Usihen dalam arahannya.
Dalam kesempatan ini pula, ia mengatakan, pembentukan dan pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan menjadi salah satu program prioritas tahun 2025. Min Usihen menegaskan bahwa keberadaan Pos Bantuan Hukum sangat penting dalam memastikan akses keadilan bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil.
"Kami berharap, seluruh jajaran di Kanwil dapat mendorong pendirian Posbankum Desa/Kelurahan agar masyarakat semakin mudah mendapatkan layanan hukum," harap Min Usihen.
Terkait dengan program penghematan anggaran yang saat ini disahkan oleh Pemerintah Pusat, Min Usihen meminta kepada seluruh jajaran untuk dapat menyesuaikan kinerjanya dengan memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.
“Keterbatasan sumber daya terutama dari segi anggaran tentu tidak menjadi hambatan dalam berkinerja. Keterbatasan ini juga menjadi tantangan bagi seluruh jajaran di Pusat dan Wilayah untuk dapat berkreasi serta berinovasi di dalam pelaksanaan pembinaan hukum di wilayah masing-masing,” tambah Min Usihen.
Terpisah, Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal ungkapkan bahwa pihaknya beserta seluruh jajaran berkomitmen menjalankan program pembinaan hukum yang lebih efektif dan merata di wilayah Sulawesi Selatan.
“Kami meminta Jajran Kanwil Kemenkum Sulsel dapat berkoordinasi lebih intens dengan BPHN agar dapat menghadirkan pembinaan hukum yang lebih baik demi mewujudkan masyarakat yang lebih sadar hukum dan taat aturan,” ungkap Basmal.
(GUS)
Berita Terkait

News
Kemenkum Sulsel Kupas Tuntas Dinamika Pembentukan Perundang-Undangan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas dan pengetahuan aparatur sipil negara
Minggu, 13 Jul 2025 13:12

News
Mahasiswa KKN Tematik Unhas Diminta Hadirkan Kreativitas dan Inovasi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menyambut kedatangan 11 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Universitas Hasanuddin (Unhas) pada Sabtu (12/7/2025).
Minggu, 13 Jul 2025 07:32

Sulsel
Andi Basmal Apresiasi Langkah Cepat Pemkab Wajo Bentuk 190 Koperasi Merah Putih
Kabupaten Wajo mendapat sorotan positif dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal setelah berhasil menuntaskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
Sabtu, 12 Jul 2025 20:12

News
Batas Wilayah Dipertegas, Kemenkum Sulsel Harmonisasi 14 Raperwali Kota Makassar
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus memperkuat perannya dalam memastikan kepastian hukum melalui fasilitasi harmonisasi produk hukum daerah.
Jum'at, 11 Jul 2025 21:40

News
Indonesia dan Denmark Perbarui Kerja Sama Strategis di Bidang Kekayaan Intelektual
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum memperkuat hubungan kerja sama internasional melalui pertemuan bilateral dengan Danish Patent and Trademark Office (DKPTO)
Jum'at, 11 Jul 2025 12:02
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Ketua HMI Pangkep Diberhentikan, Andi Fikran Diangkat Sebagai Pjs
2

Prodia Healthy & Fun with Community Dimulai dari Makassar, Semarak Diikuti Ratusan Pelari
3

Ada Seragam Gratis, Disdik Makassar Ingatkan Sekolah Larangan Penjualan Atribut
4

XL PRIORITAS Tawarkan Bundling Ekslusif untuk HP Lipat Tercanggih Samsung
5

Andi Basmal Apresiasi Langkah Cepat Pemkab Wajo Bentuk 190 Koperasi Merah Putih
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Ketua HMI Pangkep Diberhentikan, Andi Fikran Diangkat Sebagai Pjs
2

Prodia Healthy & Fun with Community Dimulai dari Makassar, Semarak Diikuti Ratusan Pelari
3

Ada Seragam Gratis, Disdik Makassar Ingatkan Sekolah Larangan Penjualan Atribut
4

XL PRIORITAS Tawarkan Bundling Ekslusif untuk HP Lipat Tercanggih Samsung
5

Andi Basmal Apresiasi Langkah Cepat Pemkab Wajo Bentuk 190 Koperasi Merah Putih