Gagas Pembentukan Desa Sadar Hukum di Provinsi Sulsel
Sabtu, 01 Mar 2025 20:08
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal bersama Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mengagas pembentukan desa sadar hukum.
MAKASSAR - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal bersama Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Sulawesi Selatan membahas rencana kerjasama terkait pembentukan Desa Sadar Hukum (DSH).
Hal ini disampaikan Kakanwil Andi Basmal usai melakukan pertemuan dengan Ketua DPD Apdesi Sulsel, Sri Rahayu Usmi bersama Jajarannya di Kanwil Kemenkum Sulsel.
“Kami telah melakukan pertemuan dengan Ketua Apdesi Sulsel untuk membahas rencana pembentukan DSH di seluruh Desa se-Sulsel,” ungkap Andi Basmal di Kanwil Sulsel, Sabtu (1/3/2025).
Menurut Andi Basmal, peran DSH ini penting di berbagai desa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat. “Dengan adanya kesadaran hukum yang tinggi, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajibannya, serta mampu menyelesaikan permasalahan hukum secara damai dan berkeadilan,” ungkap Andi Basmal.
Selain itu, Andi Basmal mengatakan bahwa DSH juga bertujuan untuk memperkuat eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum, yang mana setiap warga negara memahami dan menghormati aturan hukum yang berlaku.
Ketua Apdesi Sulawesi Selatan Sri Rahayu Usmi menyebut langkah ini sebagai upaya mengatasi setiap permasalahan di desa. “Kita ingin masyarakat desa sadar hukum, paham tentang hak dan kewajibannya serta memiliki akses pendampingan hukum,” kata Ayu.
Selain mendorong hadirnya desa sadar hukum, Apdesi juga mendukung serta mensukseskan program Kementerian Hukum khususnya di Sulsel. “Pemahaman hukum yang baik akan menciptakan lingkungan yang berkeadilan, aman juga tertib,” ucapnya.
Turut hadi pada pertemuan ini, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Heny Widyawati, Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkum Sulsel Puguh Wiyono, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Sulsel Muhammad Abdi, Penyuluh Hukum Ahli Muda Kanwil Kemenkum Sulsel Nasruddin serta rombongan dari Apdesi Sulsel.
Hal ini disampaikan Kakanwil Andi Basmal usai melakukan pertemuan dengan Ketua DPD Apdesi Sulsel, Sri Rahayu Usmi bersama Jajarannya di Kanwil Kemenkum Sulsel.
“Kami telah melakukan pertemuan dengan Ketua Apdesi Sulsel untuk membahas rencana pembentukan DSH di seluruh Desa se-Sulsel,” ungkap Andi Basmal di Kanwil Sulsel, Sabtu (1/3/2025).
Menurut Andi Basmal, peran DSH ini penting di berbagai desa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat. “Dengan adanya kesadaran hukum yang tinggi, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajibannya, serta mampu menyelesaikan permasalahan hukum secara damai dan berkeadilan,” ungkap Andi Basmal.
Selain itu, Andi Basmal mengatakan bahwa DSH juga bertujuan untuk memperkuat eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum, yang mana setiap warga negara memahami dan menghormati aturan hukum yang berlaku.
Ketua Apdesi Sulawesi Selatan Sri Rahayu Usmi menyebut langkah ini sebagai upaya mengatasi setiap permasalahan di desa. “Kita ingin masyarakat desa sadar hukum, paham tentang hak dan kewajibannya serta memiliki akses pendampingan hukum,” kata Ayu.
Selain mendorong hadirnya desa sadar hukum, Apdesi juga mendukung serta mensukseskan program Kementerian Hukum khususnya di Sulsel. “Pemahaman hukum yang baik akan menciptakan lingkungan yang berkeadilan, aman juga tertib,” ucapnya.
Turut hadi pada pertemuan ini, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Heny Widyawati, Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkum Sulsel Puguh Wiyono, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Sulsel Muhammad Abdi, Penyuluh Hukum Ahli Muda Kanwil Kemenkum Sulsel Nasruddin serta rombongan dari Apdesi Sulsel.
(GUS)
Berita Terkait
News
ASN Kanwil Kemenkum Sulsel Padati CPI dalam Jalan Sehat Lankum Carady
Kawasan Center Point of Indonesia (CPI) Makassar) kembali dipadati masyarakat pada Minggu pagi, (07/122025) termasuk jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Sulawesi Selatan
Minggu, 07 Des 2025 18:59
News
Kanwil Kemenkum Sulsel Harmonisasi Dua Rancangan Produk Hukum Kabupaten Maros
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menggelar rapat fasilitasi harmonisasi terhadap dua Rancangan Produk Hukum Kabupaten Maros
Jum'at, 05 Des 2025 21:07
News
Karo Keuangan, BMN, dan Perencanaan Setjen Kemenkum Sambangi BHP Makassar
Di sela-sela rangkaian kegiatan di Kota Makassar, tiga Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, yaitu Kepala Biro Keuangan Sri Yusfini Yusuf, Kepala Bir
Jum'at, 05 Des 2025 08:14
News
Layanan Publik Kanwil Kemenkum Sulsel Dinilai Semakin Siap
para Karo menilai bahwa layanan publik Kanwil Kemenkum Sulsel semakin siap, didukung sarana dan prasarana yang terus dibenahi.
Kamis, 04 Des 2025 18:51
News
Kinerja Anggaran Dinilai Baik, Kanwil Kemenkum Sulsel Dipresiasi Karo Keuangan
Kinerja pengelolaan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mendapat apresiasi langsung dari Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum
Kamis, 04 Des 2025 16:54
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Gandeng 27 OKP dan 15 DPD II, Vonny Mantapkan Langkah Menuju Kursi Ketua KNPI Sulsel
2
Legislator Makassar Usulkan Pemilihan RT Kembali ke Mekanisme Lama
3
PKS Jeneponto Gelar Rakerda, Fokus Perkuat Struktur dan Pelayanan
4
Tepat Anniversary ke-5, Xilau Eyewear Buka Cabang ke-8 di Tanjung Bunga
5
Bupati Talenrang Bawa Agenda Strategis Daerah ke KemenPU dan Kemendagri
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Gandeng 27 OKP dan 15 DPD II, Vonny Mantapkan Langkah Menuju Kursi Ketua KNPI Sulsel
2
Legislator Makassar Usulkan Pemilihan RT Kembali ke Mekanisme Lama
3
PKS Jeneponto Gelar Rakerda, Fokus Perkuat Struktur dan Pelayanan
4
Tepat Anniversary ke-5, Xilau Eyewear Buka Cabang ke-8 di Tanjung Bunga
5
Bupati Talenrang Bawa Agenda Strategis Daerah ke KemenPU dan Kemendagri