Gagas Pembentukan Desa Sadar Hukum di Provinsi Sulsel
Sabtu, 01 Mar 2025 20:08

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal bersama Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mengagas pembentukan desa sadar hukum.
MAKASSAR - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal bersama Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Sulawesi Selatan membahas rencana kerjasama terkait pembentukan Desa Sadar Hukum (DSH).
Hal ini disampaikan Kakanwil Andi Basmal usai melakukan pertemuan dengan Ketua DPD Apdesi Sulsel, Sri Rahayu Usmi bersama Jajarannya di Kanwil Kemenkum Sulsel.
“Kami telah melakukan pertemuan dengan Ketua Apdesi Sulsel untuk membahas rencana pembentukan DSH di seluruh Desa se-Sulsel,” ungkap Andi Basmal di Kanwil Sulsel, Sabtu (1/3/2025).
Menurut Andi Basmal, peran DSH ini penting di berbagai desa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat. “Dengan adanya kesadaran hukum yang tinggi, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajibannya, serta mampu menyelesaikan permasalahan hukum secara damai dan berkeadilan,” ungkap Andi Basmal.
Selain itu, Andi Basmal mengatakan bahwa DSH juga bertujuan untuk memperkuat eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum, yang mana setiap warga negara memahami dan menghormati aturan hukum yang berlaku.
Ketua Apdesi Sulawesi Selatan Sri Rahayu Usmi menyebut langkah ini sebagai upaya mengatasi setiap permasalahan di desa. “Kita ingin masyarakat desa sadar hukum, paham tentang hak dan kewajibannya serta memiliki akses pendampingan hukum,” kata Ayu.
Selain mendorong hadirnya desa sadar hukum, Apdesi juga mendukung serta mensukseskan program Kementerian Hukum khususnya di Sulsel. “Pemahaman hukum yang baik akan menciptakan lingkungan yang berkeadilan, aman juga tertib,” ucapnya.
Turut hadi pada pertemuan ini, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Heny Widyawati, Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkum Sulsel Puguh Wiyono, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Sulsel Muhammad Abdi, Penyuluh Hukum Ahli Muda Kanwil Kemenkum Sulsel Nasruddin serta rombongan dari Apdesi Sulsel.
Hal ini disampaikan Kakanwil Andi Basmal usai melakukan pertemuan dengan Ketua DPD Apdesi Sulsel, Sri Rahayu Usmi bersama Jajarannya di Kanwil Kemenkum Sulsel.
“Kami telah melakukan pertemuan dengan Ketua Apdesi Sulsel untuk membahas rencana pembentukan DSH di seluruh Desa se-Sulsel,” ungkap Andi Basmal di Kanwil Sulsel, Sabtu (1/3/2025).
Menurut Andi Basmal, peran DSH ini penting di berbagai desa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat. “Dengan adanya kesadaran hukum yang tinggi, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajibannya, serta mampu menyelesaikan permasalahan hukum secara damai dan berkeadilan,” ungkap Andi Basmal.
Selain itu, Andi Basmal mengatakan bahwa DSH juga bertujuan untuk memperkuat eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum, yang mana setiap warga negara memahami dan menghormati aturan hukum yang berlaku.
Ketua Apdesi Sulawesi Selatan Sri Rahayu Usmi menyebut langkah ini sebagai upaya mengatasi setiap permasalahan di desa. “Kita ingin masyarakat desa sadar hukum, paham tentang hak dan kewajibannya serta memiliki akses pendampingan hukum,” kata Ayu.
Selain mendorong hadirnya desa sadar hukum, Apdesi juga mendukung serta mensukseskan program Kementerian Hukum khususnya di Sulsel. “Pemahaman hukum yang baik akan menciptakan lingkungan yang berkeadilan, aman juga tertib,” ucapnya.
Turut hadi pada pertemuan ini, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Heny Widyawati, Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkum Sulsel Puguh Wiyono, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Sulsel Muhammad Abdi, Penyuluh Hukum Ahli Muda Kanwil Kemenkum Sulsel Nasruddin serta rombongan dari Apdesi Sulsel.
(GUS)
Berita Terkait

News
Kanwil Kemenkum Sulsel Mantapkan Persiapan Menuju Penilaian TPN
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus memantapkan langkah persiapan menjelang penilaian yang akan dilakukan oleh Tim Penilai Nasional (TPN).
Rabu, 03 Sep 2025 17:13

News
Kemenkum Sulsel Identifikasi 4 Potensi Indikasi Geografis di Tana Toraja
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk menginventarisasi potensi Kekayaan Intelektual (KI) daerah, Selasa (2/9/2025)
Rabu, 03 Sep 2025 13:32

Sulsel
Kemenkum Sulsel Dampingi Persiapan Pendaftaran IG Cabai Katokkon Toraja
Kanwil Kemenkum Sulsel kunjungan pendampingan ke Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara untuk mempersiapkan pemeriksaan substantif Indikasi Geografis Cabai Katokkon
Selasa, 02 Sep 2025 19:14

News
Tana Toraja Resmi Miliki Hak Kekayaan Intelektual Komunal Tedong Bonga
Kabupaten Tana Toraja kini memiliki perlindungan hukum resmi atas kerbau belang khas daerahnya, Tedong Bonga.
Selasa, 02 Sep 2025 11:06

News
Kemenkum Sulsel Dorong OBH Perkuat Layanan Bantuan Hukum Tepat Sasaran
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mendorong Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di wilayahnya untuk terus memperkuat layanan bantuan hukum yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Senin, 01 Sep 2025 20:41
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Identitas 10 Pelaku Pembakaran Gedung DPRD di Makassar, Ada Buruh hingga Pelajar
2

Abay, Simbol Kemanusiaan di Tengah Bara Anarki
3

Rancangan APBD Perubahan 2025 Makassar: Target PAD Turun, Belanja Direm
4

Pelaku Pembakaran Gedung DPRD Jadi 11 Orang, Kini Ditetapkan Tersangka
5

Pemkab Gowa Siapkan 348 Personel Pengamanan Aset Daerah
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Identitas 10 Pelaku Pembakaran Gedung DPRD di Makassar, Ada Buruh hingga Pelajar
2

Abay, Simbol Kemanusiaan di Tengah Bara Anarki
3

Rancangan APBD Perubahan 2025 Makassar: Target PAD Turun, Belanja Direm
4

Pelaku Pembakaran Gedung DPRD Jadi 11 Orang, Kini Ditetapkan Tersangka
5

Pemkab Gowa Siapkan 348 Personel Pengamanan Aset Daerah